Strategi Erick Thohir Ungkap Kasus Korupsi untuk Bereskan Utang Garuda
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan tujuannya melaporkan kasus dugaan korupsi PT Garuda Indonesia(Persero) Tbk ke Kejaksaan Agung. Salah satunya adalah mencari payung hukum dalam merestrukturisasi utang Garuda.
"Ini (pelaporan ke Kejaksaan Agung) supaya punya payung hukum dalam restrukturisasi, dan ada perbaikan sistem di tubuh Garuda untuk hari ini dan di masa mendatang," kata Erick dalam Webinar bertajuk 'Akhlak BUMN: Bersih-bersih Korupsi menuju BUMN Berintegritas dan Kompeten', Selasa (18/1).
Pekan lalu, Erick Thohir menyerahkan laporan terkait dugaan korupsi dalam pengadaan pesawat jenis ATR 72-600 Garuda Indonesia yang terjadi beberapa tahun lalu. Laporan merupakan hasil audit investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Menurut Erick, selama ini, terdapat proses bisnis di dalam tubuh Garuda Indonesia yang menyalahi aturan. Misalnya, ketika membeli pesawat tanpa memastikan rutenya terlebih dahulu.
"Ini kan bukan beli mainan, yang dimainkan lalu dibuang. Di dalam Garuda ada fraud atau korupsi yang sudah terbukti. Jadi terkait laporan ini, ada strategi yang harus dijalani prosesnya," ujar Erick.
Menurut dia, konsep restrukturisasi utang sebelumnya pernah dilakukan oleh Philippine Airlines dan berbuah sukses mendapat diskon utang US$ 2 miliar.
Mengamati hal itu, Erick berharap Garuda bernasib sama dengan maskapai milik Filipina tersebut, dan mencapai hasil negosiasi yang sesuai ekspektasi.
"Kami ingin mendapat diskon dari seluruh leasing (penyewa) pesawat terbang dan biaya lain yang kemahalan. Kalau ini berhasil dan ada payung hukum, kita bikin kebijakan satu atap, " kata Erick.
