- Hampir seluruh partai pendukung Prabowo Subianto adalah pro-pemerintah Jokowi.
- Sinyal hubungan renggang PDIP dan Jokowi terlihat sejak awal pekan ini.
- Ada kemungkinan PDIP gagal hattrick alias menang Pemilu untuk ketiga kalinya.
“Kamu lihat acaranya tidak? Perkuat akar rumput, turun ke bawah bersama dengan rakyat! Karena bagi PDI Perjuangn, politik itu bukan high politics. Politik sebenarnya itu berada di akar rumput,” ucap Megawati Soekarnoputri, diceritakan oleh Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, di sela acara penerimaan penghargaan Museum Rekor Indonesia di Kabupaten Bogor, Selasa (15/8).
Titah ketua umum Partai Banteng ini bukan tanpa sebab. Akhir pekan lalu, tepatnya 13 Agustus 2023, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, dan Partai Kebangkitan Bangsa menyatakan resmi mendukung Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebagai calon presiden dalam Pemilihan Presiden 2024.
Padahal, sebelumnya, Golkar dan PAN bergabung dengan Partai Persatuan Pembangunan membentuk Koalisi Indonesia Bersatu. “Dengan dukungan resmi PAN dan Golkar ke Pak Prabowo, hari ini otomatis KIB bubar,” kata Ketua Majelis Pertimbangan PPP Muhammad Romahurmuziy dalam pernyataan pers di hari yang sama.
Partai berlogo Ka’bah tersebut sudah menetapkan akan masuk dalam poros PDIP, mendukung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Poros koalisi yang tadinya ada empat, yaitu Koalisi Perubahan, KIB, Kebangkitan Indonesia Raya, dan poros PDIP, kini menjadi hanya tiga.
Berikut peta koalisi politik terbaru:
“Kami punya sejarah panjang sebagai partai yang dididik dan dibesarkan dengan terbiasa dikeroyok secara politik,” kata Ketua DPP PDIP Said Abdullah dalam pernyataan pers, merespon manuver koalisi gemuk Prabowo.
Panas Dingin antara Petugas dan Ketua Umum Partai
Bila jeroan pendukung Prabowo ditilik lebih lanjut, hampir seluruhnya adalah partai pro-pemerintahan. Bahkan saat mendapat dukungan tambahan dari PAN dan Golkar, Prabowo mengatakan, “Kami di sini tidak malu-malu mengatakan bahwa kami tim dari pemerintahan yang dipimpin oleh Bapak Jokowi.”
Namun, ia membantah adanya campur tangan Presiden Joko Widodo di balik manuver dua partai yang mendukungnya itu.
Dari internal PDIP, diwakili oleh Hasto, telah menepis kabar Jokowi memilih Prabowo untuk menggantinya. Menurut dia, PDIP yakin Jokowi adalah sosok yang paham falsafah bangsa.
“Bahwa klaim-klaim yang dinyatakan secara tidak benar, hanya untuk mendapat dukungan elite itu, sudah langsung dibantah oleh Presiden Jokowi,” katanya, seperti dikutip dari Antara.
Tidak berselang lama, pada Selasa lalu, Partai Banteng mengkritik salah satu program pemerintah yakni food estate alias lumbung pangan. Menurut Hasto, program yang berada di bawah tanggung jawab Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ini adalah bagian kejahatan lingkungan.
“Kami memberi suatu catatan yang sangat kuat terkait upaya yang dilakukan Presiden Jokowi untuk membangun food estate. Hutan-hutan justru ditebang habis dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik,” kata Hasto di Bogor. Ia tidak menyebut pihak yang menyalahgunakan proyek tersebut.
Di hari yang sama, anak Jokowi sekaligus Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka tidak hadir dalam rapat kepala daerah yang digelar DPD PDIP Jawa Tengah. Gubernur Jawa Tengah sekaligus capres usungan PDIP pun tidak hadir dalam acara tersebut tapi mereka berhubungan telepon pada keesokan harinya.
Ketidakhadiran Gibran pun menimbulkan pertanyaan, apakah ini hukuman PDIP untuk trah Jokowi dan respon atas wacana Gibran dipasangkan sebagai bakal cawapres Prabowo Subianto? Gibran merespon kabar tersebut dengan pernyataan bahwa dirinya tengah mengikuti Sekolah Partai di Lenteng Agung saat rapat diadakan.
“Insya Allah hubungan dengan DPP PDIP baik-baik saja. Saya juga baru dipanggil minggu lalu semua kepala daerah di Lenteng Agung,” katanya pada Rabu malam, dilansir dari Kompas. “Aku malah enggak ngerti ada konsolidasi, enggak ada undangan masuk.”
Said Abdullah berkelit Gibran tidak diundang karena ini adalah acara buat bakal calon legislatif. Ketua DPP PDI ini juga membantah tidak diundangnya Gibran dalam agenda ini menandakan ada jarak antara Wali Kota Surakarta dengan partainya.
“Enggak kok. Wong Mas Gibran ketika pelatihan juru kampanye di internal itu penampilannya luar biasa. Masa sampai di luar mau diusik lagi? Kan kasihan Mas Gibran, dia perlu tenang juga jadi wali kota,” kata Said, dilansir dari Tempo.
Peneliti politik dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Nicky Fahrizal berpendapat, tidak ada keretakan pada internal PDIP. Mulai dari pertemuan Megawati dengan Gibran di Solo hingga ia diangkat menjadi juru kampanye Ganjar, ia menyebut Gibran punya peran penting dalam kemenangan Ganjar. Bahkan nantinya ini bisa menjadi modal politik Gibran di kemudian hari.
Nicky optimistis PDIP tidak akan meninggalkan Jokowi di tengah manuver dan kabar retaknya hubungan mereka. “Ini jelas sekali, karena dia salah satu kader terbaik yang bisa menjabat presiden dua periode,” kata Nicky dalam sambungan telepon dengan Katadata.co.id.
