- Komisi XI DPR memilih Mahendra Siregar sebagai ketua dewan komisioner OJK periode 2022-2024.
- Tujuh nama anggota dewan komisioner OJK tak ada yang berasal dari internal lembaga.
- Masalah di industri asuransi menjadi tantangan paling berat yang akan dihadapi dewan komisioner baru OJK.
Komisi XI DPR RI memilih Mahendra Siregar sebagai ketua dewan komisioner OJK periode 2022-2027, menggantikan Wimboh Santoso yang akan habis masa jabatannya. Mahendra akan menjadi pimpinan tertinggi OJK pertama yang bukan berasal dari Bank Indonesia.
Kedua pimpinan sebelumnya, Muliaman Hadad dan Wimboh Santoso merupakan pejabat karier Bank Indonesia. Sementara Mahendra yang saat ini masih menjabat wakil menteri keuangan, menghabiskan hampir seluruh kariernya di pemerintah.
Meski demikian, Mahendra pernah menjabat sebagai wakil menteri luar negeri. Ia juga pernah menjadi wakil menteri perdagangan, kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan duta besar Indonesia untuk Amerika Serikat. Di luar pemerintahan, Mahendra pernah menempati posisi sebagai direktur utama Indonesia Eximbank. Ia juga pernah menjabat komisaris beberapa perusahaan mewakili pemerintah, yaitu PT Dirgantara Indonesia dan PT Aneka Tambang.
Mahendra dipilih oleh Komisi XI DPR berdasarkan musyawarah dan mufakat setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan yang digelar Rabu (6/4). Ia mengalahkan Darwin Cyril Noerhadi, anggota dewan pengawas Lembaga Pengelola Investasi yang juga dicalonkan oleh Presiden Joko Widodo.
Darwin pernah menjadi komisaris utama Creador Indonesia, komisaris PT Medikaloka Hermina Tbk, komisaris utama Mandiri Sekuritas, serta direktur utama Bursa Efek Jakarta.
Komisi XI DPR juga memilih Mirza Adityaswara yang pernah menjabat sebagai deputi gubernur senior Bank Indonesia sebagai wakil ketua. Mantan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) 2020-2021 Dian Ediana Rae dipilih sebagai kepala eksekutif perbankan. Direktur Bursa Efek Indonesia Inarno Djajadi dipilih sebagai kepala eksekutif pengawasa pasar modal. Sedangkan Direktur Kepatuhan Bank Mandiri Ogi Prastomiyono dipilih sebagai kepala eksekutif pengawas industri keuangan nonbank.
Selain itu, DPR memilih Executive Advisor PT Indonesia Asahan Aluminium Sophia Issabella Watimen ketua dewan audit dan Direktur Utama BRI Danareksa Sekuritas Friderica Widyasari Dewi sebagai anggota bidang edukasi dan perlindungan konsumen.
Masalah Besar yang Menghantui OJK
Wakil Ketua Komisi XI Amir Uskara menegaskan bahwa penunjukan Mahendra dan enam calon anggota dewan komisioner OJK yang baru sudah mempertimbangkan kompetensi kandidat, serta melalui seleksi yang ketat. Amir juga menilai, tujuh bos OJK yang telah dipilih cocok untuk bekerja sebagai tim.
"Tinggal kita lihat dari sisi komunikasi politiknya bagaiamana, dari sisi kerjasamanya bagaiaman, itu yang kita dalami kemarin," kata Amir saat ditemui di kompleks parlemen, Kamis (7/4).
Ia mengingatkan, para pemimpin OJK yang baru akan menghadapi tantangan yang cukup berat. Ada beragam masalah di industri keuangan yang sudah menanti untuk diselesaikan, mulai dari masalah korban unitlink hingga perbaikan dari sisi internal lembaga.
"Banyak kasus yang memang harus diselesaikan, terutama dari Industri Keuangan Nonbank (IKNB). Masalah di IKNB ini hampir semua prioritas," ujarnya.
Menurut Amir, persoalan di IKNB antara lain mencakup penyelesaian Jiwasraya, masalah pada produk unitlink, hingga pinjaman online (pinjol) ilegal yang memerlukan perhatian khusus. Sejumlah masalah di IKNB ini juga menjadi topik pertanyaan utama sejumlah anggota Komisi XI kepada dua calon bos IKNB yang hadir fit and proper test hari ini (7/4).
Sejak 2018 hingga akhir tahun lalu, Satuan Tugas Waspada Investasi (SWI) telah menghentikan aktivitas 3.631 pinjol ilegal.
Direktur Riset CORE Indonesia Piter Abdullah juga menilai masalah di industri keuangan nonbank menjadi tantangan paling berat yang akan dihadapi para pemimpin baru OJK. "Masalah di sektor perbankan relatif kecil, begitu juga di pasar modal. Paling utama yang harus segera diselesaikan di industri asuransi karena itu menyangkut kepercayaan masyarakat kepada industri," kata Piter kepada Katadata.co.id.
Ia menilai OJK masih perlu meningkatkan edukasi produk industri keuangan kepada masyarakat, terutama untuk produk asuransi. Ia menilai selama periode kepengurusan DK OJK saat ini, edukasi ke konsumen kurang maksimal.
Pengawasan industri keuangan nonbank yang membutuhkan perhatian khusus nantinya akan dipegang oleh Ogi Prastomiyono. Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia Togar Pasaribu mengaku agak terkejut dengan munculnya nama Ogi sebagai kepala eksekutif pengawas IKNB. Dalam daftar yang diajukan Jokowi kepada DPR, Ogi yang selama ini berkarier di industri perbankan sebenarnya masuk dalam jajaran calon kepala eksekutif pengawas perbankan.
"Namum siapa pun yang terpilih, kami percaya beliau memiliki kemampuan dan kapabilitas yang mumpuni. Mudah-mudahan bisa bersinergi dengan para pemangku kepentingan di industri keuangan," ujar Togar.
Ini bukan pertama kalinya kepala pengawas IKNB diduduki oleh orang dari industri perbankan. Riswinandi yang saat ini menjabat sebagai kepala eksekutif pengawas IKNB menghabiskan sebagian besar kariernya di industri perbankan.
Togar mengatakan, salah satu pekerjaan utama OJK adalah menyelesaikan masalah di industri asuransi jiwa yang sudah terlihat jelas dalam beberapa waktu terakhir. Pimpinan OJK yang baru juga memiliki pekerjaan rumah untuk memperkuat peran asuransi jiwa dalam perekonomian dan pembangunan negara.
"Industri asuransi jiwa memiliki dana jangka panjang yang seharusnya dapat dimanfaatkan dengann baik oleh pemerintah.
Industri ini perlu dukungan OJK dan pemerintah untuk meningkatkan literasi dan inklusi agar penetrasi dan densitas semakin meningkat," katanya.
Janji Manis Mahendra
Selain membenahi industri nonbank, Piter melihat OJK perlu berbenah dari sisi internal lembaga. Menurut dia, DK OJK yang baru perlu memahami bahwa digitalisasi di sektor keuangan membutuhkan dukungan dari sisi kewenangan yang terintegrasi. Hal ini karena sistem keuangan digital saat ini muai mengintegrasikan dari sektor perbankan ke pasar modal hingga IKNB.
Piter juga melihat kewenangan pengawasan di OJK saat ini berjalan parsial dan terlalu kaku. Ia mencontohkan, kewenangan atas pengawas perbankan yang seolah memiliki kekuasaan mutlak, bahkan tidak bisa diganggu gugat sekalipun oleh Ketua OJK. "Sistem pengawasan dan pengambilan keputusan di OJK itu sangat perlu dikoreksi disesuaikan dengan kondisi saat ini," ujarnya.
Pembenahan masalah internal OJK juga menjadi sorotan Amir. Ia berharap OJK dapat memperbaiki komunikasi antara jajaran dewan komisioner OJK dengan Komisi XI sebagai mitranya di Senayan.
"Jujur, yang kemarin itu ada komunikasi yang kurang nyambung antara Komisi XI dengan DK OJK, mudah-mudahan dengan pilihan yang sekarang bisa memperbaiki hubungan yang selama ini 'kurang nyambung'," ujarnya.
Dalam uji kepatutan dan kelayakan di hadapan komisi XI DPR, Mahendra memaparkan enam prioritas yang akan dikejar jika terpilih memimpin OJK. Salah satunya adalah penguatan sinergi kebijakan dengan pemerintah, DPR, dan lembaga negara lainnya. Penguatan sinergi, menurut Mahendra, penting agar OJK tidak seolah menjadi “negara dalam negara”.
“Ada tujuan nasional, strategi yang mencakup seluruh lembaga termasuk di dalamnya OJK. Penguatan sinergi dibutuhkan sehingga tidak terjadi seakan akan ada 'negara dalam negara',” kata Mahendra Siregar dalam uji kelayakan dan kepatutan di Komisi XI DPR, Jakarta, Rabu (6/4).
Meski demikian, ia memastikan independensi OJK tetap terjaga. Selain sinergi dengan pemerintah dan lembaga negara lainnya, ada lima program prioritas yang juga dikejar OJK, yakni:
- Meningkatkan efektivitas kepemimpinan OJK
- Memperkuat struktur kepala eksekutif Industri Keuangan Nonbank dan kepala eksekutif pasar modal
- Pelayanan satu pintu
- Peningkatan efektivitas pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, dan tindak lanjut.
- Kerja sama dan koordinasi yang efektif dengan regulator dan lembaga lain.
Adapun dalam 100 hari pertamanya, Mahendra berkeinginan untuk meningkatkan kapabilitas dan sumber daya fungsi pengawasan inti dengan pembenahan internal dan check and balance. Ia juga berjanji untuk membuat roadmap dan prioritas OJK dan peta jalan industri keuangan nonbank atau IKNB.
