Melampaui Stabilitas, Menuju Akselerasi Ekonomi: Tantangan untuk Menkeu Baru

Era kepemimpinan Sri Mulyani Indrawati di tengah badai krisis keuangan global telah memberikan pelajaran berharga bagi Indonesia: stabilitas adalah segalanya. Pasca-Asian Financial Crisis (AFC) dan Global Financial Crisis (GFC), fondasi ekonomi yang kokoh adalah obat yang paling dibutuhkan. 

Kebijakan fiskal yang prudent, disiplin moneter, dan komitmen untuk meraih serta menjaga investment grade bukan sekadar pilihan, melainkan sebuah keharusan. Stabilitas inilah yang menjadi magnet bagi dana asing untuk mendanai laju pertumbuhan ekonomi domestik yang saat itu melesat.

Namun, masa-masa itu telah berubah. Kita kini berdiri di sebuah paradoks yang menarik.

Di satu sisi, keberhasilan menjaga stabilitas telah membawa Indonesia pada posisi yang sangat berbeda. Kita telah keluar dari status low income country dan mantap sebagai middle-income economy. Nama Indonesia bukan lagi nama asing bagi investor global; kita adalah negara dengan fundamental makroekonomi yang diakui. 

Sementara itu ketergantungan pada modal asing di pasar keuangan telah jauh berkurang. Kepemilikan asing pada Surat Berharga Negara (SBN) kini hanya sekitar 14%, suatu angka yang sangat rendah dibandingkan era sebelumnya, dan menunjukkan bahwa kepemilikan obligasi domestik—yang dipegang oleh Bank Indonesia dan perbankan domestik—telah menjadi penopang utama.

Namun, di sisi lain, tantangan baru telah muncul. Ekonomi domestik mulai menunjukkan perlambatan yang mengkhawatirkan; pertumbuhannya melambat dan yang paling mengkhawatirkan, lapangan pekerjaan terus menyusut yang telah menyebabkan gangguan pada kestabilan sosial. Ketimpangan tinggi dan uang terkonsentrasi di konglomerasi dan korporasi swasta namun tidak produktif. 

Stabilitas, yang telah menjadi mantra suci, ternyata tidak cukup untuk menjawab tantangan penciptaan lapangan kerja dan inovasi. Kita membutuhkan lompatan berikutnya: akselerasi pertumbuhan inklusif.

Di sinilah figur seperti Pak Purbaya dengan pengalamannya yang luas di sektor pasar modal dan pemerintahan menjadi relevan. Keahliannya tidak hanya terletak pada memahami kompleksitas pasar modal sebagai mesin pembiayaan, tetapi juga pada kemampuannya untuk merancang strategi yang mendorong partisipasi sektor swasta. 

Ekonomi Indonesia saat ini membutuhkan seorang arsitek yang dapat mendorong pertumbuhan mesin pertumbuhan domestik. Seorang yang paham bagaimana menciptakan ekosistem yang memberi insentif bagi dunia usaha untuk berinvestasi, berinovasi, dan pada akhirnya, menciptakan lapangan kerja yang berkualitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Di sisi pendapatan negara, kebijakan yang diambil haruslah menjunjung tinggi asas keadilan tanpa mengabaikan upaya meningkatkan penerimaan negara. Salah satu strateginya adalah dengan mereformasi struktur perpajakan yang progresif, misalnya dengan meningkatkan Batas Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk meningkatkan daya beli masyarakat berpenghasilan rendah. 

Di sisi lain, reformasi pajak perlu difokuskan pada wajib pajak berpenghasilan sangat tinggi dan pengenaan pajak atas kekayaan. Selain itu, perubahan struktur pengenaan cukai rokok juga dapat menjadi instrumen untuk mengoptimalkan pendapatan sekaligus mengendalikan konsumsi.

Sementara itu, pada sisi belanja negara, diperlukan kebijakan yang tidak hanya kreatif dan berani, tetapi juga tetap prudent dan terarah. Langkah signifikan yang dapat dilakukan antara lain dengan meningkatkan realisasi dan efektivitas program-program prioritas yang telah ada. 

Program seperti Makan Bergizi Gratis dan pembangunan sekolah rakyat harus dipastikan implementasinya tepat sasaran dan memiliki multiplier effect yang besar bagi perekonomian, salah satunya dengan melibatkan usaha lokal. Program padat karya tunai (Cash for Work/CFW) di perdesaan dan penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran juga crucial untuk mendongkrak daya beli dan mengurangi kesenjangan.

Pemerintah juga dapat mengalihkan belanja modal dan barang kepada Danantara/ BUMN dengan kolaborasi dengan swasta untuk mendorong pertumbuhan investasi. Yang tak kalah penting, pemerintah harus mengendalikan inflasi harga bahan pangan yang mengancam menggerus daya beli masyarakat. 

Akan tetapi, satu hal yang mutlak tidak boleh dilupakan: peringkat investment grade adalah capaian yang tidak boleh dikorbankan. Setiap kebijakan keuangan negara haruslah mematuhi prinsip-prinsip tata kelola yang baik, transparansi, dan keberlanjutan. Kepercayaan investor global yang telah kita raih dengan susah payah adalah aset berharga yang menjadi fondasi dari segala jenis pembiayaan, baik melalui APBN maupun skema alternatif lainnya.

Kesimpulannya, Indonesia telah sukses melewati masa survival dan membangun stabilitas. Sekarang, adalah waktunya untuk beralih ke fase growth and innovation. Kepemimpinan ekonomi ke depan haruslah mampu merangkul dua dunia: menjaga disiplin fiskal yang telah menjadi legasi Bu Sri Mulyani, sekaligus mendorong terobosan-terobosan yang dapat membangkitkan kembali gairah investasi dan entrepreneurship domestik. Stabilitas tanpa pertumbuhan yang inklusif akan berujung pada stagnasi. Sebaliknya, pertumbuhan tanpa stabilitas adalah bom waktu.

Tantangan kita bukan lagi sekadar menarik investor asing, tetapi bagaimana memanfaatkan kekuatan domestik dan kepercayaan global untuk membangun ekonomi yang lebih mandiri, produktif, dan mampu menyediakan lapangan kerja bagi seluruh rakyat Indonesia.