Tren Penurunan Kepuasan Kinerja Presiden Jokowi Berlanjut Jadi 58%

Survei tingkat kepuasan kinerja Presiden Jokowi pada September 2019 tercatat masih 72%. Level tersebut turun ke 58,1% per September 2021.
Image title
26 September 2021, 18:40
Survei, Jokowi, ppkm, presiden
ANTARA FOTO/Biro Pers dan Media Setpres/Handout/wsj.
Presiden Joko Widodo memberikan pernyataan pers tentang perkembangan terkini pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (30/8/2021). Presiden Joko Widodo memutuskan tetap memperpanjang kebijakan PPKM hingga 6 September 2021 meskipun perkembangan kasus COVID-19 semakin menunjukan tren penurunan. ANTARA FOTO/Biro Pers dan Media Setpres/Handout/wsj.

Indikator Politik Indonesia memperkirakan tren penurunan kepuasan masyarakat terhadap kinerja presiden masih akan berlanjut. Survei Indikator Politik Indonesia hingga September 2021 menunjukkan kepuasan masyarakat terhadap kinerja presiden turun ke 58,1%, akibat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat alias PPKM.

“Tren penurunan belum berhenti. Kepuasan terhadap kinerja presiden cenderung menurun, terutama dalam dua tahun terakhir,” kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam paparan virtualnya, Minggu (26/9).

Berdasarkan survei, mayoritas atau 58,1% merasa sangat atau cukup puas dengan dengan kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sedangkan sekitar 36,4% cenderung tidak puas. Tingkat kepuasan cenderung merata pada kelompok gender.

Burhanuddin menjelaskan, tren penurunan kepuasan tersebut berkaitan dengan kebijakan PPKM yang diterapkan pemerintah. Kondisi tersebut memberikan persepsi positif untuk dimensi kesehatan, sedangkan untuk dimensi ekonomi memburuk.

Tingkat kepuasan kinerja presiden pada September 2019 tercatat masih di level 72%, level tersebut menurun drastis di tahun ini. Meskipun begitu, Burhanuddin menilai tingkat kepuasan Presiden Indonesia masih di atas 50% atau lebih baik dibandingkan dengan Mexico dan Brazil yang turun lebih dalam.

“Dalam konteks ini (penurunan kepuasan), presiden lebih menitik beratkan pada kesehatan, seperti yang disampaikan pada sidang kenegaraan 16 Agustus 2021, bahwa hukum tertinggi adalah menyelamatkan nyawa, meskipun efeknya memukul kepuasan publik terhadap kinerja presiden,” ujarnya.

Indikator Politik Indonesia menyadari, dalam hal ini PPKM memiliki dampak pada sisi ekonomi, termasuk penurunan kepuasan masyarakat. Hal itu umumnya terjadi pada masyarakat kelas menengah bawah, di mana mereka hanya melihat dari sisi ekonomi saja.

Survei menunjukkan 64,3% masyarakat Indonesia tidak setuju jika Pembatasan Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat (PPKM) diperpanjang. Hal itu mempertimbangkan dampak ekonomi yang dialami masyarakat ke depan.

Dari survei bertajuk Evaluasi Publik Terhadap Penanganan Pandemi, Pemulihan Ekonomi dan Demokrasi, diketahui kalau PPKM Darurat dinilai mampu mematikan mata pencaharian atau pendapatan masyarakat. Selain itu, penerapan aturan tersebut juga membuat kegiatan pendidikan dan sekolah anak menjadi terganggu. Alasan lainnya, yakni mengganggu mobilitas, meningkatkan kecurigaan seseorang akan menularkan penyakit, membosankan, alasan mendesak dan lainnya.

Hanya 26% yang menyatakan setuju jika PPKM harus diperpanjang. Alasannya, dengan mempertimbangkan faktor kesehatan dan risiko penularan Covid-19. PPKM Darurat dinilai mampu memutus rantai penularan, menekan risiko kematian, mengurangi keramaian, kerumunan dan kemacetan, hingga masih memungkinkan beraktivitas dari rumah.

Survei dilakukan Indikator tersebut berlangsung pada September 2021 dengan melibatkan 1.200 responden dari seluruh provinsi di Indonesia.

Adapun tingkat kepuasan terhadap kinerja presiden berdasarkan usia, menunjukkan bahwa semakin tua usia maka tingkat kepuasannya semakin tinggi. Berdasarkan survei, mereka yang berusia di atas 55 tahun memiliki tingkat kepuasan terhadap kinerja presiden hingga 63,6%. Sedangkan responden berusia 22-25 tahun sekitar 41,2% menyatakan kurang atau tidak puas.

Selain itu, semakin tinggi pendidikan masyarakat, tingkat ketidakpuasan terhadap presiden menjadi yang paling tinggi yakni 46,2%. Sedangkan masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah atau sekolah dasar ke bawah mencatatkan tingkat kepuasan 60,5%.

Adapun dari sisi pendapatan, responden dengan upah atau gaji di atas Rp 4 juta mencatatkan tingkat ketidakpuasan tertinggi yakni 39,4%. Sedangkan responden dengan upah yang lebih rendah atau di bawah Rp 1 juta cenderung memiliki tingkat kepuasan tinggi 63,1%.

“Dilihat dari demografi, mereka yang tinggal di desa cenderung lebih puas terhadap kinerja presiden, ketimbang mereka yang tinggal di kota,” ujarnya.

Di sisi lain, responden yang menyatakan cukup atau sangat percaya terhadap Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mencapai 38,1%. Perolehan tersebut menurun dibandingkan survei April 2021 yang berada di 45,8%.

“Artinya, ini masih cerminkan kepercayaan masyarakat akan pemerintahan Jokowi,” ujar Burhanuddin.

News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait