Bus Listrik Juga Dapat Subsidi Kendaraan, Begini Syarat Mendapatkannya
Pemerintah resmi akan memberikan bantuan atau subsidi kendaraan listrik berlaku mulai 20 Maret 2023. Bantuan tersebut diberikan bukan hanya untuk motor dan mobil listrik, tetapi juga untuk bus listrik.
Adapun kuota bantuan tersebut diberikan untuk 138 unit bus berbasiskan kendaraan baterai dan 200 ribu kendaraan motor listrik berbasis baterai listrik. Juga ada bantuan konversi motor listrik 50 ribu unit, dan juga 35.900 unit mobil berbasis baterai listrik.
Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Kementerian Perindustrian, Taufik Bawazier mengatakan bus listrik yang mendapatkan bantuan masih dibatasi. Bantuan hanya akan diberikan pada bus produksi dalam negeri dengan Tingkat Kandungan Dalam Negeri atau TKDN minimal 40%.
Taufik mengatakan untuk produsen bus listrik sendiri sejauh ini sudah sebanyak empat produsen. Namun, dirinya hanya menyebutkan salah satunya, yaitu Mobil Anak Bangsa atau MAB yang didirikan oleh Mantan Panglima TNI Jenderal TNI (Purn) Moeldoko.
"Memang bus listrik MAB ini diklaim sudah memiliki kandungan lokal atau TKDN nya hingga 45%, jadi dapat bantuan subsidi kendaraan listrik," ujar Taufik saat ditemui awak media, di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jakarta, (6/3).
Selain itu, dia mengatakan bantuan kendaraan listrik untuk bus, kapasitas angkut nasionalnya hanya sekitar 2400. Oleh sebab itu, pemerintah ke depannya akan terus mendorong untuk meningkatkan kapasitas tersebut.
"Karena jumlahnya sedikit ya, kapasitas nasionalnya sekitar 2400 dan nanti kita dorong, besarannya tunggu skema besok," ujar Taufik lagi.
Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang kemaritiman dan Investasi, Luhut binsar Pandjaitan, mengatakan penjualan kendaraan listrik berbasis baterai atau KBLBB belum dapat berjalan cepat meskipun telah terbit Peraturan Presiden Nomor 55 2019 tentang Percepatan KBLBB. Percepatan program KBLBB didorong oleh peningkatan efisiensi energi, konservasi energi sektor transportasi, serta terwujudnya energi bersih.
"Hal ini sesuai komitmen Indonesia dalam menurunkan emisi gas rumah kaca," ujar Luhut.
Dia mengatakan, Indonesia memiliki ketersediaan bahan baku yang melimpah. Hal ini akan menciptakan tenaga kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Menurut Luhut, adopsi massal kendaraan listrik menjadi faktor krusial dalam mencapai ambisi tersebut. Namun adopsi massal belum berjalan dengan cepat karena harga kendaraan listrik masih mahal.
"Inisiatif memberikan program insentif motor listrik sebagai langkah awal untuk meningkatkan keterjangkauan harga dan daya beli masyarakat terhadap kendaraan listrik yang lebih luas, serta memacu perkembangan otomotif yang baru," ujar Luhut lagi.
Sementara itu, Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan pihaknya sudah menyiapkan skema program bantuan kendaraan listrik tersebut. Dia mengatakan, akan mengumumkan pedoman umum program bantuan kendaraan listrik pekan depan.
Agus mengatakan, kebijakan insentif untuk bus listrik tersebut dikeluarkan bukan hanya untuk mendorong percepatan industri berbasis listrik di Indonesia saja. Kementerian juga ingin meningkatkan keterjangkauan biaya pembelian harga bus listrik yang cukup tinggi.
"Rata-rata per unit harga bus listrik Rp 1,3 miliar, tapi karena ini adalah kepentingan publik, tentu akan menjadi perhatian kita," ujar Agus.
Selain itu, dia mengatakan, adapun untuk besaran insentif tersebut belum bisa ditentukan secara pasti dan rinci. Hal ini disebabkan karena kebijakan tersebut diambil berdasarkan benchmarking atau standar atau acuan dari beberapa negara yang sudah lebih maju dalam penggunaan mobil listrik di negara masing-masing,
Berdasarkan catatan Korlantas Polri yang dihimpun Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sampai September 2020 lalu, terdapat hampir 1.500 unit kendaraan bermotor listrik yang mengaspal di jalanan raya Jabodetabek.
