Penerapan Political Ecology pada Sikap Climate Change Denial oleh IPCC
Ekologi politik atau political ecology merupakan bidang penelitian dengan banyak dimensi atau yang kerap disebut multidisipliner. Singkatnya, temuan dalam bidang penelitian ini adalah terkait ilmu sosial, alam, ketidakadilan sosial, dan ekologi.
Dalam buku ‘The International Handbook of Political Ecology’ (2015), salah satu contoh kasus yang terkait dengan political ecology adalah penggusuran karena pengelolaan kawasan lindung dan perampasan lahan. Tak hanya itu, perubahan iklim pun juga memiliki kaitan dengan penggabungan fakta dan norma tentang penyangkalan perubahan iklim.
Pembahasan mengenai political ecology menjadi penting karena pembahasan yang luas mencakup politik, ekonomi, sosial dan ekologi. Selain itu, ekologi politik mampu mendukung tatanan dunia yang berkelanjutan dan beragam. Berkenaan dengan hal tersebut, menarik mengetahui penerapan political ecology terhadap penyangkalan perubahan iklim.
Penerapan Political Ecology Pada Sikap Climate Change Denial
Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa muncul ‘Climate Change Denial’ atau Penyangkalan Perubahan Iklim. Hal ini pun ditentang oleh para aktivis lingkungan karena perubahan iklim ini nyata. Para pihak yang menentang perubahan iklim tersebut artinya juga meragukan fakta bahwa perubahan iklim muncul akibat ulah manusia.
Para aktivis tersebut menegaskan bahwa ilmu mengenai iklim bebas dari pengaruh politik dan wajib dijadikan dasar pengambilan keputusan dalam mengatasi masalah perubahan iklim.
Para aktivis berpendapat bahwa kesimpulan ilmiah tentang perubahan iklim didasarkan pada data empiris, analisis statistik, dan penelitian ilmiah yang luas, dan oleh karena itu harus didengarkan dan dipertimbangkan serius oleh pembuat kebijakan, perusahaan, dan masyarakat umum.
Konsep political ecology ini diterapkan oleh Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). IPCC adalah jaringan ilmiah utama di dunia yang menyajikan pengetahuan tentang perubahan iklim sehingga menjadi dasar kebijakan.
Peran IPCC inilah yang nantinya berkaitan dengan political ecology. Terdapat 3 aspek yang dipengaruhi yakni dari politik kepentingan dalam pendirian IPCC, upaya meyakinkan masyarakat terkait risiko dengan pemahaman historis, dan penegasan posisinya yang tidak ‘ditunggangi’ pihak tertentu.
1. Para Pihak, Struktur, dan Prosedur yang Independen
IPCC adalah sebuah badan ilmiah antar-pemerintah yang didirikan pada tahun 1988 oleh World Meteorological Organization (WMO) dan UN Environment Programme (UNEP). Mandat resminya adalah untuk menyediakan informasi yang relevan bagi kebijakan kepada para pembuat keputusan yang terlibat dalam Konferensi Para Pihak pada Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC).
Namun, sejak awal, IPCC telah menghadapi tantangan dalam menciptakan bentuk aturan proseduralnya sendiri. Faktor penyababnya adalah oleh konteks historis saat itu (isu climate change yang memanas), kebutuhan mendesak untuk menanggapi perubahan iklim, dan berbagai pihak dengan kepentingan dan pandangan yang berbeda.
Proses pembentukan IPCC dipengaruhi oleh dinamika politik antar-pemerintah, kepentingan nasional, dan agenda lingkungan global pada saat itu. Oleh karena itu, dalam mengembangkan aturan proseduralnya, IPCC harus mempertimbangkan berbagai kepentingan dan kebutuhan dari berbagai negara dan pemangku kepentingan.
Meskipun menghadapi tantangan dalam menciptakan aturan proseduralnya, IPCC berhasil membentuk struktur dan prosedur yang memungkinkan untuk penyusunan laporan ilmiah berkualitas tentang perubahan iklim.
