APBN 2025 untuk Daya Saing dan Kesejahteraan Masyarakat
Pemerintah menyusun rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2025 untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendongkrak kualitas hidup manusia. Berdasarkan Advertorial RAPBN 2025, sekitar 50,5 persen alokasi belanja ditujukan pada empat sektor prioritas, antara lain pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta perlindungan sosial.
Mengutip sumber yang sama, penyusunan desain APBN juga berkaitan dengan pencapaian Visi Indonesia Emas 2045 di masa depan, sekaligus mempertimbangkan ruang pelaksanaan program pemerintahan selanjutnya.
Faktor penting lainnya dilandasi sejumlah kompleksitas tantangan ekonomi termutakhir, baik di tingkat domestik maupun global. Pertama, perekonomian Indonesia menunjukkan kinerja resilien atau berdaya lenting terhadap gejolak tantangan global termutakhir.
Kedua, laju inflasi tetap terjaga pada tingkat yang rendah dibandingkan dengan negara-negara mitra dagang Indonesia seperti Jepang, Amerika Serikat, dan India.
Ketiga, perekonomian global diperkirakan masih dinamis, misalnya seperti penurunan inflasi global serta tertundanya normalisasi kebijakan moneter bank sentral di negara-negara maju.
Keempat, fragmentasi dan proteksionisme akibat tensi geopolitik seperti perang Rusia-Ukraina, konflik di Timur Tengah, serta risiko persaingan Amerika Serikat dan Tiongkok. Kelima, kebutuhan akselerasi transformasi ekonomi lewat revitalisasi industri, termasuk hilirisasi, penguatan sektor jasa dari ekonomi kreatif, digitalisasi, dan penguatan reformasi struktural.
Untuk membiayai berbagai program di tahun depan, pemerintah menargetkan pendapatan negara mencapai Rp3.005,1 triliun. Pemerintah juga akan melakukan optimalisasi pendapatan negara dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan reformasi perpajakan untuk mendukung tercapainya target pendapatan.
Adapun dalam rangka mempercepat pelaksanaan prioritas pembangunan nasional, pemerintah menetapkan belanja negara sebesar Rp3.621,3 triliun.
Sementara itu, empat program prioritas yang ada memiliki sejumlah program. Pada sektor pendidikan terdapat dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), beasiswa Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan (LPDP), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan pendanaan riset.
Dalam sektor kesehatan, terdapat jaminan kesehatan nasional atau Kartu Indonesia Sehat (KIS), makan siang bergizi gratis, dan pembangunan sarana prasarana kesehatan.
Untuk sektor perlindungan sosial terdapat Program Keluarga Harapan (PKH); bantuan sosial sembilan bahan pokok (Sembako) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT); serta subsidi bahan bakar minyak, gas elpiji 3 kilogram; dan kredit usaha rakyat.
Sektor infrastruktur memiliki beberapa program. Misalnya seperti pembangunan irigasi; bendungan; sarana dan prasarana pendidikan dasar, menengah hingga tinggi; juga pembangunan infrastruktur digital dan teknologi.
