Pengertian Demokrasi Liberal, Ciri, dan Penerapannya di Indonesia
Demokrasi liberal adalah sistem politik yang melibatkan banyak partai. Kekuasaan politik dijalankan oleh politisi sipil yang berkumpul di parlemen.
Konsep demokrasi ini pada dasarnya mengutamakan peran badan legislatif daripada badan eksekutif. Perdana Menteri bertindak sebagai kepala pemerintahan, sementara kepala negara dalam demokrasi parlementer dijabat oleh presiden.
Berkaitan dengan hal tersebut, menarik memahami pengertian demokrasi liberal lebih lanjut. Simak uraian berikut ini untuk mengetahuinya.
Pengertian Demokrasi Liberal
Demokrasi liberal sangat menghargai kebebasan rakyat, berpolitik, dan individualisme. Tujuannya adalah mengurangi kesenjangan ekonomi dan memberikan setiap warga negara derajat dan hak yang sama.
Demokrasi liberal adalah sistem yang berdasarkan pada hak-hak individu. Setiap warga negara dianggap memiliki kekuasaan tanpa memandang suku, agama, atau ras individu tersebut.
Robert Dahl, seorang ilmuwan politik asal Amerika, menyatakan bahwa terdapat dua konsep penting dalam demokrasi liberal, yaitu kontestasi dan partisipasi. Kontestasi, seperti penyanggahan atau perdebatan, dapat terjadi melalui kebebasan pers dan pembentukan partai politik.
Adanya kebebasan membentuk partai politik menciptakan peluang bagi aspirasi individu yang berbeda untuk diakomodasi dengan baik. Akomodasi dari pandangan politik yang berbeda menjadi salah satu pemicu kontestasi.
Budaya persaingan dalam demokrasi liberal di Indonesia sangatlah kuat. Tidak mengherankan jika terjadi perubahan kabinet yang sangat dinamis karena ada 7 kabinet yang berkuasa hanya dalam waktu 9 tahun penerapan demokrasi liberal.
Ciri-ciri Demokrasi Liberal
Setelah memahami pengertian demokrasi liberal, penting halnya untuk mengetahui pula ciri-ciri dari konsep ini. Berikut ialah beberapa ciri yang sebaiknya kita perhatikan:
1. Kebebasan Individu Terfasilitasi
Jika tidak ada kebebasan individu, maka suatu sistem tidak dapat disebut liberal. Salah satu cara untuk mewujudkan kebebasan ini adalah dengan menerapkannya pada afiliasi politik yang spesifik.
2. Pembatasan Kekuasaan Pemerintah
Pembatasan ini adalah salah satu alasan agar pemerintahan tidak dikuasai oleh satu kelompok saja. Hal ini dianggap penting dalam demokrasi liberal untuk memastikan adanya mekanisme check and balance yang berlaku dalam pemerintahan.
Semua anggota masyarakat dapat berpartisipasi dalam politik. Setiap individu dalam sistem demokrasi liberal memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik tanpa memandang agama, ras, atau asal suku. Keberagaman partai yang berpartisipasi dalam Pemilu 1955 sebagai pemilu pertama di Indonesia mencerminkan partisipasi berbagai kelompok atau golongan masyarakat.
3. Pemilihan Umum Dilaksanakan Pada Waktu Tertentu
Pemilu dilakukan pada jadwal yang telah ditentukan dan dilakukan secara rahasia dalam sistem demokrasi liberal di Indonesia. Pemilu ini memiliki peran yang penting sebagai sarana bagi partai politik untuk bersaing memperebutkan kursi di pemerintahan.
