IESR Desak Pemerintah Susun Peta Jalan Implementasi Pajak Karbon
Pemerintah masih mematangkan peraturan pajak karbon, meski sudah meluncurkan bursa perdagangan karbon pada Selasa (26/9).
Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengatakan pemerintah harus segera membuat peta jalan (roadmap) untuk implementasi pajak karbon.
“Jadi adanya peta jalan tersebut bisa mengetahui industri apa saja yang akan dikenakan pajak karbon,” ujar Fabby, pucuk pimpinan lembaga swadaya masyarakat tersebut saat dihubungi Katadata.co.id, Selasa (3/10).
Fabby mengatakan peta jalan itu bisa berupa peraturan presiden atau peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). Menurut dia, jika peta jalan sudah ditetapkan, maka penerapan pajak karbon bisa berjalan dengan baik. Pada akhirnya, semua sektor industri akan patuh untuk membayar pajak tersebut.
“Jadi kalau sekarang dibilang pengusaha belum siap menerapkan pajak karbon ya karena memang belum ada ketentuan yang mengharuskan mereka bayar pajak karbon di mana aturannya? Kan tidak ada. Kalau ada aturannya mereka akan patuhi,” kata dia.
Selain itu, menurut Fabby, Kamar Dagang Indonesia (Kadin) atau organisasi pengusaha harus mendesak pemerintah untuk segera memiliki aturan yang jelas mengenai sektor industri yang akan terkena kewajiban pengurangan emisi gas rumah kaca.
Dia juga mengatakan pemerintah sebaiknya mengajak industri untuk berkonsultasi terkait penerapan pajak karbon tersebut. Pemerintah juga harus memiliki perhitungan terkait dampak dari penerapan kebijakan bursa karbon ini.
“Menurut saya yang urgen untuk dikenalam pajak karbon itu adalah energi intensif Industri seperti misalnya Industri semen, baja, kertas, mereka tuh bisa dimulai pertama kali. Paling tidak bisa dimulai pajak karbonnya pada 2024,” ujarnya.
Kemudian, menurut dia, yang harus dikenakan pajak karbon selanjutnya adalah industri manufaktur dan pengolahan. Sedangkan sektor industri lainnya bisa dikenakan pajaknya secara bertahap. Oleh sebab itu, Fabby meminta pemerintah untuk segera membuat peta jalan atau regulasi terkait pajak karbon tersebut.
