Menghadapi Krisis Global, Kondisi Indonesia Beda Dengan Sri Lanka
Pandemi memang sempat membuat Indonesia jatuh ke jurang resesi. Tetapi koordinasi kebijakan yang sangat baik antara pemerintah, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuat perekonomian Indonesia cepat kembali pulih.
Meskipun perekonomian dilanda resesi, sistem keuangan Indonesia relatif terjaga stabil. Respons kebijakan yang terukur dari OJK mampu menjaga sistem keuangan tidak mengalami pemburukan yang berarti.
Indikator-indikator utama di pasar keuangan, industri perbankan, dan industri keuangan non bank selama pandemi masih menunjukkan kinerja yang relatif baik. Indikator-indikator utama tersebut antara lain adalah kualitas kredit atau pembiayaan (NPL dan NPF), permodalan, dan likuiditas.
Kualitas kredit perbankan atau pembiayaan di lembaga pembiayaan meskipun sempat sedikit meningkat di awal masa pandemi, selalu terjaga di level yang relatif aman. NPL dan NPF tidak pernah melewati batas psikologis 5% , selalu di kisaran 3%.
Dari sisi permodalan, lembaga keuangan perbankan, lembaga pembiayaan dan asuransi masih memiliki kecukupan modal. Capital Adequacy Ratio (CAR) perbankan terjaga di atas 20%. Sementara gearing ratio industri pembiayaan dan Risk Based Capital (RBC) industri asuransi jiwa dan asuransi umum juga aman memenuhi treshold masing-masing industri.
Terakhir dari sisi likuiditas. Sistem keuangan indonesia juga memenuhi batas-batas likuiditas yang dipersyaratkan. Rasio alat likuid perbankan terhadap non core deposit senantiasa berada diatas treshold (50%). Demikian juga dengan rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga tidak pernah dibawah treshold 10%.
Keberhasilan OJK menjaga stabilitas sistem keuangan ini juga yang membedakan Indonesia dengan Sri Lanka. Hal ini sekaligus menegaskan perekonomian Indonesia jauh dari kemungkinan kebangkrutan seperti Sri Lanka.
Risiko Sistem Keuangan
Indonesia memang tergolong aman, tetapi seperti negara-negara adidaya, ekonomi Indonesia juga berpotensi mengalami lonjakan inflasi dan resesi. Risiko itu tetap ada. Sejauh mana kemungkinannya terjadi sangat bergantung kepada bagaimana respons kebijakan pemerintah dan otoritas.
Sejauh ini kebijakan pemerintah menahan kenaikan harga barang-barang subsidi, yaitu BBM Pertalite, gas 3 kg, dan listrik dibawah 900 VA, cukup berhasil mengendalikan inflasi. Inflasi memang terus meningkat tetapi masih dalam batasan aman di kisaran 4%.
Apabila pemerintah konsisten menjaga harga barang-barang bersubsidi ini, meskipun dipastikan meningkat, inflasi tidak akan bergerak liar. Naik terlalu tinggi misalnya hingga di atas 6%. Dengan inflasi yang relatif terjaga BI bisa melanjutkan kebijakan suku bunga rendah untuk mempertahankan momentum pemulihan ekonomi.
Sistem keuangan sejatinya mengikuti kondisi perekonomian. Ketika kondisi perekonomian Indonesia diyakini cukup aman sebagaimana dijelaskan di atas, stabilitas sistem keuangan juga akan terjaga.
Sistem keuangan berpotensi terganggu ketika Pemerintah bersama BI gagal menjaga tingkat inflasi, dan kebijakan suku bunga rendah dari Bank Indonesia justru menyebabkan gangguan aliran modal dan pelemahan nilai tukar rupiah.
Ekspektasi inflasi yang berlebihan diikuti dengan proyeksi pelemahan rupiah bisa memicu aksi spekulatif pelaku ekonomi (penimbunan barang dan borong dolar). Ini akan semakin memperburuk tingkat inflasi dan pelemahan nilai tukar rupiah. Ketika itu terjadi, pasar keuangan berpotensi mengalami crash dan tekanan di sektor keuangan meningkat. Stabilitas sistem keuangan akan terganggu.
Beruntungnya kondisi sistem keuangan saat ini cukup stabil dan diperkirakan mampu menahan tekanan yang bisa terjadi. Sepanjang tekanan tersebut masih dalam batas-batas wajar.
OJK tentu sangat memahami potensi krisis yang saat ini mengancam perekonomian global dan domestik. Berbekal pengalaman keberhasilannya di masa pandemi, bisa diyakini OJK akan kembali mampu menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Keyakinan itu bukanlah tanpa alasan yang kuat. Kita buktikan perekonomian dan sistem keuangan Indonesia memang benar-benar kokoh.
Catatan Redaksi:
Katadata.co.id menerima tulisan opini dari akademisi, pekerja profesional, pengamat, ahli/pakar, tokoh masyarakat, dan pekerja pemerintah. Kriteria tulisan adalah maksimum 1.000 kata dan tidak sedang dikirim atau sudah tayang di media lain. Kirim tulisan ke [email protected] disertai dengan CV ringkas dan foto diri.
