Korsup Migas Ingin Membantu Pengusaha yang Benar

Ini yang juga kami telusuri. Langkah awal adalah dengan meminta perusahaan terbuka. Kami meminta mereka mengisi formulir yang berisi penilaian diri sendiri tentang kewajiban yang harus dipenuhi. Baik kewajiban terhadap negara, masyarakat, dan lingkungan.

Formulir itu bisa diunduh di website KPK. Di formulir C, misalnya, ada kolom tentang kewajiban memenuhi signature bonus dan komitmen investasi dalam bentuk uang. Nah, menurut temuan BPK, ada beberapa perusahaan yang belum membayar signature bonus dan komitmen investasi tersebut.

Apakah KPK akan mendatangi perusahaan migas untuk menggali informasi?

Tentu kita tidak ingin melangkahi peran SKK Migas dan Kementerian ESDM. Oleh sebab itu, Korsup ini bekerja sama, termasuk dengan dua lembaga tersebut. Dalam berhubungan dengan kontraktor atau perusahaan migas, SKK dan ESDM tetap berada di lini terdepan.

Dalam hal pengumpulan data, misalnya, kami bertemu dengan kontraktor, SKK, dan ESDM. Dalam pertemuan itu kami menyampaikan permintaan data, tapi kemudian yang menindaklanjuti adalah SKK dan ESDM. Jika di kemudian hari ada data yang perlu didalami, barulah KPK mendatangi langsung ke perusahaan.

Terkait data—sebenarnya tidak hanya di sektor migas—sepertinya ada masalah dalam penyimpanan dan pengelolaannya. Padahal, ketersediaan data menjadi penting untuk pembenahan tata kelola.

Memang pembangunan sistem data tersebut yang menjadi sasaran jangka pendek tim Korsup. Kami meminta data dari pelaku usaha mulai dari alamat, dan data kewajiban.  Data juga kami minta ke kementerian dan lembaga terkait lainnya. Data yang banyak itu tentu tidak kami pegang semua, tapi setidaknya data itu tersedia di lembaga yang terkait dan kami bisa mengkases data tersebut.

Termasuk data eksplorasi dan produksi?

Ya, karena biaya untuk memperoleh data itu kan masuk dalam cost recovery, jadi data-data tersebut harus diserahkan ke pemerintah. Coba anda bayangkan, kita mempersilahkan perusahaan minyak untuk meneliti isi perut bumi kita, memotret segala macam, dan kita yang bayar. Data ini mungkin sudah dikirim ke kantor pusat mereka di Prancis atau Houston sana.

Setelah pengumpulan data, apa langkah selanjutnya?

Selanjutnya strategic  action, yaitu menutup titik rawan korupsi, dan penyelewengan. Ini merupakan fungsi pencegahan yang dilakukan KPK. Dalam tahap ini, KPK mendorong perbaikan sistem, regulasi, kelembagaan, business process, dan memastikan kepatuhan para stakehokder.

Kerap terjadi, para pengusaha khawatir untuk terbuka dan mengungkap permasalahan yang mereka hadapi. Bagaimana pendekatan yang dilakukan tim Korsup?

Kami siap menerima siapapun jika ada yang ingin disampaikan, tanpa mengungkap identitas mereka (whistleblower). Justru hal seperti ini yang kami harapkan.

Untuk menelisik sektor migas, tentu diperlukan keahlian khusus. Bagaimana kesiapan tim Korsup?

Kalau bicara jumlah orang, pasti kurang terus. Tapi, yang penting kami tidak kekurangan teman. Ada banyak lembaga dan perseorangan membantu, mulai dari lembaga pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, universitas, dan akademisi.