BGN Tutup Sementara Pendaftaran Pembangunan Dapur MBG Baru

Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara pendaftaran dan pembangunan dapur baru untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kebijakan moratorium tersebut diumumkan Kepala BGN Nanik S. Deyang dalam konferensi pers di kantor BGN, Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Keputusan itu diambil sebagai bagian dari langkah efisiensi anggaran sekaligus penataan pelaksanaan program MBG yang saat ini telah berjalan di berbagai daerah. Meski pembangunan dapur baru dihentikan sementara, pemerintah memastikan layanan MBG kepada penerima manfaat tetap berlangsung.

Melansir CNN Indonesia, Nanik mengatakan moratorium diberlakukan karena BGN ingin terlebih dahulu mengevaluasi dan membenahi dapur-dapur yang telah beroperasi sebelum membuka pembangunan titik baru. Menurutnya, jumlah dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang aktif saat ini telah mencapai lebih dari 27 ribu unit.

"Kami akan beresin dulu ini. Misalnya di satu kecamatan ini cukup kok enam saja, sudah enam saja. Jadi moratorium," ujar Nanik seperti dikutip CNN Indonesia.

Mengapa BGN Menghentikan Pendaftaran Dapur MBG Baru?

Penghentian sementara pembangunan dapur baru merupakan bagian dari strategi efisiensi yang sedang dijalankan pemerintah. Melansir Detik, Nanik menjelaskan bahwa efisiensi anggaran menjadi fokus utama kepemimpinannya di BGN. Bahkan setelah anggaran MBG dipangkas menjadi Rp268 triliun, lembaganya masih berupaya mencari ruang penghematan tanpa mengurangi jumlah penerima manfaat program.

Dalam konferensi pers tersebut, Nanik mengungkapkan BGN telah menyiapkan empat langkah utama untuk memperbaiki pelaksanaan MBG. Langkah pertama adalah melakukan refocusing penerima manfaat agar program lebih tepat sasaran. Langkah kedua adalah menghentikan sementara pendaftaran dan pembangunan dapur baru. Selanjutnya, BGN akan membenahi dapur-dapur yang telah beroperasi, termasuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam program. Langkah terakhir adalah memperluas pelaksanaan MBG ke daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) dengan skema yang lebih efisien.

Menurut Nanik, tujuan utama kebijakan tersebut bukan sekadar memangkas pengeluaran, melainkan memastikan anggaran negara digunakan secara lebih efektif sehingga manfaat program dapat dirasakan secara lebih luas.

Evaluasi Dilakukan terhadap Lebih dari 27 Ribu Dapur MBG

Alasan lain di balik moratorium adalah besarnya jumlah dapur MBG yang saat ini telah beroperasi BGN mencatat terdapat lebih dari 27 ribu dapur aktif yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Dengan jumlah tersebut, pemerintah menilai perlu dilakukan evaluasi menyeluruh untuk mengetahui apakah seluruh dapur yang ada benar-benar dibutuhkan dan telah beroperasi secara optimal. Dalam beberapa kasus, jumlah dapur di suatu wilayah dinilai sudah mencukupi sehingga pembangunan fasilitas tambahan berpotensi menimbulkan inefisiensi.

Karena itu, BGN akan melakukan pemetaan kebutuhan di setiap daerah sebelum memutuskan membuka kembali pembangunan dapur baru. Jika hasil evaluasi menunjukkan masih terdapat wilayah yang membutuhkan tambahan layanan, moratorium dapat dicabut dan pembangunan kembali dilanjutkan.

Namun hingga saat ini, BGN belum menetapkan batas waktu pasti berakhirnya moratorium tersebut. Nanik hanya menyebut proses evaluasi akan dilakukan secepat mungkin agar kebutuhan masyarakat tetap dapat terpenuhi.

Sebaran Dapur MBG Dinilai Belum Merata

Selain berkaitan dengan efisiensi, moratorium juga dilakukan karena distribusi dapur MBG dinilai belum merata. Melansir CNN Indonesia, Nanik mengungkapkan sebagian besar dapur saat ini masih terkonsentrasi di kawasan perkotaan dan wilayah aglomerasi. Sementara itu, sejumlah daerah 3T justru belum tersentuh secara optimal oleh program tersebut.

Menurut Nanik, Presiden Prabowo Subianto secara khusus meminta BGN memprioritaskan perluasan layanan ke wilayah 3T. Karena itu, pemerintah ingin memastikan pembangunan fasilitas berikutnya lebih difokuskan pada daerah yang benar-benar membutuhkan.

Ia menegaskan bahwa pemerataan yang dimaksud bukan pemerataan jumlah dapur di setiap daerah, melainkan pemerataan akses terhadap makanan bergizi bagi seluruh penerima manfaat. Dengan kata lain, keberhasilan program tidak diukur dari banyaknya dapur yang dibangun, tetapi dari seberapa luas masyarakat yang dapat dijangkau.

Untuk mendukung proses tersebut, BGN bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga). Kolaborasi ini dilakukan untuk memetakan kebutuhan penerima manfaat sehingga pembangunan fasilitas dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran.

Selama masa moratorium, BGN juga akan fokus melakukan pembenahan terhadap dapur yang telah beroperasi. Langkah ini mencakup peningkatan standar layanan, perbaikan tata kelola, hingga pelatihan sumber daya manusia yang terlibat dalam penyelenggaraan program. Jika ditemukan pelanggaran atau ketidaksesuaian terhadap standar yang telah ditetapkan, operasional dapur tersebut dapat dihentikan sementara atau disuspensi hingga perbaikan dilakukan.

BGN Siapkan Skema Khusus untuk Daerah 3T

Di sisi lain, pemerintah tetap berupaya memperluas cakupan program MBG ke wilayah 3T.  Melansir Detik, BGN tengah mengkaji sejumlah alternatif pembiayaan dan pemanfaatan fasilitas yang sudah tersedia di daerah. Beberapa opsi yang dipertimbangkan antara lain penggunaan dana tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility atau CSR), hibah, hingga pemanfaatan kantin sekolah dan fasilitas umum yang telah memiliki dapur layak pakai.

Menurut Nanik, langkah tersebut diperlukan karena jumlah penerima manfaat di sejumlah wilayah 3T relatif sedikit. Ada daerah yang hanya memiliki sekitar 47 hingga 200 penerima manfaat sehingga pembangunan dapur baru dinilai kurang efisien.

Karena itu, pemerintah memilih memanfaatkan infrastruktur yang sudah ada agar layanan MBG tetap dapat menjangkau masyarakat tanpa menambah beban anggaran negara secara berlebihan.