Dorong Pemulihan Ekonomi, Bappenas Finalisasi Satu Data Indonesia
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas tengah memfinalisasi program Satu Data Indonesia. Hal ini sebagai salah satu upaya untuk segera memulihkan kembali perekonomian yang terpukul pandemi corona atau Covid-19.
Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa menjelaskan, data-data tersebut nantinya akan digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan pembangunan dan penentuan kebijakan. Upaya ini pun diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019 tentang satu data Indonesia dalam perbaikan tata kelola data.
"Peran Satu Data Indonesia sangat penting dalam mendukung pelaksanaan fokus pembangunan tahun 2021," kata Suharso dalam diskusi daring di Jakarta, Senin (3/8).
Menurut Suharso, program tersebut akan mensinkronisasi data dari beberapa instansi seperti Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).
Kemudian Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Badan Informasi Geospasial (BIG). Kementerian dan lembaga ini nantinya sebagai pusat masing-masing wali data dan produsen data.
"Mengingat stakeholder Satu Data Indonesia yang terlibat sangat luas maka diperlukan penyamaan pemahaman mengenai maksud, tujuan, proses dan pembagian tugas yang jelas," kata dia.
Lebih lanjut, Suharso menjelaskan, di tahun depan pemerintah bakal fokus melakukan pemulihan ekonomi melalui sektor industri pariwisata dan investasi, reformasi sistem kesehatan nasional, perlindungan sosial dam ketahanan bencana.
Nantinya ada tujuh prioritas nasional dalam agenda pembangunan yakni memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan dan meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.
Kemudian memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi, dan pelayanan lingkungan hidup serta meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
Oleh karena itu, sinergi antara Kementerian dan Lembaga di pemerintah pusat dan daerah serta masyarakat sangat dibutuhkan. "Hal ini untuk memastikan kontribusi nyata dalam pelaksanaan pembangunan ke depan," kata dia.
Salah satu masalah yang diharapkan dapat diselesaikan dengan program Satu Data Indonesia yaitu terkait pembagian bantuan sosial (bansos). Presiden Joko Widodo sempat mengeluhkan pembagian bansos yang terkendala data yang tidak sinkron.
"Saya minta segera diselesaikan agar masyarakat yang menunggu bantuan agar segera mendapatkan," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas Penyederhanaan Prosedur Bansos Tunai dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, Selasa 19 Mei 2020.
