Partai Politik Terbelah Sikapi Perppu Penentuan Nomor Urut Pemilu

Perppu tentang pemilu lahir untuk mengakomodir pengesahan empat provinsi baru di Indonesia.
Ade Rosman
14 Desember 2022, 13:44
Pemilu
ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/wsj.
Massa dari Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) berunjuk rasa di depan Kantor KPU, Jakarta, Rabu (14/12/2022).

Partai Politik berbeda suara menanggapi penentuan nomor urut peserta pemilu sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2022. Perppu yang merupakan perubahan atas UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum itu memberi kebebasan pada partai politik untuk menggunakan nomor urut pada pemilu 2019 atau ikut dalam pengundian nomor baru. 

Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Pembangunan Arsul Sani mengatakan bunyi pasal 179 dalam Perppu berpotensi multitafsir. PPP menurut Arsul lebih memilih agar pengundian nomor urut peserta pemilu dilakukan untuk seluruh peserta pemilu 2024 baik lama atau baru. 

"Tafsir pertama bisa saja kemudian mengatakan bahwa karena ada yg menghendaki agar diundi ya ini diundi. Tafsir yang kedua karena menghendaki itu tetap dengan nomor lama maka ya yang menghendaki tetap nomor lama, ya nomor lamanya bisa dipertahankan, kan begitu ruang tafsirnya" kata Arsul di Kompleks Parlemen, jakarta, Selasa (13/12).

Menurut Arsul pengundian nomor urut oleh seluruh partai peserta pemilu akan menjunjung adanya persamaan antar partai. Selain itu penentuan ulang juga akan memberi kesempatan sama kepada partai baru untuk dapat nomor urut awal. 

Berbeda dengan Arsul Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboebakar Alhabsyi menyatakan dukungan atas lahirnya Perppu. Ia mengatakan bahwa PKS lebih setuju jika nantinya parpol tetap menggunakan nomor urut seperti pemilu 2019 lalu.

"PKS lebih sepakat dengan pilihan bisa tetap menggunakan nomor urut sesuai pemilu 2019; yaitu untuk PKS tetap no urut 8," kata Aboebakar.

Ia mengatakan, penggunaan nomor urut parpol yang sama dalam pemilu 2024 mendatang akan memudahkan dalam proses sosialisasi pada masyarakat. Meski begitu, Aboe mengatakan PKS tidak mempermasalahkan nomor urut berapapun nantinya. 

Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP PDIP Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul mengatakan pihaknya tetap akan menggunakan nomor urut yang sama seperti pemilu sebelumnya, yaitu nomor tiga.

"PDIP cenderung tetap akan menggunakan nomor tiga," kata Pacul di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (13/12).

Di lain sisi, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengatakan, diundi ulang ataupun tidak, dari sudut pandangnya tetap sama-sama adil. Ia mengatakan, substansi dari penggunaan nomor lama agar irit logistik.

"Sama saja, sama-sama adil. Tinggal keputusan saja nanti kan keputusannya, misalnya, berdasarkan suara terbanyak partai-partai misalnya. Itu kan tetap saja hasilnya gitu. Jadi intinya kan demokrasi itu kemauan bareng-bareng," katanya, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (13/12).

Reporter: Ade Rosman
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait