BBM Sebagai Komoditas Politik

Sayangnya, pada kenyataannya persoalan subsidi BBM selalu menjadi komoditas politik. Melihat rekam jejak partai-partai oposisi, susah untuk tidak mengambil kesimpulan bahwa upaya mereka melakukan interpelasi terhadap pemerintahan Joko Widodo hanya permainan politik belaka. Alih-alih benar memikirkan nasib rakyat, mereka sebenarnya sedang mencari panggung untuk kepentingan mereka sendiri.

Hal yang sama dilakukan PDI Perjuangan, ketika mereka berkali-kali menolak pengurangan subsidi sepanjang era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Di era SBY berkuasa, pemerintah mengurangi subsidi BBM sebanyak empat kali. Bahkan saat kenaikan harga terakhir pada Juni 2013, hampir semua partai yang saat ini tergabung dalam Koalisi Merah Putih (kecuali PKS) mendukung pemerintah.

Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie dalam berbagai kesempatan ketika itu mengatakan subsidi BBM yang hanya dinikmati orang mampu sebaiknya dialihkan untuk orang miskin dalam bentuk pendidikan dan kesehatan. Sementara Ibas, dalam website pribadinya (www.edhiebaskoro.com) pada Maret 2012 menyampaikan dukungannya atas rencana pemerintah ketika itu mengurangi subsidi BBM. Menurut dia, subsidi sebaiknya dialihkan untuk membangun infrastruktur daerah tertinggal. Jika pemerintah terus memberikan subsidi bahan bakar, maka kesempatan membangun sektor lain akan semakin terbatas.

Namun pendapat partai politik ini akan langsung berubah ketika mereka menjadi partai oposisi. Subsidi BBM menjadi seakan harga mati yang harus dipertahankan. Padahal dengan terus menggunakan subsidi sebagai komoditas politik, mereka tengah menyeret Indonesia ke situasi yang buruk.

Perlu diingat, Indonesia saat ini adalah satu-satunya negara net importer minyak yang mensubsidi harga BBM. Negara-negara lain yang masih mensubsidi harga bensinnya adalah mereka yang memiliki cadangan minyak melimpah seperti Venezuela dan Arab Saudi. Cadangan kedua negara itu hampir mencapai 300 miliar barel. Sedangkan Indonesia hanya 3,7 miliar barel.

Subsidi BBM yang terus membesar ini membuat Indonesia tidak punya cukup anggaran untuk mengatasi persoalan-persoalan yang lebih penting seperti pengentasan kemiskinan dan kesehatan. Pada 2014 anggaran untuk pengentasan kemiskinan berjumlah Rp 134,5 triliun dan kesehatan hanya Rp 71 triliun. Bandingkan dengan anggaran subsidi BBM yang mencapai Rp 282 triliun.

Berkaca pada persoalan itu, ketika anggota parlemen menyatakan dirinya memperjuangkan rakyat, harusnya peningkatan anggaran pengentasan kemiskinan, kesehatan dan infrastruktur menjadi fokus utama mereka. Terus menjadikan subsidi BBM sebagai komoditas politik sama sekali tidak bermanfaat dan bahkan bisa berdampak negatif terhadap kestabilan ekonomi Indonesia dalam jangka panjang.