Namun, ia menilai sudah ada peningkatan dari pelayanan di kantor OSS. Jumlah antrean investor masih mencapai 300 orang per hari namun durasi konsultasi semakin cepat. Selain itu, jumlah e-mail masuk dari investor juga sudah menurun dibandingkan sebelumnya yang dapat mencapai 3 ribu e-mail per hari.
Sementara itu, beberapa waktu lalu, Ketua OSS Muwasiq M. Nor mengatakan kendala pengoperasian OSS adalah belum lengkapnya petunjuk teknis pengurusan izin untuk diterapkan dalam sistem OSS. Penyebabnya, masih ada kementerian yang belum memasukkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK).
"(NSPK) ini penting mengingat mengatur juga kewenangan izin mana saja yang dikerjakan pusat dan yang dilimpahkan ke daerah, petunjuk teknisnya ada di sana," ujarnya.
Di sisi lain, Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Hubungan Internasional Shinta Widjaja Kamdani mengatakan integrasi sistem masih jadi kendala. "Banyak dari segi pusat sampai saat ini ada beberapa yang izinnya tidak mudah dimasukkan," ujarnya.
Ia mencontohkan perizinan di Kementerian Kehutanan. Kementerian masih harus memeriksa masalah sengketa tanah dan lainnya sebelum memproses izin. Problem lainnya yaitu investor daerah yang belum mampu menggunakan sistem tersebut.
Namun, soal yang terakhir, Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan sudah ada solusinya. "Input layanan bisa dilakukan melalui upload formulir. Sebenarnya ini tidak mengganggu layanan, hanya belum ideal saja," kata dia.
Masalah Perizinan
Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Pieter Abdullah Redjalam mengatakan pelaksanaan sistem OSS yang tidak begitu lancar berisiko menghambat perizinan sekaligus menghambat investasi atau ekspansi bisnis. “Investasi yang melambat berdampak negatif terhadap pertumbuhan (ekonomi),” ujarnya.
(Baca juga: BI Perkirakan Ekonomi Kuartal III Tumbuh Melambat di Bawah 5,1%)
Adapun pelaksanaan sistem tersebut sebetulnya mendapat dukungan dari para pengusaha namun penerapannya yang tanpa masa transisi menuai kritikan. Keputusan tersebut dianggap justru menghambat proses perizinan. Bahkan, sempat ada informasi soal perizinan yang belum bisa diproses dengan sistem baru.
Menurut Pieter, tantangan perizinan ini merupakan faktor terbesar yang memengaruhi ekspansi bisnis. Tantangan berupa suku bunga yang naik terus juga memengaruhi, namun tak signifikan. Begitu juga tantangan berupa pelemahan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Sebab, ada industri yang justru diuntungkan oleh pelemahan kurs tersebut sehingga terpacu untuk berekspansi.
(Baca juga: Pemerintah Siap Memperluas Tax Holiday Untuk Memacu Investasi)
Bila mengacu pada survei BI yang terkini tentang kegiatan dunia usaha, perizinan memang jadi faktor terbesar yang dianggap pelaku usaha sebagai penghambat rencana investasi. Faktor penghambat berupa perizinan dikonfirmasi oleh 21,95% responden dari kalangan bisnis, suku bunga dikonfirmasi oleh 16,41% reponden, dan kondisi infrastruktur dikonfirmasi 10,20% responden.
