Subsidi Tetap Pilihan Pemerintah
KATADATA ? Pemerintah akan menerapkan skema subsidi bahan bakar minyak (BBM) tetap mulai tahun depan. Riset Katadata, seperti tertuang dalam Press Briefing ?Arah Kebijakan Subsidi BBM Pemerintahan Baru?, memangkas subsidi BBM sudah sangat beralasan mengingat kondisi fiskal dan struktur neraca pembayaran Indonesia tidak sehat. Paling tidak, ada 10 alasan harga kenapa harga BBM harus naik.
Sebagai solusi untuk mengatasi masalah tersebut, Katadata berpendapat bahwa subsidi tetap adalah pilihan terbaik. Kebijakan ini dapat ditempuh oleh pemerintah dengan cara menentukan besaran subsidi untuk setiap liter BBM, atau cara lain dengan menentukan persentase nilai subsidi. Bila dipelajari lebih lanjut, kebijakan ini sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) karena harga BBM tidak sepenuhnya dilepas pada harga pasar. Meski sebagai konsekuensinya harga BBM akan berfluktuasi mengikuti harga minyak mentah dunia.
(Baca : Sulit Menaikkan BBM, Ketika Harga Minyak Turun)
Pola kebijakan subsidi tetap seperti ini pernah diterapkan pada era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan dilanjutkan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri periode 2001-2004. Waktu itu, pemerintah menganut sistem batas atas dan batas bawah penjualan harga BBM bersubsidi.
Kebijakan tersebut tertulis dalam Pasal 3 Keputusan Presiden (Keppres) 45/2001 yang menetapkan harga jual eceran BBM untuk sektor industri, sektor kegiatan lain, dan perikanan diberlakukan 50 persen dari harga pasar.
Harga pasar yang dimaksud adalah besarnya nilai harga jual eceran setiap bulan mengacu pada Mid Oil Platts Singapore (MOPS) ditambah 5 persen. Harga pasar ini ditetapkan oleh Direktur Utama Pertamina setiap awal bulan.
Selanjutnya melalui Keppres Nomor 9/2002, Presiden Megawati menaikkan subsidi tetap dari 50 persen harga pasar menjadi 75 persen harga pasar. Pemerintah juga memberlakukan ketentuan harga jual terendah dan harga jual tertinggi.
