Menteri ESDM Sebut Pertalite Bisa Dibatasi Tanpa Revisi Perpres 191
Menteri ESDM Arifin Tasrif menyatakan bahwa mekanisme seleksi konsumen BBM bersubsidi Pertalite dapat diterapkan tanpa harus menunggu pengesahan revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM).
Menurutnya, pengetatan distribusi Pertalite harus segera berjalan mengingat alokasi kuota tahunan yang terbatas. Adapun konsumsi Pertalite mencapai 9,26 juta kiloliter (KL) hingga April 2023 atau setara 28,44% dari total kuota sampai akhir tahun sejumlah 32,5 juta KL.
"Yang sekarang saja tidak perlu pakai Perpres sebetulnya bisa jalan. Gitu saja repot," kata Arifin di Kementerian ESDM pada Jumat (26/5).
Pengaturan khusus mengenai penyaluran Pertalite ditujukan agar distribusinya bisa terpantau dan tepat sasaran, sehingga alokasi Pertalite dapat bertahan hingga akhir tahun. "Ini bukan pembatasan, tapi supaya penyalurannya bisa lebih tepat sasaran. Jangan sampai yang tidak punya hak untuk mendapatkan, malah dapat lebih," ujar Arifin.
Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) pun juga memberi izin kepada penyalur BBM di daerah untuk membatasi distribusi Pertalite, meski pemerintah belum menetapkan regulasi terkait seleksi konsumen BBM bersubsidi.
