Inklusi Keuangan Perempuan: Bukan Seberapa Banyak, tapi Kualitasnya
Pemerintah Indonesia berkomitmen mendorong pemberdayaan ekonomi perempuan, sebagai salah satu penopang dari pembangunan yang inklusif. Komitmen ini akan diuji mengingat kita tengah dipacu waktu untuk mencapai target 90% inklusi keuangan pada 2024. Kendati Otoritas Jasa Keuangan mencatat peningkatan inklusi dari 76,19% (2019) menjadi 85,10% (2022), namun realitanya masih ada ketimpangan inklusi antara kelompok perempuan dan laki-laki. Bagaimana kita dapat memastikan pemenuhan target inklusi selaras dengan pemberdayaan perempuan yang bermakna?
Perempuan Ekonomi Kreatif di Tengah Tantangan
Inklusi keuangan perempuan adalah katalis bagi pemberdayaan ekonomi perempuan, yang dapat bermuara pada kesetaraan gender. Perempuan yang memiliki akses terhadap produk dan layanan keuangan, dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi dan mendapatkan manfaat langsung. Saat ini kelompok perempuan masih tertinggal dari laki-laki dalam hal akses terhadap layanan keuangan, sebagaimana hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan tahun 2022.
Riset Women’s World Banking (WWB) berjudul “Memberdayakan Ekonomi Perempuan Pekerja Ekonomi Kreatif: Wawasan Inklusi Keuangan” (2024) menemukan bahwa inklusi keuangan berkorelasi positif terhadap pemberdayaan ekonomi perempuan, bahkan jika digabungkan dengan pendapatan. Kombinasi inklusi keuangan dan pendapatan menjadi prediktor yang lebih kuat jika dibandingkan dengan pendapatan saja. Hal ini menjadi argumen bahwa capaian inklusi keuangan harus diselaraskan dengan pemberdayaan ekonomi perempuan.
Hasil ini didapat dari analisis hasil wawancara mendalam terhadap 20 perempuan pekerja ekonomi kreatif (ekraf), 20 laki-laki yang pasangannya bekerja di sektor ekraf, tujuh informan kunci dari perwakilan pemerintah dan penyedia jasa keuangan; diskusi kelompok dengan tiga belas lembaga perempuan; serta survei yang melibatkan 1.009 perempuan ekraf di lima daerah Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).
Perempuan ekonomi kreatif dipilih menjadi fokus penelitian karena sektor kreatif didominasi oleh pekerja perempuan dengan persentase 58%. Selain itu, sektor ini juga menyerap tenaga kerja terbanyak ketiga (21,9 juta tenaga kerja) setelah pertanian (37 juta) dan ritel (25 juta). Dilihat dari kontribusi, pemerintah memberikan perhatian lebih setelah sektor ini mampu menunjukkan tren positif dan signifikan terhadap terhadap perekonomian Indonesia, dengan sumbangan sebesar 8% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Dari lensa kebijakan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menempatkan perempuan sebagai kelompok sasaran prioritas inklusi keuangan. Sementara Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 menekankan peran sektor kreatif sebagai penyokong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Atas dasar ini, menjadi strategis dan logis untuk menelaah kelompok perempuan di sektor kreatif untuk membantu kita menajamkan strategi inklusi keuangan ke depan.
Tantangan yang dihadapi perempuan di sektor ekonomi kreatif serupa dengan yang dihadapi oleh perempuan di sektor lainnya. Salah satunya kepungan norma sosial yang dapat membatasi akses mereka terhadap sumber daya keuangan dan ekonomi. Secara spesifik, mayoritas perempuan di sektor ekraf cenderung menjadi pekerja informal tanpa kontrak kerja dan skema perlindungan sosial yang jelas.
Selain itu, mereka juga memiliki tingkat pendidikan yang rendah sebagaimana temuan Badan Pusat Statistik yang menunjukkan bahwa rata-rata tingkat pendidikan perempuan cenderung lebih rendah daripada laki-laki. Tingkat pendidikan yang lebih rendah ini dapat menjadi hambatan besar bagi perempuan di industri kreatif ke depannya untuk memasuki sektor formal.
Tantangan lain menyangkut persepsi yang dipengaruhi oleh norma sosial terkait peran gender tradisional. Hal ini memengaruhi pembagian peran dalam pengelolaan keuangan rumah tangga dan akses terhadap layanan keuangan. Masih ada persepsi bahwa perempuan yang sudah menikah sebaiknya tidak bekerja dan fokus pada urusan domestik rumah tangga.
Perempuan ekraf juga cenderung menggunakan rekening atas nama pasangan atau anggota keluarganya. Bisa jadi, ini salah satu alasan kenapa angka kepemilikan rekening perempuan ekraf cenderung rendah, yakni 53%, dibandingkan rata-rata kepemilikan rekening secara nasional sebesar 65,4% (OJK, 2022). Penggunaan rekening pasangan berpotensi menutupi tingkat kemandirian finansial dan partisipasi yang sebenarnya dilakukan perempuan.
Selain itu, perempuan ekraf juga menghadapi tantangan terkait literasi yang memengaruhi perilaku keuangan mereka. Misalnya, dalam menggunakan layanan keuangan digital seperti dompet digital sebagai salah satu metode pembayaran.
Riset WWB menemukan dari 86% perempuan ekraf yang memiliki ponsel cerdas, hanya 15% yang menggunakannya untuk mengelola keuangan, menerima dan melakukan pembayaran, serta melacak transaksi usaha. Hal ini dikarenakan masih rendahnya literasi terhadap keuangan dan layanan digital yang membuat perempuan ragu dan kurang percaya diri menggunakan produk digital.
Catatan Redaksi:
Katadata.co.id menerima tulisan opini dari akademisi, pekerja profesional, pengamat, ahli/pakar, tokoh masyarakat, dan pekerja pemerintah. Kriteria tulisan adalah maksimum 1.000 kata dan tidak sedang dikirim atau sudah tayang di media lain. Kirim tulisan ke [email protected] disertai dengan CV ringkas dan foto diri.
Dalam rangka meningkatkan kesadaran publik, Katadata.co.id bersama Koalisi Inklusi Keuangan Digital Perempuan (IKDP), yang digagas oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Women's World Banking, menyajikan edisi khusus Inklusi Keuangan Perempuan. Setiap bulan, tulisan terkait isu tersebut kami sajikan dalam bentuk artikel panjang dan mendalam.
