Pilkada Langsung dan Desentralisasi Fiskal

Dalam kajian ekonomi publik selalu disebutkan bahwa desentralisasi fiskal berpasangan dengan pemilihan kepala daerah secara langsung. Dari sini dapat dikatakan syarat utama desentralisasi fiskal ialah pemilihan langsung kepala daerah.

Kenapa harus demikian? Roy Bahl (2008) menjawab, karena ada masalah akuntabilitas. Pemilihan kepala daerah oleh DPRD membuat akuntabilitas mengarah ke atas, artinya kepada parlemen atau partai politik, dan bukannya mengarah kepada rakyat. Namun, yang jauh lebih penting selain akuntabilitas, adalah masalah kesejahteraan mendasar berupa layanan publik yang lebih baik.

Saat ini, sumber penting pendanaan daerah masih berasal dari transfer pemerintah pusat. Dalam RAPBN 2015, besar transfer mencapai Rp 640 triliun, dan total RAPBN mencapai Rp 2019 triliun. Besarnya transfer sekitar 31 persen dari RAPBN, dan pada tahun-tahun sebelumnya juga tidak jauh berbeda.

Selama desentralisasi berjalan, belum ada data yang menyatakan bahwa pelayanan publik semakin menurun atau stagnan setelah adanya desentralisasi fiskal. Dari berbagai studi yang dilakukan, termasuk oleh penulis, dapat dikatakan bahwa pelayanan dasar justru mengalami peningkatan. Setidaknya dalam pemberantasan kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan.

Kesejahteraan relatif meningkat karena kepala daerah yang dipilih oleh rakyat memiliki insentif yang sangat besar untuk merespon kehendak rakyat. Kepala daerah tampaknya sadar betul bahwa pendidikan dan kesehatan merupakan indikator yang amat penting bagi keberhasilan tugasnya.

Memang betul kesehatan dan pendidikan juga dibantu oleh pemerintah pusat, tetapi kepala daerah memiliki pilihan untuk melaksanakannya atau tidak. Respon yang paling mudah dibaca dari kepala daerah adalah ketika mendekati pemilihan umum.

Kepala daerah petahana akan membangun proyek infrastruktur yang dapat langsung dinikmati rakyat, yang juga pemilihnya. Sekilas ini tampak tidak bagus, tapi pada akhirnya ini dapat dilihat sebagai upaya kepala daerah memberikan pelayanan kepada warganya. Ini merupakan indikasi baik, karena kepala daerah ternyata memperhatikan kehendak pemilihnya.

Contoh-contoh di atas menegaskan bahwa desentralisasi fiskal akan memberikan dampak positif kepada daerah karena kepala daerah menanggapi dengan baik kehendak pemilihnya. Ini berarti desentralisasi fiskal harus sejalan dengan proses demokrasinya.

Jika desentralisasi fiskal dijalankan tanpa proses demokrasi berupa pemilihan kepala daerah langsung, yang akan didapati adalah ketidakpastian penggunaan dana transfer. Kemungkinan besar dana tersebut akan banyak dihabiskan bukan untuk kepentingan rakyat, karena suaranya sudah tidak perlu didengar lagi. Dan jika itu terjadi, maka bukan hanya kemunduran demokrasi, tetapi juga kemerosotan tingkat kesejahteraan rakyat di daerah-daerah.

* * *

Penulis adalah political economist di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Visiting Professor di National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS), Tokyo, Jepang