Melihat Lagi Aksi ‘Bersih-Bersih’ Erick Thohir di BUMN
ICW merekomendasikan agar pemerintah memberikan perhatian lebih serius terhadap sektor tersebut.
Sejumlah langkah signifikan telah diambil Kementerian BUMN untuk melakukan pembenahan ini. Hal ini tertuang dalam empat agenda besar BUMN di antaranya adalah membuat daftar hitam (blacklist) pejabat BUMN yang korup, membuat Blueprint 2024-2034, omnibus law versi BUMN, dan melihat kembali kinerja dana pensiun di BUMN.
Erick juga mengumpulkan 41 direksi dari lembaga-lembaga dana pensiun di BUMN. Tujuannya adalah menekankan “Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Sistem” sebagai dua elemen penting agar diterapkan di lingkungan Kementerian BUMN. Ia meminta para direksi perusahaan BUMN untuk mewariskan kebaikan, bukan meninggalkan masalah.
Kementerian BUMN akan berkolaborasi bersama Kejaksaan Agung untuk mengusut tuntas kasus di lingkup BUMN. Terkait dana pensiun, Erick beserta pemangku kepentingan terkait akan menyusun petunjuk teknis tata kelola dana pensiun sebagai buku biru pengelolaan yang benar. Dengan demikian, BUMN nantinya dapat dikelola lebih transparan dan akuntabel.
Kemudian, Kementerian BUMN bersama BPKP akan menyusun daftar hitam bagi para direksi atau komisaris yang bermasalah sehingga memutus celah mereka untuk menjabat di BUMN lain. Menurut Erick, daftar hitam nantinya hanya bisa dicabut oleh Presiden Republik Indonesia.
Tak kalah penting, Erick juga menyoroti praktik kecurangan dalam proses Rekrutmen Bersama BUMN (RBB). Pihaknya akan menindak tegas hal tersebut karena bertentangan dengan nilai inti di Kementerian BUMN.
“Saya minta mereka yang terbukti curang berdasarkan tangkapan sistem teknologi digital Kementerian BUMN untuk ditindak tegas,” katanya.
