Komunikasi Risiko Dorong Cakupan Vaksinasi bagi Kelompok Rentan
“Sedangkan untuk kegiatan komunikasi risiko yang secara khusus mendukung vaksinasi yang telah kami lakukan juga adalah dengan membuat poster KIE agar (masyarakat) tidak khawatir dengan vaksinasi, sehingga mereka mau melakukan vaksinasi Covid-19,” ujar Anom.
“Selain itu kami juga membuat dan menyebarkan poster seruan oleh tokoh-tokoh masyarakat di Bali kepada masyarakat umum untuk memberikan pendampingan kepada kelompok disabilitas."
Metode komunikasi risiko serupa diterapkan di Jawa Tengah berdasarkan penuturan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Yunita Dyah Suminar, SKM, M.SC., M.Si. Dalam keterangannya, Dyah menuturkan bahwa vaksinasi dan komunikasi risiko tak lepas dari peran gubernur yang proaktif turun ke lapangan, serta kolaborasi pemangku kepentingan dengan tokoh-tokoh masyarakat dan berbagai organisasi dan komunitas.
“Kalau yang utama di Jawa Tengah itu ada Pak Gubernur yang sangat concern terhadap vaksin khususnya lansia dan disabilitas. Beliau setiap kali kunjungan ke lapangan yang disasar adalah nenek-nenek atau para lansia,” terangnya.
“Kemudian kolaborasi atau kemitraan, kami dengan AIHSP, kemudian dengan organisasi keagamaan (seperti) Fatayat, Muslimat, kemudian ‘Aisyiyah, karena mereka adalah orang-orang yang kemudian sering berhubungan dengan sasaran kita,” ujar Dyah melanjutkan.
Komunikasi risiko sendiri tak melulu berjalan mulus, salah satu hambatan yang diungkapkan oleh dr. Arman Bausat adalah informasi hoaks terkait pandemi dan vaksinasi lebih dulu berkembang daripada informasi yang benar. Hal ini membuat masyarakat sudah lebih dahulu ragu akan informasi yang disampaikan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya.
“Kita baru sadar setelah berbagai hoax tentang dampak vaksinasi yang mulai timbul di masyarakat. Sehingga kita menemui hambatan-hambatan pada saat baru memulai melaksanakan komunikasi risiko. Harusnya, sebelum melaksanakan vaksinasi Covid-19 itu sudah diantisipasi.” ujarnya.
Dalam hal keterlibatan kelompok rentan, ketua Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan (PERDIK) Nur Syarif menyatakan bahwa dalam hal ini kelompoknya lebih banyak melakukan pendekatan.
“Selama ini memang kebanyakan itu adalah organisasi disabilitas yang menyuarakan, baik itu melakukan pendekatan atau audiensi ke pemerintah. Kemudian dari proses itu melahirkan sejumlah kebijakan,” tutur Syarif.
Menurutnya, pendekatan kepada kelompok rentan terutama disabilitas masih menemui kesulitan karena tidak semua orang memahami bagaimana metode pendekatan dan interaksi yang tepat kepada kelompok disabilitas.
Lebih lanjut, Syarif berharap ke depannya kelompok difabel turut dilibatkan dalam proses perencanaan atau penyusunan strategi atau kebijakan.
“Selama ini penyandang disabilitas sering dilibatkan ketika sudah mencapai implementasi program, tidak dari awal saat proses perencanaan, hanya pada implementasinya saja,” ujarnya.
“Jadi, kami berharap mulai saat ini sudah harus dibiasakan melibatkan teman-teman difabel, mulai dari proses perencanaan, implementasi, bahkan mungkin sampai ke monitoring dan evaluasi.”
