- Pengajuan KUR kala pandemi relatif lebih mudah seiring upaya penyelamatan oleh pemerintah. Sayangnya, hanya 2,4 % UMKM yang menambah pengajuan kredit.
- Ada pengaruh positif bagi UMKM yang menerima KUR: omset 848 debitur, atau setara 65 % meningkat, 31 % tidak berubah omsetnya, dan 4 % menurun.
- KUR bisa menjadi jalan keluar agar UMKM mampu bertahan di tengah krisis ekonomi global dan menyangga ekonomi domestik secara bersamaan.
Khaleili Nungki Hashifah, 32 tahun, sudah tiga kali memanfaatkan kredit usaha rakyat alias KUR untuk bisnis kain batiknya dalam 10 tahun terakhir. Nungki, panggilan akrabnya, mengajukan KUR pertama pada 2009, kala masih duduk di bangku kuliah. Saat itu, dia meminjam ke Bank Rakyat Indonesia (BRI) Rp 15 juta dengan tenor dua tahun untuk usahanya ‘Creativebatik’.
Nungki bercerita, BRI merupakan salah satu bank yang memiliki persyaratan cukup mudah bagi pengusaha baru. Ia menjadikan motor Supra Fit-nya seharga Rp 10 juta sebagai jaminan pinjaman. “Saat itu hanya ingin mendapat akses pemasarannya BRI,” ujar Nungki saat ditemui di Magelang, Jumat (25/11) lalu.
Meski begitu, Nungki menilai program pemasaran yang ditawarkan BRI kurang menguntungkan. Oleh sebab itu pada 2017, ia beralih mengajukan KUR keduanya ke BNI. Sebelumnya, Nungki memenangkan lomba yang diselenggarakan bank Himbara tersebut dan ditawarkan KUR Rp 30 juta dengan tenor dua tahun. Itulah alasan awal mengapa ia beralih ke BNI.
Empat tahun berselang, ketika pandemi menghantam Indonesia, usaha batik Nungki justru tetap bertahan. Ia pun kembali mengambil KUR-nya di BNI di 2021, kali ini hingga Rp 250 juta.
“Itu untuk memenuhi pesanan yang banyak dari instansi. Sebenarnya saat pandemi itu jumlah pesanan saya tidak benar-benar turun,” kata Nungki.
Pengajuan KUR kala pandemi justru lebih mudah dibandingkan sebelum pandemi. Menurutnya pada masa itu bank kesulitan untuk memenuhi target KUR dan tidak banyak pihak yang mengambil bantuan tersebut. Bisnisnya pun berhasil bertahan melewati pandemi tanpa penurunan pesanan. Berkat bantuan dana KUR, kini ia bisa memproduksi 500 helai batik dengan omzet sekitar Rp 18,5 juta per bulannya.
Kisah Nungki ini sekata dengan hasil survei Katadata Insight Center (KIC) pada Juni 2020 lalu. Melalui survei KIC di lima daerah di Jabodetabek, ditemukan 82,9 % UMKM mengalami dampak negatif pandemi dan hanya 5,9 % pelaku UMKM yang memperoleh dampak positif. Selain itu, omzet 63,9 % UMKM turun lebih dari 30 %. Hanya sebagian kecil, setara 3,8 %, yang omzetnya meningkat.
Sayangnya, hanya 2,4% UMKM yang menambah pengajuan kredit ke bank. Mayoritas UMKM, setara 85,4 %, justru tidak mengubah pengajuan kredit mereka ke bank atau BPR. Meski begitu, 62,6 % UMKM tetap mampu bertahan lebih dari setahun setelah Covid-19 pertama kali ditemukan di Indonesia.
KUR Angkat Kesejahteraan UMKM Kala Pandemi
Seiring krisis ekonomi yang datang bersama pandemi Covid-19, pemerintah menetapkan beberapa kebijakan untuk menjaga UMKM. Salah satunya adalah penetapan skema KUR super mikro yang diutamakan untuk pekerja terdampak pemutusan hubungan kerja atau ibu rumah tangga yang menjalankan usaha produktif.
KUR Super Mikro ini memiliki suku bunga 0 % sampai 31 Desember 2020 dan 6 % setelah 31 Desember 2020. Plafon maksimalnya Rp 10 juta.
Hasilnya, survei Kementerian Keuangan menyebutkan, bila dibandingkan dengan masa pra pandemi, angka debitur dan nilai akad penyaluran KUR justru meningkat. Pada 2019, sebanyak Rp 141,6 triliun KUR diberikan kepada 5,5 juta debitur. Jumlah KUR yang disalurkan pada 2020 meningkat sekitar 36 % menjadi Rp 192,7 triliun dan diterima oleh 6,9 juta debitur.
Begitupun pada 2021 penyaluran KUR mencapai Rp 283,3 triliun, atau naik sekitar 47 % dan diberikan kepada 8,4 juta debitur. Berikut Databoks terkait penyaluran KUR:
Sejalan dengan peningkatan penyaluran KUR, Laporan Monev KUR semester pertama 2021 oleh Kementerian Keuangan pun menunjukkan ada pengaruh positif bagi UMKM yang menerima KUR. Secara rinci, 848 debitur, atau setara 65 % mengalami peningkatan omset, 31 % tidak berubah omsetnya, dan 4 % mengalami penurunan.
Sama halnya dengan profit UMKM per bulan yang meningkat. Kementerian Keuangan mencatat, profit 58 % debitur yang disurvei meningkat, 38 % tidak berubah, dan 4 % menurun.
Namun peningkatan profit dan omset ini tidak disertai dengan penambahan tenaga kerja. Tercatat 80 % UMKM tidak menambah atau mengurangi jumlah tenaga kerja untuk usaha mereka. Hanya 18 % di antaranya yang menambah pekerja, sementara 2 % mengurangi jumlah tenaga kerja.
“Hal ini dapat dimaklumi karena kebanyakan usaha yang dijalankan debitur merupakan perusahaan perseorangan yang mempekerjakan debitur atau dari lingkungan keluarga debitur,” tulis laporan ini.
Di sisi lain, Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira menjelaskan bahwa penyaluran KUR ke UMKM belum merata. Merujuk pada data uang beredar yang diterbitkan Bank Indonesia pada 2020, 2021, dan September 2022, ada beberapa posisi kontraksi kredit yang dialami UMKM.
Pada akhir 2020, penyaluran kredit tumbuh tipis, yakni 3,5 % yoy di UMKM sektor kecil dan pertumbuhan 1,6 % pada UMKM sektor menengah. Pengurangan penyaluran kredit terjadi pada UMKM skala usaha mikro senilai 15,6 % dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya.
Namun pada akhir 2021, UMKM sektor menengah yang justru terkontraksi tajam, sementara UMKM sektor mikro malah berbalik arah mengalami pertumbuhan tinggi. Bila dibandingkan dari tahun sebelumnya, UMKM sektor menengah mengalami kontraksi 24,4 % sementara UMKM skala mikro meningkat 61,9 %.
Pembalikan kondisi penyaluran KUR pun semakin curam pada September tahun ini. Tercatat penyaluran kredit UMKM skala mikro bertumbuh tajam 137,5 % sementara kredit UMKM skala menengah turun 29,1 %.
“Di situ terlihat bahwa UMKM sektor menengah harus lebih dibantu oleh pemerintah,” ujar Bhima pada Katadata melalui sambungan telepon, Rabu (7/12).
Mampukah KUR Menahan Efek Krisis Global 2023?
Perekonomian Indonesia masih akan dibayangi krisis pada tahun depan. Bank Indonesia menyebutkan pertumbuhan ekonomi 2023 akan melambat dari perkiraan tahun ini 5,12 %. Dalam Rencana Anggaran Tahunan BI (RATBI) November lalu, bank sentral menyebutkan ekonomi Tanah Air akan melambat menjadi 4,37 %.
Asumsi ini juga mempertimbangkan dampak perlambatan ekonomi dunia, yang dalam perhitungan kondisi terburuk hanya tumbuh 2 %. Namun, BI menyebut prospek pertumbuhan Indonesia masih akan tinggi karena didorong permintaan domestik, seperti konsumsi dan investasi, serta kinerja ekspor yang masih positif meski mengalami perlambatan.
Serupa dengan asumsi BI, data Kementerian Koperasi dan UMKM pada 2020 lalu menyebutkan UMKM menjadi salah satu penyokong ekonomi Tanah Air dengan kontribusi 60,5 % terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Selain itu, 96,9 % dari total penyerapan tenaga kerja nasional berasal dari UMKM.
Ekonom pun sepakat KUR bisa menjadi jalan keluar agar UMKM mampu bertahan di tengah krisis ekonomi global dan menyangga ekonomi domestik secara bersamaan. Menurut Bhima Yudhistira, KUR menjadi salah satu pendanaan dengan suku bunga yang relatif murah dan plafonnya pun mulai tinggi.
Namun KUR tidak sepenuhnya sempurna, menurut Bhima. Tenor yang ditawarkan KUR masih kaku. Ia mnyearankan tenor disesuaikan dengan sektor UMKM yang didanai. Misalnya, sektor pertanian cenderung memiliki waktu balik modal yang cukup singkat seperti tiga bulan. Sementara tenor yang ditawarkan KUR bisa lebih dari satu tahun.
Pasalnya, semakin lama tenor kredit, semakin banyak juga debitur membayarkan bunga pinjamannya. “Ini yang menjadi kekakuan KUR, dan persaingannya dengan financial technology lending. Fintech itu bisa dipakai lebih singkat sehingga bisa disesuaikan dengan sektor yang berbeda-beda,” ujar Bhima.
Meski begitu, Direktur Eksekutif INDEF Tauhid Ahmad berpendapat nilai bunga yang ditawarkan KUR sudah cukup bersaing. Hal ini didasarkan pada tingkat non performing loan alias pinjaman bermasalah yang tergolong rendah.
“NPL UMKM sekarang 3 – 4 %, berarti UMKM masih mampu bayar. Kalau udah di atas 5%, baru bahaya,” kata Tauhid pada Katadata.
Ia melihat sejauh ini KUR banyak dimanfaatkan oleh sektor perdagangan yang sensitif terhadap ekspor dan keadaan global. Untuk menahan efek makro global, ia menyarankan UMKM mengubah orientasi pasar serta diversifikasi produk agar bisa dikembangkan di dalam negeri.
“Harusnya yang diperkuat itu UMKM sektor industri, karena bisa diversifikasi produk dan pasar. Kalau sektor perdagangan, cuma bisa melihat pasar dalam negeri saja dan tidak bisa melakukan diversifikasi,” jelasnya.
Pandangan optimistis datang dari Ekonom CORE Indonesia, Yusuf Rendy Manilet. Ia melihat UMKM akan bertahan pada krisis lantaran mayoritas bergerak di pasar domestik. Menurut perhitungannya, hanya 15 – 18 % di antaranya yang memasarkan pasarnya keluar negeri. Kemudian, pangsa pasar global UMKM Indonesia pun masih relatif kecil, sekitar 16 % dari total ekspor.
“Selama ini UMKM itu relatif kuat terhadap krisis, kita sudah melihat krisis 1997, 2008, dan terakhir pandemi. Sehingga kalau kita bicara di tahun depan, menurut saya relatif mirip dengan kondisi saat krisis sebelumnya, UMKM relatif kuat dan bertahan” ujar Rendy pada Katadata melalui sambungan telepon, Rabu (7/12).
