Selain itu, ia menyampaikan niat untuk membentuk polisi dunia maya (virtual police) guna mengedukasi masyarakat pengguna internet. Bahkan ia berencana menggaet influencer dalam melakukan edukasi kepada masyarakat.
Terkait penanganan kelompok kriminal bersenjata (KKB), ia akan melakukan deteksi dengan mengembangkan potensi masyarakat melalui kegiatan binmas pioner. Hal ini agar kebijakan yang diterapkan berorientasi pada wargadan mendapatkan legitimasi publik.
"Ini jadi wajah baru di luar wajah yang menggunakan pendekatan kekuatan. Tentu harus dijalankan secara seimbang," kata dia.
Sementara pada tindakan pidana korupsi, ia akan membawa Polri untuk fokus pada pencegahan dan pemulihan aset negara. Adapun kerja sama dan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap akan dijaga.
Untuk menangani Covid-19, Listyo akan meningkatkan kegiatan kepolisian serta menguatkan peran Polri dalam satgas Penanganan Covid-19. Hal ini dilakukan melalui pengembangan program Kampung Tangguh serta penegakan hukum yang tegas dan proporsional terhadap pelanggar protokol kesehatan. "Sesuai asas keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi," ujar dia.
Isu Pelanggaran HAM hingga Kemacetan
Mayoritas anggota Komisi III menyambut positif strategi besar Listyo dalam membenahi Polri. Meski demikian, mereka masih meminta kejelasan atas sejumlah hal.
Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani khawatir predictive policy yang dicanangkan Listyo berpotensi melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) lantaran kebijakan tersebut berbasis data warga.
“Itu membutuhkan perubahan kultur polisi dari penindak menjadi pelayan,” kata Arsul.
Anggota Komisi III lain yakni Dimyati Natakusumah menyoroti 921 dugaan kekerasan dan pelanggaran HAM yang dilakukan anggota Polri sejak pertengahan 2019 hingga 2020. Kader Partai Keadilan Sejahtera ini juga mempertanyakan penanganan aksi demonstrasi sampai penembakan enam anggota Front Pembela Islam.
“Pelanggaran protokol kesehatan dibuntuti sampai 6 nyawa melayang. Kami mengalami kesulitan menjelaskan ke masyarakat,” katanya.
Adapun anggota Komisi III dari Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman meminta Listyo menangani terorisme, radikalisme, penyalahgunaan narkotika, hingga penambangan liar. Dia masih mempertanyakan strategi Listyo dalam mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Ada kesan (kerja) KPK dihambat, apa rencana untuk mendukung KPK habis-habisan,” katanya. Benny juga meminta aparat tak menjadi alat politik pihak tertentu.
Adapun Fraksi Nasdem menyoroti kemampuan polisi mengurai kemacetan lalu lintas yang luar biasa. Ketua Fraksi Partai Nasdem Ahmad M Ali juga mengatakan tugas bertambah berat lantaran jumlah kendaraan terus bertambah.
“Sementara penambahan jalan baru stagnan, ini perlu ditangani serius dan langkah strategis,” katanya.
Adapun Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategus Kepolisian Indonesia (Lemkapi) Dr Edu Hasibuan memprediksi program presisi yang dicanangkan Listyo akan fokus pada pelayanan publik berbasis teknologi informasi.
Selain itu langkah Listyo yang akan membenahi layanan tingkat Polsek hingga Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibnas) sangat penting sebagai ujung tombak pelayanan.
Dia juga menambahkan, komitmen Kapolri baru untuk menerapkan cara humanis dalam penegakan hukum bisa menjadi alternatif baru. "Tidak semata untuk kepastian hukum namun memperhatikan rasa keadilan," katanya dikutip dari Antara.
