Utang yang melonjak selama satu dekade pemerintahan Presiden Joko Widodo meninggalkan beban bunga yang besar di tahun pertama Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Sekitar 15% dari belanja negara atau Rp 553 triliun dipatok untuk membayar bunga utang pada 2025.
Dalam nyaris 10 tahun terakhir, utang pemerintah naik lebih dari tiga kali lipat. Utang di akhir pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono pada Oktober 2024 yang mencapai 2.601,16 triliun, melonjak menjadi Rp 8.502,69 triliun per Juni 2024. Lonjakan utang terutama terjadi di era pandemi Covid-19, meski trennya sudah berlangsung sebelumnya.
Mengutip Buku Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2025, pembayaran bunga utang naik 10,8% dibandingkan 2024. Pemerintah akan membayarkan bunga utang dalam negeri Rp 497,62 triliun dan utang luar negeri Rp 55,23 triliun.
Pembayaran bunga utang memang tak semata dipengaruhi oleh lonjakan posisi utang. Ada faktor lainnya seperti suku bunga, nilai tukar rupiah, hingga program pengelolaan utang. Suku bunga tenor 10 tahun dipatok 7,1%, lebih tinggi dibandingkan tahun ini 6,7%. Nilai tukar rupiah diprediksi melemah di kisaran 16.100 per dolar AS.
Bagaimana Dampak Bunga Utang terhadap Belanja Negara?
Ekonom Senior CORE Yusuf Rendy Manilet melihat, proporsi belanja bunga utang terhadap total belanja pemerintah pusat memang naik signifikan dalam 10 tahun terakhir. Porsi beban bunga utang bahkan mencapai 21% terhadap belanja pemerintah pusat yang dipatok Rp 2.693,2 triliun dalam RAPBN 2025.
"Di saat bersamaan, pos belanja yang sifatnya lebih produktif seperti belanja infrastruktur secara proporsi peningkatannya relatif kecil. Dalam konteks mendorong perekonomian dalam 10 tahun ke belakang, ini bukanlah hal yang relatif baik," ujar Rendy kepada Katadata.co.id, Selasa (20/8).
Alokasi belanja negara tahun depan secara keseluruhan memang naik 8,66% dibandingkan tahun ini, bahkan menyentuh level tertinggi sepanjang sejarah. Presiden Joko Widodo mematok belanja negara dalam Rancangan Anggaran Belanja Negara atau RAPBN 2025 mencapai Rp 3.613,1 triliun.
"Belanja Negara direncanakan sebesar Rp 3.613,1 triliun yang terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.693,2 triliun, serta transfer ke daerah sebesar Rp 919,9 triliun," ujar Jokowi dalam pidato Nota Keuangan RAPBN 2025 di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (16/8).
Namun demikian, tak semua pos belanja negara yang bersifat prioritas naik. Pos-pos belanja yang diamanatkan undang-undang memang relatif naik karena harus menyesuaikan dengan porsi terhadap belanja negara. Anggaran belanja pendidikan misalnya, diwajibkan mencapai 20% dari total belanja negara. Alokasinya dalam RAPBN 2025 naik 9,3% dibandingkan tahun ini menjadi Rp 722,6 triliun.
Alokasi anggaran kesahatan yang diwajibkan mencapai 5% dari belanja negara juga naik 6,12% menjadi Rp 197,5 triliun. Namun, anggaran infrastruktur yang memberikan dorongan bagi ekonomi justru turun.
Berdasarkan jenisnya, alokasi belanja Kementerian/Lembaga turun dari Rp 1.090,8 triliun pada APBN 2024 menjadi Rp 976,8 triliun. Penurunannya lebih signifikan lagi jika dibandingkan outlook 2024 yang mencapai Rp 1.198,8 triliun. Kenaikan belanja lebih banyak didorong oleh belanja non-K/L yang naik dari Rp 1.376,7 menjadi Rp 1.716,4 triliun.
Belanja non K/L, antara lain terdiri dari belanja subsidi energi dan nonenergi, belanja bantuan sosial, hingga pembayaran bunga utang. Selain bunga utang, belanja subsidi energi juga membengkak menjadi Rp 204,5 triliun dari Rp 185,9 triliun.
Anggaran 10 Kementerian/Lembaga yang memperoleh alokasi terbesar tahun depan pun, banyak yang dipangkas dari alokasi tahun ini, terutama Kementerian PUPR seperti tergambar dalam grafik di bawah ini.
Direktur Center of Economics and Law Studies atau Celios Bhima Yudhistira menilai, beban bunga utang memang dapat menghambat ruang fiskal pemerintahan Prabowo dan target pertumbuhan ekonomi 2025. Dalam RAPBN 2025, target pertumbuhan ekonomi hanya dipatok mencapai 5,2%, sama seperti target tahun ini dan tahun lalu.
“Kewajiban bayar bunga utang yang cukup besar akan mengambil porsi hasil penerbitan utang baru, sehingga jika Prabowo ingin menambah pembiayaan program yang butuh dana besar tidak optimal berasal dari utang baru," ujar Bhima kepada Katadata.co.id, Rabu (20/8).
Ia juga mengingatkan, ada risiko suku bunga tetap tinggi meski The Fed memberikan sinyal suku bunga Amerika Serikat akan turun. Ini terlihat dari proyek suku bunga SBN tenor 10 tahun dalam RAPBN 2025 yang diperkirakan mencapai 7,1%. "Pembayaran bunga utang dengan gali lubang tutup lubang juga menyisakan risiko pada 2026 beban bunga utangnya akan lebih besar lagi," kata dia.
Selain itu, menurut dia, penerbitan SBN yang cukup agresif untuk membayar kewajiban bunga utang maupun pokok utang berdampak pada perebutan dana deposito perbankan. Pemerintah juga memiliki utang jatuh tempo mencapai Rp 800 triliun pada tahun depan
"Kan menarik sekali parkir dana di SBN bunga 7% ketimbang parkir deposito di perbankan. Ini dapat mengakibatkan bank malas salurkan pinjaman. Crowding out effect bisa hambat pertumbuhan sektor riil," ujarnya.
Kepala Ekonom BCA David Sumual juga melihat, pembayaran bunga utang memang naik signifikan dari 1,5% terhadap PDB saat Jokowi memulai pemerintah menjadi 2,1% terhadap PDB. "Namun kalau kondisi moneter global lebih longgar tahun depan sebenarnya target pertumbuhan relatif bisa tercapai tanpa APBN yang terlalu ekspansif," kata dia.
Baca di halaman berikutnya:
- Bagaimana Nasib Program Makan Bergizi Prabowo?
- Mungkinkah Prabowo Merombak APBN yang Disusun Jokowi?
Bagaimana Nasib Program Makan Bergizi Prabowo?
Penyusunan RAPBN 2025 berbeda daripada APBN-APBN transisi pemerintahan sebelumnya. Penyusunan RAPBN kali ini dikawal langsung oleh orang dekat yang merupakan keponakan Prabowo Subianto, Thomas Djiwandono. Ia resmi bergabung sebagai wakil menteri keuangan II pada Juli 2024, hampir satu bulan sebelum RAPBN dibawa secara resmi ke DPR.
Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi persnya menjelaskan program prioritas makanan bergizi sudah masuk dalam RAPBN 2025. "Tujuannya adalah untuk menciptakan anak yang cerdas, tetapi juga multiplayer ekonomi di lokal akan ditekankan. UMKM makin berdaya dan ekonomi bergerak," kata Sri Mulyani pekan lalu.
Program makan bergizi yang menjadi andalan Prabowo saat kampanye masuk dalam RAPBN 2025. Namun, alokasinya hanya mencapai Rp 71 triliun seperti yang telah disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya. Angka ini jauh dibawah rancangan awal yang mencapai Rp 450 triliun per tahun dan sempat berubah menjadi Rp 120 triliun per tahun.
Dalam dokumen nota keuangan, alokasi anggaran tahun depan kemungkinan terbagi dalam anggaran kesehatan dan anggaran pendidikan. Adapun alokasi anggaran Rp 71 triliun tersebut mencakup biaya makanan, distribusi, dan operasional lembaga. Presiden Joko Widodo saat ini sudah membentuk Badan Gizi Nasional dan mengangkat dosen Institut Pertanian Bogor (IPB) Dadan Hindayana untuk memimpin lembaga tersebut.
Meski anggarannya jauh dari rancangan awal, namun program ini diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sekitar 0,10% pada 2025. Tenaga kerja yang diharapkan dapat terserap untuk pelaksanaan program ini sekitar 820 ribu.
Kelompok penerima program makan bergizi gratis dan susu gratis adalah siswa sekolah dan pesantren, anak balita, serta ibu hamil atau menyusui dengan risiko anak stunting. Program MBG akan dilaksanakan secara bertahap dengan memberikan makan bergizi gratis kepada siswa prasekolah, sekolah dasar (SD/MI), sekolah menengah pertama (SMP/MTs), sekolah menengah atas (SMA/SMK/MA), dan pesantren/pendidikan keagamaan.
Bantuan gizi juga diberikan kepada ibu hamil atau menyusui dan balita untuk meningkatkan kesehatan dan membantu ekonomi keluarga yang rentan.
Pada tahap awal, MBG akan diprioritaskan untuk peserta didik prasekolah atau PAUD dan peserta didik Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah di daerah Kabupaten/Kota yang memiliki status stunting dan kemiskinan tinggi. Pertimbangan lainnya adalah daerah yang sudah memiliki kesiapan fasilitas sarana dan prasarana untuk menjalankan Program MBG.
Sri Mulyani mengatakan, Prabowo juga meminta revitalisasi sekolah ditekankan. Kementerian Keuangan telah mengalokasikan anggaran mencapai Rp 20,3 triliun untuk kualitas pendidikan, terutama bangunan sekolah. Ini karena banyak bangunan sekolah rusak berat dan sedang.
"Ini akan dibuat menjadi prioritas bagi pemerintahan baru sehingga dapat membuat target rehabilitasi dan perbaikan sekolah. Ini diharapkan juga menciptakan multiplier effect ke penciptaan lapangan kerja," kata dia.
Ia menjelaskan, ketahanan pangan menjadi prioritas Prabowo. Oleh karena itu, pihaknya telah mengalokasikan anggaran mencapai Rp 124 triliun untuk ketahanan pangan.
Mungkinkah Prabowo Merombak APBN yang Disusun Jokowi?
Kepala Ekonom BCA David Sumual menilai, masih ada ruang bagi Prabowo sebenarnya untuk mengakomodasi program-program tambahan lainnya dengan posisi defisit anggaran dalam RAPBN 2025 sebesar 2,5%. "Namun memang terbatas, hanya ada ruang 0,5% terhadap PDB," kata dia.
Dalam riset yang dirilis BCA, target defisit moderat memberi pemerintah waktu dan fleksibilitas untuk menyempurnakan dan membawa anggaran sementara ini ke bentuk akhirnya. Ada peluang APBN-P nantinya diajukan oleh pemerintahan Prabowo.
Meski demikian, David memperkirakan ekonomi masih akan tumbuh di kisaran 5% pada tahun depan. Menurut dia, sulit untuk mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 6% dalam kondisi ekonomi global saat ini sekalipun APBN disulap lebih ekspansif nantinya.
"Investasi harus naik porsinya ke 40% dari saat ini di kisaran 30% kalau mau ke arah pertumbuhan ekonomi mencapai 6-8%. Efisiensi ekonomi kita masih perlu ditingkatkan," kata dia.
Menurut Bhima, APBN-P kemungkinan akan menjadi opsi Prabowo pada maksimum kuartal I 2025 atau Maret tahun depan. Menurut dia, butuh penyesuaian agar program-program yang diusung Prabowo bisa masuk.
Selain itu, sejumlah anggaran perlu direlokasi melihat postur RAPBN 2025 dari Jokowi cukup moderat. "Namun, memang sulit ya dengan asumsi defisit 2,5% bisa jalankan banyak program di tahun pertama," ujar Bhima.
Sedangkan Rendy berpendapat, manuver belanja presiden terpilih Prabowo Subianto di tahun depan juga akan ditentukan dari bagaimana kinerja dari sisi penerimaan. "Artinya, jika kebijakan tarif baru PPN (pajak pertambahan nilai) maupun ekstensifikasi pajak berhasil mendongkrak penerimaan sesuai dengan target maka harapan dalam melakukan penyesuaian belanja masih bisa di mungkinkan," ujar dia.
Selain itu, faktor harga komoditas juga akan ikut mempengaruhi. Kondisi geopolitik yang tidak menentu akan berkorelasi positif terhadap kinerja penerimaan negara. "Sehingga ketika itu terjadi ada semacam blessing in disguise yang kemudian bisa memberikan dampak terhadap manuver belanja pemerintahan terpilih 2025," kata Rendy.
Pemerintah mematok pendapatan negara dalam RAPBN 2025 mencapai Rp 2.996,9 triliun, naik dibandingkan 2024 yang mencapai Rp 2.802,3 triliun. Penerimaan perpajakan ditargetkan mencapai Rp 2.490,9 triliun, sedangkan penerimaan negara bukan pajak dipatok Rp 505,4 triliun.
Ketua DPR RI Puan Maharani sebelumnya telah memberikan sinyal kuat bagi Prabowo untuk dapat merombak APBN yang telah disusun Jokowi. "Presiden terpilih periode berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan Rencana Kerja Pemerintah dan APBN pada tahun pertama pemerintahannya melalui mekanisme perubahan APBN-P," ujarnya.
