Tak Serap Belanja 100%, Sri Mulyani Minta Pemda Perbaiki Kinerja
Belanja negara dalam bentuk Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tidak terserap penuh sampai akhir 2021. Berdasarakan laporan realisasi sementara anggaran penerimaan dan belanja negara (APBN) 2021, pemerintah mengalokasikan TKDD Rp 795,5 triliun, tetapi sampai akhir tahun realisasinya hanya Rp 785,7 triliun atau 98,8% dari pagu.
Merespons hal itu, Menteri keuangan Sri Mulyani meminta kepala daerah untuk memperbaiki kinerja belanja TKDD. Hal itu perlu dilakukan untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi daerah, terutama melalui optimalisasi belanja infrastruktur dan operasional di daerah.
"Jadi, waktu APBN mau mendorong ekonomi, banyak APBD (anggaran penerimaan dan belanja daerah) yang malah ngerem, sehingga waktu Presiden Jokowi mau ngegas, anda ngerem sehingga jalannya menjadi tidak optimal, tidak secepat yang kita inginkan," kata Sri Mulyani, dikutip dari keterangan resminya, Selasa (11/1).
Sri Mulyani meminta pemangku kepentingan memperhatikan kondisi tersebut, karena sisa anggaran yang hampir Rp 10 triliun tersebut seharusnya bisa dimanfaatkan untuk mendorong perekonomian daerah.
"Masih ada sekitar Rp 10 triliun sampai dengan akhir tahun yang tidak dibelanjakan. Angka yang cukup besar yang bisa menggerakkan ekonomi di daerah. Ini yang mungkin perlu untuk menjadi perhatian kita semua,” kata Sri Mulyani.
Ia juga menekankan bahwa kepala daerah perlu menjadikan belanja TKDD sebagai salah satu instrumen penting karena menyerap hampir sepertiga dari belanja negara. Dengan demikian, transfer daerah ini menjadi pendukung pemerintah daerah menjalankan fungsinya dan melayani masyarakat, bukan untuk membebani. Sebagai informasi, anggaran TKDD sekitar 29% dari total belanja negara tahun lalu.
Berdasarkan bahan paparannya dalam konferensi pers APBN KITA awal pekan lalu, dari tujuh komponen belanja TKDD, mayoritas tidak terserap seluruhnya. Pagu untuk Dana Bagi Hasil (DBH) menjadi satu-satunya yang terealisasi penuh mencapai 114,9% terhadap pagu atau Rp 117,2 triliun.
