Bank Dunia menyimpulkan empat penyebab meningkatnya tingkat kesenjangan kesejahteraan atau pendapatan masyarakat Indonesia. Pertama, kesempatan atau peluang mendapat hidup layak tidak setara. Lead Economist Bank Dunia Vivi Alatas menyebut, ketimpangan dimulai sejak anak-anak lahir, terutama di pelosok daerah. “Ketika lahir, anak-anak kehilangan kesempatan mendapatkan akses sanitasi, kesehatan, dan pendidikan,” katanya.
Kedua, ketidaksetaraan pekerjaan. Pekerja yang punya keahlian tinggi menerima kenaikan gaji namun pekerja kasar tidak memiliki peluang untuk meningkatkan keahliannya. Alhasil, mereka terjebak dalam produktivitas rendah, sektor informal dan gaji rendah. Ketiga, terpusatnya kekayaan pada segelintir orang yang kemudian diturunkan ke generasi berikutnya.
Keempat, rentan terhadap goncangan perubahan ekonomi. Sekitar 28 juta orang Indonesia saat ini tergolong miskin dan 68 juta orang termasuk rentan miskin. Kelompok inilah yang bisa terporosok bila ada guncangan ekonomi.
Berdasarkan survei Bank Dunia, 47 persen responden menganggap isu ketimpangan kesejahteraan ini sangat penting untuk ditangani pemerintah dan 41 persen menganggap cukup penting. “Berdasarkan survei nasional, ketika diminta memilih antara mendorong pertumbuhan ekonomi atau ketimpangan, lebih 50 persen memilih mengurangi ketimpangan,” kata Rodrigo.
Melebarnya jurang ketimpangan kesejahteraan juga dapat menimbulkan perlambatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan risiko konflik sosial. Berdasarkan riset, saat total pendapatan kelompok 20 persen orang kaya naik 5 persen, pertumbuhan ekonomi malah melambat 0,4 persen. Sebaliknya, ketika pendapatan kelompok 20 persen orang miskin naik 5 persen maka ekonomi tumbuh 1,9 persen.
Sedangkan negara dengan tingkat ketimpangan kesejahteraan yang tinggi berpotensi mengalami konflik 1,6 kali lebih besar. Sebab, adanya perbedaan pendapatan dan pelayanan antara satu daerah dengan daerah lain. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut juga akan menggerus perekonomian.
Agar risiko tersebut tidak terjadi, Bank Dunia merekomendasikan empat langkah mengatasi ketimpangan kesejahteraan. Pertama, memperbaiki pelayanan publik di daerah. Khususnya untuk mengurangi ketimpangan kesejahteraan sejak lahir.
Kedua, menciptakan lapangan kerja dan peluang melatih keterampilan bagi tenaga kerja. Ketiga, memastikan perlindungan sosial dari guncangan ekonomi. Keempat, menggunakan pajak dan anggaran belanja pemerintah untuk mengurangi ketimpangan saat ini dan di masa depan.
(Baca: Upah Buruh Naik Tiap Tahun Mengekor Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi)
Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Lukita Dinarsyah Tuwo menyatakan, pemerintah berupaya mengurangi ketimpangan dari sisi ketenagakerjaan. Caranya dengan mengeluarkan paket kebijakan ekonomi untuk meningktkan kompetensi, keterampilan dan sertifikasi tenaga kerja. “Kalau pendidikan penting, tapi hasilnya baru bisa diperoleh 5-10 tahun ke depan,” katanya.
Selain itu, pemerintah berusaha menekan pengangguran di usia muda dan meningkatkan upah minimum kaum buruh. Upah tersebut harus adil, baik bagi buruh maupun pengusaha, penghitungannya sederhana, dan bisa diprediksikan setiap tahun. Karena itulah, pemerintah mulai tahun depan memberlakukan formula baru penghitungan upah berdasarkan tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi saban tahun.
