Daftar 75 Undang-undang yang Terdampak Perppu Cipta Kerja

Lahirnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang atau Perppu Nomor 2 Tahun 2022 pada 30 Desember lalu berdampak luas terhadap sejumlah Undang-Undang. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan hadirnya Perppu karena alasan mendesak.

“Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menggantikan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,” ujar Mahfud Jumat (30/12) lalu. 

Menurut Mahfud, pertimbangan aspek hukum dan peraturan perundang-undangan terkait keluarnya Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tersebut karena kebutuhan mendesak sesuai dengan putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009. Putusan itu menyebut bahwa Perppu dapat lahir dalam kondisi kegentingan memaksa tapi belum ada peraturan sehingga terjadi  kekosongan hukum.

Sebelumnya MK telah mengeluarkan Putusan MK Nomor 91 Tahun 2020 pada 25 November 2021 yang menyatakan pembentukan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Beleid yang mengubah banyak undang-undang dalam sekali waktu atau disebut omnibus law itu disebut bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Perbaikan diperkenankan dilakukan dalam kurun waktu 2 tahun sejak putusan diucapkan.

"Oleh sebab itu, langkah strategis diperlukan dan untuk memenuhi syarat langkah strategis bisa dilakukan maka Perppu ini harus dikeluarkan terlebih dahulu. Itulah sebabnya kemudian hari ini, 30 Desember 2022, Presiden sudah menandatangani Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja," ungkap Mahfud.

Secara keseluruhan Perppu Cipta Kerja itu terdiri dari 186 pasal yang tertuang dalam 737 pasal. Sedangkan penjelasan tertuang dalam 380 halaman dengan total keseluruhan 1.117 halaman. 

Berdasarkan penelusuran Katadata.co.id dari salinan Perppu Cipta Kerja terdapat 75 Undang-undang yang terdampak dengan lahirnya Perppu. Undang-undang yang terdampak ini tersebar dalam berbagai bidang seperti pengelolaan lingkungan, bangunan gedung, budidaya perikanan, kehutanan, ketenagalistrikan, dan perdagangan. 

Merujuk pada pasal 181 Perppu Nomor 2 Tahun 2022 maka setiap peraturan di bawah Undang-Undang yang berlaku dan bertentangan dengan ketentuan Perppu perlu dilakukan harmonisasi. Sinkronisasi dikoordinasikan oleh kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan. Sedangkan harmonisasi yang berhubungan dengan daerah dilakukan dengan koordinasi bersama pemerintah daerah. 

“Semua peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang yang telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang,” demikian bunyi pasal 184 Perppu Nomor 2 tahun 2022 yang dikutip Minggu (1/1). 

Daftar 75 Undang-undang yang terdampak dari lahirnya Perppu Cipta kerja 

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2O14
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasia
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 20l7 tentang Arsitek
8. Undang-Undang Nomor 3l Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009
9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 20l4 tentang Perkebunan
10.  Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman
11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan
12. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
13. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura
14. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
15. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004
16. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 20l3 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
17. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2O2O
18. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
19. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi
20. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
21. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran
22. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
23. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 20l4 tentang Perdagangan
24. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal
25. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 20I4 tentang Jaminan Produk Halal
26. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
27. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun
28. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 20l7 tentang Jasa Konstruksi
29. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air
30. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
31. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian
32. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
33. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
34. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
35. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
36. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
37. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
38. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 20l2 tentang Pangan
39. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos
40. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
41. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
42. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 20l2 tentang Industri Pertahanan
43. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
44. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
45. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
46. Undang-Undang Nomor 2l Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
47. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
48. Undang-Undang Nomor 4O Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
49. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
50. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 20l7 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
51. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
52. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
53. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
54. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 20lL tentang Keimigrasian
55. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten
56. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
57. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 
58. Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 juncto Staatsblad Tahun 1940 Nomor 450 tentang Undang-Undang Gangguan
59. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2O21 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
60. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2O2l tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
61. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan  sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2O2l tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
62. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam
63. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan
64. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 20l4 tentang Desa
65. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
66. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
67. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi
68. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
69. Undang-Undang Nomor 4l Tahun 2009 tentang Perlindungan lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
70. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus
71. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007
72. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Menjadi Undang-Undang
73. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dibentuk Lembaga Pengelola Investasi. Lembaga Pengelola Investasi yang dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 1l Tahun 2020 tentang Cipta Kerja hanya dapat dibubarkan dengan Undang-Undang.
74. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
75. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20l4 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015