SPLP: Jembatan Data untuk Perlinsos Digital yang Lebih Cepat

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memperkuat fondasi perlindungan sosial digital melalui Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP).

Sistem tersebut mengintegrasikan pertukaran data dari delapan instansi pemerintah untuk mendukung verifikasi kelayakan penerima bantuan sosial yang lebih cepat dan akurat.

Melalui integrasi ini, Komdigi mendukung kemudahan akses Perlinsos Digital. Masyarakat dapat melakukan registrasi menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan verifikasi wajah, memantau hasil kelayakan secara transparan, serta mengajukan sanggahan apabila terdapat data yang tidak sesuai.

Proses ini juga membantu mengurangi kerumitan administrasi dan biaya yang perlu dikeluarkan masyarakat.

Dalam dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, pemanfaatan SPLP turut mendukung pelaksanaan program prioritas nasional melalui layanan perlindungan sosial yang semakin terintegrasi. Per 28 September 2026, SPLP memproses 19,8 juta transaksi data dalam uji coba Perlinsos Digital.

Uji coba di Banyuwangi mencatat 359.079 kepala keluarga atau 55,6 persen dari populasi terdaftar, dengan dukungan 4.087 agen lapangan dan partisipasi lebih dari 9.000 warga dalam proses sanggah. Kemudian uji coba diperluas ke 258 kabupaten/kota dengan 12 juta kepala keluarga terdaftar dan dukungan lebih dari 700 ribu agen berdasarkan data per 21 Oktober 2026.

Pencapaian ini mencerminkan kontribusi Komdigi dalam memperkuat interoperabilitas data dan infrastruktur digital pemerintah untuk mendukung layanan perlindungan sosial yang lebih mudah diakses, transparan, dan akuntabel, sekaligus mendorong penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran.