Bencana Sumatra: Tagihan Utang Ekonomi dari Lingkungan

Perjalanan pulang kerja malam itu ditemani hujan deras ibu kota yang turun tanpa jeda. Jalanan melambat, genangan air sudah menutupi aspal, dan air hujan serta gelapnya malam seakan mencoba menghalangi pandangan. Sesampainya di rumah, layar ponsel menyala, media sosial ternyata dipenuhi perdebatan yang tak kalah deras dari hujan kala itu: kenapa bisa terjadi, siapa yang bertanggung jawab, dan mengapa penanganan bencana di Aceh dan Sumatra belum optimal.

Di balik riuh perdebatan itu, saya melihat potongan gambar dan video bermunculan silih berganti. Permukiman yang luluh lantah penuh tanah, kayu-kayu besar berserakan menutupi halaman dan akses jalan, serta suasana kota yang suram dengan masyarakat menahan duka mencari sanak saudara dan barang-barang yang tersisa. 

Aceh dan Sumatra kembali menjadi headline, bukan karena capaian pembangunan atau pertumbuhan ekonomi, melainkan karena bencana yang datang nyaris berulang, seolah tak memberi waktu untuk benar-benar pulih.

Namun pertanyaannya bukan semata soal hujan yang terlalu lebat atau alam yang semakin sulit diprediksi. Ada kegelisahan yang lebih dalam: apakah bencana-bencana ini hanyalah kejadian alam biasa, atau justru cermin dari kerentanan berbagai kebijakan yang selama ini dijalankan. 

Hal ini menjadi semakin menarik ketika hasil penyelidikan lembaga pemerintahan menyebut bahwa bencana ini bukan sekadar fenomena alam, melainkan juga hasil dari kerusakan ekosistem hutan yang sistematis melalui deforestasi, alih fungsi lahan, dan aktivitas pertambangan. 

Di titik inilah bencana bukan sekadar peristiwa, melainkan mulai menjadi pengingat. Pengingat bahwa pertumbuhan ekonomi yang dikejar selama ini memiliki biaya, dan sebagian biaya itu dibayar melalui rusaknya ekosistem, hilangnya tutupan hutan, serta meningkatnya kerentanan hidup masyarakat. Dalam konteks ini, bencana bukan sekadar peristiwa alam, melainkan semacam tagihan utang atas cara kita memperlakukan lingkungan.

Lebih dari dua dekade terakhir sejak tahun 2000, Aceh dan Sumatera Utara termasuk dalam sepuluh besar provinsi yang menyumbang sekitar 20% total kehilangan hutan Indonesia. Data Global Forest Watch menunjukkan luas hutan yang hilang mencapai sekitar 1,6 juta hektare di Sumatera Utara dan 860 ribu hektare di Aceh. Angka-angka ini bukan sekadar statistik, ia mencerminkan perubahan lanskap ekologis yang mendasar.

Ironisnya, ketika Sumatra dan Aceh telah kehilangan tutupan hutan secara signifikan, wilayah dengan tutupan hutan terluas di Indonesia yakni papua akan dihadapkan pada kebijakan yang serupa. Mulai mengemuka wacana perluasan perkebunan kelapa sawit ke wilayah-wilayah ini. Pengalaman Sumatra seharusnya menjadi pengingat atas biaya ekologis dari pilihan pembangunan semacam ini.

Masalahnya, kerusakan ekologis semacam ini jarang tercermin dalam indikator ekonomi yang selama ini dijadikan rujukan utama. Produk Domestik Bruto tetap tumbuh, investasi tercatat meningkat, dan angka-angka makro terlihat menjanjikan. Namun di balik statistik tersebut, tersembunyi biaya yang tidak pernah benar-benar diperhitungkan: meningkatnya risiko bencana, hilangnya sumber penghidupan masyarakat lokal, dan rapuhnya sistem sosial-ekologis yang menopang kehidupan sehari-hari.

Ketika pertumbuhan ekonomi didorong terutama oleh aktivitas ekstraktif, kerusakan lingkungan sering diperlakukan sebagai externality. Padahal, bagi masyarakat yang hidup berdampingan dengan alam, dampaknya sangat nyata. Bencana bukan hanya merusak rumah dan infrastruktur, tetapi juga memutus rantai kehidupan.

Dampak dari kerentanan ekologis ini pada akhirnya juga akan menekan kinerja ekonomi. CORE Indonesia mengestimasi bahwa bencana di Sumatra akan mengoreksi pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah terdampak. Aceh diperkirakan menanggung beban terberat dengan koreksi hingga -0,44%, sementara Sumatera Utara (-0,15%) dan Sumatera Barat (-0,36%). 

Di sinilah keterbatasan cara kita membaca keberhasilan pembangunan menjadi semakin jelas. Selama ini, pertumbuhan ekonomi kerap diringkas dalam satu indikator utama: Produk Domestik Bruto. Ketika PDB tumbuh, pembangunan dianggap berhasil. Namun, bencana yang terus berulang mengingatkan bahwa angka tersebut tidak sepenuhnya mampu menangkap kondisi kesejahteraan dan kestabilan yang sesungguhnya.

PDB mencatat nilai tambah dari aktivitas ekonomi, termasuk dari sektor berbasis ekstraksi sumber daya alam. Penebangan hutan, pembukaan lahan, dan eksploitasi tambang semuanya tercermin sebagai kontribusi positif terhadap pertumbuhan. 

Tetapi biaya ekologis yang menyertainya, hilangnya fungsi lingkungan, meningkatnya risiko bencana, dan kerentanan masyarakat tidak masuk dalam perhitungan yang sama. Akibatnya, kemajuan ekonomi terlihat di atas kertas, sementara fondasi ekologis yang menopangnya justru terkikis.

Ketika kerusakan lingkungan diperlakukan sebagai externality, kebijakan ekonomi cenderung mengejar pertumbuhan jangka pendek dengan mengorbankan ketahanan jangka panjang. Padahal, bagi masyarakat pada umumnya, kerentanan ekologis langsung bertransformasi menjadi kerentanan sosial dan ekonomi. Banjir dan longsor tidak hanya menghentikan aktivitas ekonomi sesaat, tetapi juga menggerus tabungan, mempersempit peluang kerja, dan memperdalam ketimpangan.

Karena itu, bencana seharusnya dibaca sebagai sinyal bahwa definisi kesejahteraan perlu dipikirkan ulang. Tujuan utama pembangunan ekonomi pada akhirnya adalah memastikan kehidupan masyarakat yang layak dan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi tetap penting, tetapi ia adalah sarana, bukan tujuan itu sendiri. 

Ketika pertumbuhan terus dikejar tanpa memastikan keberlanjutan lingkungan dan ketahanan kehidupan masyarakat, pembangunan justru berisiko menjauh dari tujuan awalnya. Tanpa perubahan cara pandang ini, ekonomi bisa tumbuh cepat, namun berdiri di atas fondasi yang rapuh.

Karena itu, sudah saatnya lingkungan tidak lagi diperlakukan sebagai externality dalam perumusan kebijakan pembangunan. Aspek ekologis semestinya diperlakukan sejajar dengan berbagai indikator utama seperti pertumbuhan ekonomi, investasi, dan penciptaan lapangan kerja. 

Tanpa memasukkan risiko ekologis ke dalam pengambilan keputusan sejak awal, pembangunan akan terus menghasilkan pertumbuhan jangka pendek dengan biaya sosial dan ekonomi yang jauh lebih besar di kemudian hari. 

Menutup layar ponsel setelah membaca perdebatan tentang bencana, hari perlahan berakhir. Waktu istirahat tiba, saya menutup mata dan bersiap kembali bekerja esok hari seperti biasanya. Saat itu yang terbesit di pikiran adalah para korban bencana, bukan aktivitas semula yang mereka tunggu esok hari, melainkan kemana harus mencari makanan dan minuman, dimana sanak saudara yang belum ketemu, dan bagaimana memulai kembali hidup dari awal.

Semoga para korban diberi kekuatan, keselamatan, dan jalan untuk bangkit kembali. Semoga bencana ini menjadi pengingat bahwa tujuan akhir pembangunan ekonomi bukan sekadar pertumbuhan, melainkan kehidupan yang layak dan berkelanjutan bagi semua.