Banjir Sumatra dan Kewajiban Transparansi Data Lingkungan

Bencana banjir yang melanda Sumatera dalam beberapa pekan terakhir meninggalkan luka yang dalam. Bukan hanya karena jumlah korbannya yang begitu besar—ratusan orang meninggal, ratusan hilang, dan jutaan warga terdampak—tetapi juga karena peristiwa ini kembali menyingkap persoalan lama yang tidak kunjung selesai: rapuhnya ekosistem, lemahnya pengawasan, dan absennya transparansi data yang seharusnya menjadi fondasi pengelolaan lingkungan kita.

Di tengah peristiwa ini, publik melihat banyak kayu besar hanyut di sungai-sungai yang meluap. Direktur Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) Kemenhut Dwi Januanto Nugroho mengatakan, kayu-kayu tersebut bisa berasal dari berbagai sumber, beberapa di antaranya diduga dari pohon lapuk, pohon tumbang, material bawaan sungai, area bekas penebangan legal, hingga penyalahgunaan Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT), dan illegal logging.

Narasi pohon lapuk dan tumbang menjadi dominan, ketika timbul pertanyaan dalam benak: bukankah Kementerian Kehutanan seharusnya memiliki data presisi sehingga dapat dengan mudah menyimpulkan asal usul kayu yang terbawa banjir itu? Meskipun sebenarnya dalam berbagai foto maupun video sangat jelas kayu tebangan dari hutan. Deforestasi di Indonesia masih berlangsung dalam skala besar dan sering kali luput dari pengawasan langsung di lapangan, termasuk di Sumatera.

Publik hanya bisa menebak-nebak karena akses terhadap data tutupan hutan, izin konsesi, dan perubahan penggunaan lahan belum tersedia secara penuh, cepat dan mudah diakses. Dalam situasi seperti ini, absennya transparansi data bukan sekadar masalah teknis, tetapi juga masalah etika dan keadilan. 

Ketika lembaga pemerintah atau perusahaan besar memiliki akses penuh terhadap informasi, sementara publik hanya mendapat potongan kecil dari kenyataan, maka narasi tentang penyebab bencana akan selalu timpang. Argumen “itu pohon mati” atau “tidak ada penebangan baru” akan selalu punya ruang, meski citra satelit atau kesaksian warga menunjukkan hal sebaliknya. Tanpa data yang terbuka dan dapat diverifikasi, pernyataan apa pun bisa mengalir bebas tanpa bisa diuji kebenarannya.

Di sinilah pentingnya peluncuran platform MapBiomas Alerta pada 3 Desember 2025 lalu. MapBiomas Alerta menawarkan sesuatu yang selama ini sulit ditemukan: data kehilangan perubahan tutupan hutan yang cepat, terverifikasi, dan dapat diakses publik. Dengan metode validasi citra satelit resolusi tinggi yang diperbarui secara berkala, platform ini mampu menunjukkan secara akurat di mana hutan hilang, kapan ia hilang, dan apa kemungkinan penyebabnya. Bahkan status kawasan dan izin konsesi dapat dilihat langsung, sehingga siapapun—media, masyarakat adat, akademisi, aktivis—bisa melakukan pengecekan sendiri.

Alerta pertama kali dikembangkan di Brasil pada 2018 oleh para co-creator MapBiomas, dan terus disempurnakan melalui kolaborasi dengan lembaga pemerintah serta penyedia isyarat deforestasi. Untuk menjamin validitas data, Alerta menyajikan area-area deforestasi dengan memvalidasi setiap isyarat deforestasi yang dirilis GLAD Alert sejak Januari 2021.

Di Indonesia, Alerta menjadi lompatan besar dalam pengawasan lingkungan. Publik tidak lagi harus menunggu rilis resmi pemerintah atau bergantung pada lembaga yang memiliki kepentingan dalam narasi tertentu. Data terbuka memungkinkan pembandingan antara klaim dan kenyataan. Jika ada perusahaan yang menyangkal keterlibatan dalam deforestasi, peta digital bisa membuktikan apakah itu benar. Jika sebuah kawasan yang dilaporkan rusak ternyata berada dalam konsesi tertentu, publik bisa menelusuri jejak tanggung jawabnya. Transparansi bukan hanya mempersempit ruang manipulasi, tetapi juga membuka kemungkinan baru bagi demokratisasi pengawasan lingkungan.

Kata Biomas dalam MapBiomas merujuk pada istilah di Brasil yang berarti bentang ekosistem besar: hutan hujan, mangrove, savana, rawa gambut, dan lainnya. Setiap bioma memiliki peran penting dalam mengatur iklim, menjaga keanekaragaman hayati, menyimpan karbon, mengatur siklus air, dan menjadi rumah bagi jutaan spesies. Indonesia, tidak mengenal istilah bioma, akan tetapi dengan bentang alamnya yang luas dan beragam, ada semangat yang sama dalam konteks transparansi informasi pada lanskapnya. Tanpa memahami kondisi lanskap, kita seolah berjalan dalam gelap dalam merencanakan pembangunan. Kita mungkin tahu jumlah izin yang dikeluarkan atau panjang jalan yang dibangun. Tetapi kita tidak tahu bagaimana semua itu mempengaruhi keseimbangan ekologis yang jauh lebih besar.

Platform seperti MapBiomas Alerta membuat pemetaan bioma menjadi alat publik—bukan sekadar alat teknokratik. Ini memungkinkan masyarakat melihat dinamika perubahan hutan atau lahan gambut di wilayahnya, membandingkan data tahun ke tahun, dan memahami bagaimana aktivitas manusia berdampak langsung pada lingkungan sekitar. Dengan membuka data seluas-luasnya, platform ini memberi kesempatan kepada publik untuk bukan hanya mengetahui, tetapi juga terlibat. Komunitas lokal dapat menggunakan data ini untuk mengadvokasi perlindungan wilayah adat mereka. Wartawan dapat memverifikasi klaim perusahaan. Peneliti dapat memakai datanya untuk menganalisis tren jangka panjang. Bahkan pemerintah daerah bisa memanfaatkannya untuk membuat kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Bencana banjir di Sumatra memberi kita pelajaran pahit tentang apa yang terjadi ketika alam dibiarkan rusak tanpa pengawasan dan tanpa data yang transparan. Kita membayar harga yang sangat mahal untuk kelalaian kolektif ini. Korban jiwa, penderitaan, dan kerugian ekonomi tidak mungkin ditebus hanya dengan bantuan darurat. Yang kita butuhkan adalah perubahan paradigma, di mana data menjadi ruang bersama, bukan milik segelintir pihak. Transparansi bukan ancaman bagi lembaga pemerintah atau perusahaan, tetapi justru alat untuk memperkuat kepercayaan publik. Sebaliknya, ketertutupan hanya akan melahirkan kecurigaan, perdebatan tak produktif, dan lebih banyak bencana.

Jika setiap orang dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi pada hutan, sungai, dan bioma lainnya, maka diskusi tentang penyebab bencana tidak lagi tersandera oleh narasi defensif. Kebijakan lingkungan akan lebih terukur, peran publik akan lebih kuat, dan pelaku perusakan lingkungan akan kehabisan ruang untuk menyembunyikan jejak. 

Pada akhirnya, bencana seperti banjir Sumatra mengingatkan kita bahwa transparansi bukan hanya soal data—melainkan soal keselamatan hidup manusia. Hutan yang hilang hari ini mungkin tidak terasa efeknya saat itu juga, tetapi ketika hujan ekstrem datang, kita akan memahami bahwa setiap batang pohon, setiap hektare yang hilang, dan setiap data yang tidak dibuka untuk publik memiliki konsekuensi yang sangat nyata.