E-commerce Bisa Jadi Pilihan UMKM Buat Perluas Akses Pasar
Dalam rangka meningkatkan kapasitas usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), pemerintah melakukan program onboarding. Setidaknya, hingga Maret 2023, sebanyak 22 juta UMKM telah onboarding masuk ke ekosistem digital, mendekati target pemerintah 30 juta UMKM yang akan onboarding pada 2024.
Hal ini disampaikan oleh Plt. Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Kreatif Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Liz Zeny Merry.
"Per Maret 2023, ada peningkatan sekitar 14,07 juta UMKM onboarding dari sekitar 8 juta UMKM pada 2020," kata Liz Zeny Merry dalam konferensi pers Festival Indonesia Pesta Anak Bangsa di Jakarta, beberapa waktu lalu.
Lewat program onboarding, para pelaku usaha mikro didorong untuk masuk ke dalam ekosistem digital melalui e-commerce, baik yang dikelola pemerintah, BUMN, maupun swasta.
“Dengan onboarding lewat e-commerce, salah satunya melalui marketplace, pelaku UMKM mendapatkan akses pasar yang lebih luas dan berpeluang menggaet pelanggan baru," kata Wakil Ketua Umum Asosiasi E-Commerce Indonesia (Indonesia E-Commerce Association/idEA) Budi Primawan, dalam keterangan tertulis, Senin (24/7).
Dikatakan Budi, langkah onboarding UMKM adalah salah satu bentuk digitalisasi yang memungkinkan terhubungnya para pelaku UMKM dengan ekosistem digital seperti platform e-commerce.
Digitalisasi dan onboarding juga terbukti telah membantu para UMKM melewati masa pandemi. Saat itu, sejumlah bisnis UMKM yang menopang sektor konsumer seperti Hotel, Restoran dan Kafe (Horeka) harus gigit jari karena pariwisata lumpuh, dan hotel serta restoran membatasi kegiatan mereka.
Saat pra pandemi, para pelaku UMKM merasa belum perlu membuka toko online di e-commerce. Tapi ketika pandemi merebak dan pasar mereka berkurang, salah satu opsi yang mereka miliki adalah membuka toko di marketplace.
Dengan toko di marketplace, pangsa pasar mereka yang baru bisa tercipta, bahkan bisa diperluas.
Asosiasi singgung soal Project S TikTok
Di tengah geliat UMKM yang tumbuh lewat e-commerce, dan salah satunya lewat marketplace, baru-baru ini muncul kekhawatiran akan masuknya program TikTok Shop yang disebut-sebut Project S.
Skema bisnis Project S yang mengemuka pertama kali lewat pemberitaan Financial Times di Inggris menyebut, alih-alih meningkatkan pertumbuhan penjualan UMKM domestik, TikTok disebut akan mendahulukan produk yang dijual dari Tiongkok lewat sistem algoritma yang diterapkan Tiktok Shop.
Budi juga mengatakan, setelah mendengarkan penjelasan dari TikTok Indonesia, tidak ada Project S di Indonesia seperti yang diberitakan.
“TikTok kan juga anggota IdEA. Kami mendengarkan penjelasan mereka bahwa tidak ada Project S di Indonesia,” ujar Budi.
Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Startup Teknologi Indonesia (ATSINDO) Handito Joewono menyampaikan proses digitalisasi yang terjadi saat ini, termasuk sejumlah skema perdagangan cross border di marketplace tidak akan bisa dihindari.
