Membuat ringkasan dengan AI Presiden Prabowo Subianto berambisi membangun pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dengan total kapasitas 100 Gigawatt (GW) demi mendorong kemandirian energi dan mempercepat transisi energi terbarukan di Indonesia. Dari total target tersebut, sebanyak 80 GW akan dibangun melalui Koperasi Desa Merah Putih.
Rencana yang pertama kali disampaikan Prabowo pada saat meresmikan Wisma Danantara Indonesia pada 30 Juni 2025 itu menjadi bagian dari program Kemandirian Energi dalam Asta Cita Prabowo-Gibran. Dalam beberapa forum internasional, Prabowo juga kerap menyinggung hal ini dalam pidatonya.
Misalnya, pada saat berpidato di hadapan Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Washington DC, pada September 2025. Prabowo menyinggung soal dampak perubahan iklim yang membuat permukaan air laut di pesisir Laut Utara yang naik 5 cm setiap tahun. Ia juga menyatakan sebagian besar kapasitas pembangkit listrik tambahan akan berasal dari energi terbarukan mulai 2026.
"Tujuan kami jelas, untuk mengangkat semua warga negara kami dari kemiskinan dan menjadikan Indonesia pusat solusi untuk ketahanan pangan, energi, dan air," ujar Prabowo di hadapan Sidang Umum PBB.
Dalam kunjungan kerja terbaru ke ASEAN Summit di Filipina, Prabowo kembali menyebut pembangunan PLTS 100 GW. Ia menyebut Kawasan Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Filipina (BIMP-EAGA) memiliki potensi besar pengembangan energi baru terbarukan, mulai dari tenaga air, surya, dan angin yang belum dimanfaatkan secara optimal.
"Kami tengah membangun tenaga surya 100 GW. Bersama-sama kita tingkatkan infrastruktur energi kita, BIMP-EAGA memiliki potensi yang besar," kata Prabowo. Ia menyebut isu ketahanan energi sebagai tantangan utama yang mendesak untuk dihadapi bersama di tengah tekanan global dan ketidakstabilan di Timur Tengah.
Bangun 100 GW dalam Tiga Tahun, Mungkinkah?
Indonesia memang memiliki potensi energi surya yang melimpah. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat potensi energi surya RI mencapai 3.294 GW tetapi yang sudah dimanfaatkan baru 1,5 GW. Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025-2034, tambahan kapasitas pembangkit energi surya yang direncanakan baru sebesar 17,1 GW.
Angka tersebut masih sangat jauh dari target yang disebutkan oleh Presiden Prabowo. Membangun tambahan kapasitas PLTS 100 GW tentu bukan hal yang mudah. Lantas, seperti apa peta jalan pembangunan PLTS lewat Koperasi Desa Merah Putih?
Roysepta Abimanyu, Tenaga Ahli Deputi Pengembangan Usaha Koperasi, Kementerian Koperasi, mengatakan rencana besar Prabowo untuk membangun PLTS lewat koperasi karena Indonesia yang terdiri atas 17 ribu pulau membuat konektivitas atau grid menjadi sulit dan pembangunannya butuh biaya mahal. Selain itu, warga desa yang berada dalam kemiskinan dan terisolasi tidak akan mampu membayar listrik sesuai mekanisme pasar.
"Banyak desa kekurangan energi sehingga produktivitas rendah, warga desa tetap miskin meski disubsidi," kata Roysepta dalam National Solar Transition Forum 2026, di Jakarta, pada 22 April lalu.
Karena itu, PLTS harus dikelola rakyat melalui koperasi. Pembangunan PLTS juga tidak perlu menunggu pembangunan jaringan listrik skala besar. Roysepta menyebut Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) mensyaratkan kemandirian energi di desa, dengan kebutuhan cold storage, pabrik es, mesin pengering, dan koneksi internet yang akan berjalan setelah PLTS terbangun.
Sejak Desember 2025, Kementerian Koperasi menyiapkan pilot project di Pulau Sembur, Kelurahan Galang Baru, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Di desa tersebut akan dibangun PLTS 1 MWp dengan baterai sistem penyimpanan energi (BESS) 1 MWh, cold storage dengan kapasitas 3 ton, dan pabrik es dengan kapasitas 4 ton per hari.
Selain cold storage dan pabrik es, listrik dari PLTS diperkirakan akan mendorong tumbuhnya usaha-usaha lain, seperti bengkel nelayan, kios kebutuhan nelayan, serta pabrik pengolahan ikan hasil tangkap atau hasil budidaya. Elektrifikasi bisa membantu nelayan memodernifikasi keramba apung tradisional untuk meningkatkan hasil budidaya ikan, tanaman (rumput laut), dan kerang. Listrik juga bisa membantu otomatisasi dan monitoring dengan pemasangan CCTV, alat pemantau kadar garam, dan alat pakan otomatis.
Proyek ini membutuhkan belanja modal (capex) Rp 23 miliar. Model bisnis PLTS yang terhubung dengan cold storage dan pabrik es tadi diasumsikan bisa menghasilkan pendapatan Rp 4,71 miliar. Dengan biaya operasi dan perawatan Rp 400 juta per tahun, proyek ini diperkirakan akan mencapai titik impas (breakeven point) pada tahun kelima atau keenam.
Belajar dari Pengalaman India
Jika Indonesia bisa mewujudkan proyek PLTS 100 GW ini, Indonesia akan melesat ke posisi keempat di jajaran negara-negara yang memiliki kapasitas energi surya raksasa. Menurut data International Renewable Energy Agency (IRENA) posisi pertama adalah Cina dengan total kapasitas 1,2 Terrawatt (TW), disusul Amerika Serikat (AS) dengan 211,6 GW, dan India 135,5 GW.
Pengalaman India bisa menjadi pelajaran bagi Indonesia. Muskaan Sethi, Manager International National Solar Energy Federation of India, menyebut pemerintah India mulai menetapkan target ambisius untuk penambahan kapasitas energi terbarukan di negaranya pada 2015. Tidak tanggung-tanggung, Perdana Menteri Narendra Modi membidik target 175 GW bisa tercapai pada 2022, sekitar 100 GW berasal dari energi surya.
Namun, target tersebut meleset. Pada 2022, total kapasitas terpasang energi terbarukan di India baru mencapai 120,9 GW atau 69% dari target karena pemasangan PLTS atap dan pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB) yang lebih rendah. Dari target PLTS atap sebesar 40 GW, hanya 7,4 GW yang terealisasi.
Kegagalan itu disebabkan kurangnya informasi di tingkat tapak mengenai skema pemasangan PLTS atap hingga komunikasi yang kurang baik dan apatisme masyarakat. Setelah melakukan evaluasi, pemerintahan Modi bangkit dan memasang target yang lebih tinggi: 500 GW energi terbarukan hingga 2030.
Sethi menyebut 2024-2026 merupakan booming pembangunan PLTS di India. Per Maret 2026, kapasitas PLTS di India telah mencapai 150 GW. Untuk tahun fiskal 2025-2026 saja, penambahan kapasitas PLTS mencapai 44,6 GW.
Dalam perjalanannya, India juga menghadapi kendala seperti ketergantungan pada rantai pasok impor untuk industri surya, masalah akuisisi lahan, dan akses bagi korporasi yang ingin membeli listrik hijau dari PLTS. Sethi mengatakan ketergantungan impor berhasil diatasi dengan memberikan subsidi untuk manufaktur dalam negeri dan menghilangkan hambatan non-tarif. Hal ini mampu menciptakan basis manufaktur panel surya 100 GW.
"Indonesia bisa menggunakan ketentuan konten lokal yang dilapis dengan insentif untuk produksi (industri surya) dalam negeri," kata Sethi.
Untuk mengatasi masalah lahan dan interkoneksi grid, India menerapkan zona plug and play di mana lahan atau transmisi yang digunakan harus sudah beres (clean and clear). "Pusatkan risiko infrastruktur, biarkan pengembang fokus pada pembangkitan (energi surya)," ujarnya.
Masalah kurangnya akses korporasi untuk membeli langsung listrik hijau diatasi dengan kerangka peraturan yang memungkinkan pengembang melakukan perjanjian jual beli listrik langsung dengan konsumen. Ia mengatakan, Indonesia bisa melakukan hal yang sama untuk membuka peluang masuknya modal swasta di dalam pengadaan industri energi hijau.
Ambisi pemerintah membangun PLTS 100 GW lewat Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih pada akhirnya bukan sekadar proyek energi. Upaya membangun industri hijau berbasis rakyat itu hanya bisa tercapai apabila pemerintah mampu menghadirkan peta jalan yang jelas, kepastian regulasi, skema pembiayaan yang realistis, hingga kesiapan industri panel surya dalam negeri. Pengalaman India menunjukkan target besar tidak cukup, tetapi harus ditopang oleh ekosistem industri, dukungan kebijakan yang konsisten, serta keterlibatan masyarakat di tingkat tapak.
Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.
