Poin Penting Isi Pidato Prabowo di DPR pada 20 Mei 2026

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-19 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Rabu, 20 Mei 2026. Pidato tersebut disampaikan dalam agenda pemaparan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) sebagai dasar penyusunan RAPBN 2027.

Pidato Presiden Prabowo langsung trending di media sosial karena memuat berbagai isu strategis nasional. Tidak hanya membahas target pertumbuhan ekonomi dan arah APBN 2027, isi Pidato Prabowo juga menyinggung stabilitas rupiah, kebijakan ekspor sumber daya alam, reformasi birokrasi, hingga program prioritas pemerintah.

Kehadiran Prabowo secara langsung dalam sidang paripurna DPR juga menjadi sorotan karena agenda penyampaian KEM-PPKF biasanya diwakili Menteri Keuangan. Di tengah kondisi ekonomi global yang masih dipenuhi ketidakpastian geopolitik, pidato tersebut dipandang sebagai sinyal penting arah kebijakan ekonomi pemerintahan menuju 2027.

Selain dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, rapat paripurna tersebut juga dihadiri Ketua DPR Puan Maharani, Ketua MPR Ahmad Muzani, jajaran Kabinet Merah Putih, anggota DPR dan DPD RI, serta sejumlah pejabat negara lainnya.

Isi Pidato Prabowo di DPR RI

Pidato Prabowo di DPR (Youtube TV Parlemen)

Pidato Presiden Prabowo membahas strategi ekonomi Indonesia dalam menghadapi tantangan global, mulai dari konflik geopolitik dunia, fluktuasi nilai tukar, ketahanan pangan, hingga target pertumbuhan ekonomi nasional menuju Indonesia Emas 2045. Berikut rangkuman poin-poin penting pidato Presiden Prabowo Subianto. 

1. Prabowo Soroti Tantangan Geopolitik Global

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa kondisi ekonomi dunia saat ini masih dibayangi konflik geopolitik di sejumlah kawasan, termasuk Eropa dan Timur Tengah. Menurutnya, situasi global tersebut berdampak langsung terhadap perdagangan internasional, harga energi, investasi, hingga stabilitas pasar keuangan dunia.

Karena itu, pemerintah merasa perlu mengambil langkah ekonomi yang lebih hati-hati namun tetap agresif agar Indonesia mampu menjaga stabilitas nasional di tengah tekanan global. Indonesia harus memperkuat ketahanan ekonomi domestik agar tidak terlalu bergantung pada kondisi eksternal.

2. Target Pertumbuhan Ekonomi 5,8 Persen hingga 6,5 Persen

Salah satu poin utama dalam isi Pidato Prabowo adalah target pertumbuhan ekonomi nasional pada 2027 yang diproyeksikan berada pada kisaran 5,8 persen hingga 6,5 persen.

Menurut Prabowo, target tersebut menjadi pijakan menuju target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029. Pemerintah optimistis target tersebut dapat tercapai melalui strategi ekonomi yang tepat dan kebijakan fiskal yang prudent serta berkelanjutan.

Pemerintah juga menilai pertumbuhan ekonomi harus didorong melalui penguatan investasi, hilirisasi industri, pembangunan sektor pangan dan energi, serta peningkatan produktivitas nasional.

3. Nilai Tukar Rupiah Diproyeksi Rp16.800-Rp17.500

Dalam pemaparan RAPBN 2027, pemerintah memperkirakan nilai tukar rupiah bergerak di rentang Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar AS. Selain itu, inflasi ditargetkan tetap terkendali pada kisaran 1,5 persen hingga 3,5 persen agar daya beli masyarakat tetap terjaga.

Pemerintah juga memproyeksikan suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun berada pada level 6,5 persen hingga 7,3 persen.

4. Pendapatan Negara dan Defisit APBN Dijaga

Presiden Prabowo turut memaparkan target pendapatan negara dalam RAPBN 2027 yang diproyeksikan mencapai 11,82 persen hingga 12,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Sementara itu, belanja negara diperkirakan berada pada kisaran 13,62 persen hingga 14,80 persen terhadap PDB. Dengan asumsi tersebut, pemerintah menargetkan defisit APBN tetap terkendali pada kisaran 1,80 persen hingga 2,40 persen terhadap PDB.

5. Pemerintah Perkuat Devisa Hasil Ekspor SDA

Isi Pidato Prabowo juga menyoroti penguatan kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) dari sektor sumber daya alam (SDA). Pemerintah menilai pengelolaan devisa hasil ekspor perlu diperkuat agar manfaat kekayaan alam Indonesia dapat lebih optimal dirasakan masyarakat dan mendukung stabilitas ekonomi nasional.

Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat cadangan devisa sekaligus meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan komoditas strategis nasional.

6. Ekspor Komoditas Strategis Wajib Lewat BUMN

Presiden Prabowo mengumumkan pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas SDA. Melalui aturan tersebut, ekspor sejumlah komoditas strategis diwajibkan dilakukan melalui BUMN yang ditunjuk pemerintah sebagai eksportir tunggal.

Tahap awal kebijakan ini akan diterapkan pada komoditas minyak kelapa sawit, batu bara, dan produk paduan besi. Pemerintah menilai langkah tersebut penting untuk memperkuat pengawasan ekspor sekaligus memastikan pengelolaan SDA memberi manfaat lebih besar bagi negara.

7. Fokus pada Ketahanan Pangan dan Hilirisasi

Prabowo juga menegaskan pemerintah tetap melanjutkan program prioritas nasional seperti ketahanan pangan dan hilirisasi industri. Pemerintah ingin memperkuat industri berbasis sumber daya alam agar Indonesia tidak hanya menjadi eksportir bahan mentah, tetapi juga mampu menghasilkan produk bernilai tambah tinggi.

Selain itu, sektor pangan disebut menjadi salah satu fokus utama pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

8. Program Makan Bergizi Gratis Tetap Dilanjutkan

Prabowo memastikan program makan bergizi gratis tetap menjadi prioritas pemerintah pada 2027. Program tersebut disebut sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.

Selain program tersebut, pemerintah juga akan melanjutkan pembangunan desa, penciptaan lapangan kerja formal, dan penguatan sektor pendidikan serta kesehatan.

9. Penguatan Kredit untuk UMKM dan Pengusaha Muda

Pemerintah berencana memperluas akses pembiayaan melalui bank Himbara bagi pelaku UMKM dan pengusaha muda. Prabowo menegaskan bahwa penguatan sektor usaha kecil menjadi bagian penting dalam menjaga pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus memperluas lapangan kerja.

Pemerintah juga mendorong penguatan pendidikan kewirausahaan untuk menciptakan lebih banyak pengusaha muda di Indonesia.

10. Ancaman Tegas terhadap Korupsi

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo juga menyoroti reformasi birokrasi dan pengawasan anggaran negara. Ia menegaskan pemerintah tidak akan ragu menindak aparatur negara yang terlibat korupsi. Bahkan, Prabowo menyebut pemerintah memiliki teknologi yang mampu melacak aset tersembunyi yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

11. Gaji Hakim Naik hingga Hampir 300 Persen

Sebagai bagian dari reformasi hukum, pemerintah telah menaikkan penghasilan hakim hingga hampir 300 persen. Menurut Prabowo, langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat independensi lembaga peradilan dan meningkatkan kualitas penegakan hukum di Indonesia.

Pemerintah berharap peningkatan kesejahteraan hakim dapat memperkuat integrasi sistem hukum nasional.