Turunkan Angka Stunting, Pemerintah Sasar Bayi Sampai Calon Pengantin

Angka stunting diharapkan turun ke level 14% pada 2024. Penurunan stunting ditujukan pada kalangan remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui dan balita.
Image title
23 Agustus 2021, 12:34
stunting, Budi Gunadi, Menkes
ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi/rwa.
Kader Posyandu mengukur tinggi badan balita di Posyandu Kutilang, Lingkungan Tempit, Kelurahan Ampenan Tengah, NTB, Kamis, (8/4/2021). Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) Kota Mataram menyebutkan jumlah kasus balita pendek atau "stunting" di Mataram hingga Maret 2021 tercatat sebanyak 4.721 balita atau 8,18 persen dari 38.567 balita di Mataram.

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengaku optimistis Indonesia mampu mencapai target penurunan angka kasus stunting menjadi 14% pada tahun 2024 melalui optimalisasi intervensi yang berbasis bukti. Penurunan stunting akan dilakukan secara menyeluruh ke kelompok sasaran mulai dari balita hingga calon pengantin.

"Percepatan penurunan stunting di Indonesia telah dan akan terus dilakukan sampai stunting tidak lagi menjadi masalah kesehatan masyarakat di negeri," kata Budi dalam Rapat Koordinasi Nasional secara virtual, Senin (23/8).

Ia mengatakan, percepatan penurunan stunting dilaksanakan melalui intervensi spesifik yang ditujukan pada kelompok sasaran meliputi remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui dan balita. Selain itu, implementasi program penurunan angka stunting juga akan difokuskan pada penguatan pelayanan kesehatan dan gizi.

“Dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang di semua level pelayanan mulai dari Posyandu hingga rumah sakit dan diperkuat dengan dukungan pemangku kepentingan terkait," katanya.

Advertisement

Budi Gunadi menyampaikan, intervensi spesifik dilaksanakan dengan mengedepankan strategi untuk meningkatkan cakupan penurunan staunting hingga 90% melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), peningkatan kualitas program, penguatan edukasi kesehatan dan gizi, dan penguatan manajemen intervensi di Puskesmas dan Posyandu yang komprehensif tertata dalam sistem surveilans yang berkelanjutan.

Ia meyakini upaya dan kontribusi yang dilakukan secara maksimal oleh para pemangku kepentingan untuk terus menguatkan intervensi spesifik dan sensitif secara terkoordinasi dapat memberikan dampak signifikan terhadap penurunan stunting di Indonesia sebagai bukti keseriusan untuk penyelamatan generasi bangsa.

Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, angka stunting secara nasional terus mengalami penurunan sejak tahun 2013. Saat ini, prevalensi stunting di Indonesia berada di angka 27,7% dan ditargetkan menjadi 14% pada tahun 2024.

“Upaya percepatan penurunan stunting juga selaras dengan sustainable Development Goals (SDGs) untuk mengakhiri segala bentuk malnutrisi pada tahun 2030,” ujar dia.

Ia mengatakan, upaya untuk mempercepat penurunan stunting adalah dengan mempertajam intervensi spesifik dan sensitif. Intervensi spesifik antara lain, pemberian air susu ibu (ASI) eksklusif, pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita, pemeriksaan kehamilan dan imunisasi. Adapun intervensi sensitif di antaranya, penyediaan air bersih, sanitasi, serta akses pangan bergizi.

“Khususnya imunisasi, sangat penting untuk menurunkan infeksi pada anak. Oleh karena itu, imunisasi dasar lengkap menjadi salah satu kunci penurunan stunting,” ujar dia.

Suharso mengatakan, saat ini cakupan imunisasi lengkap pada bayi baru mencapai 57,9%, angka ini dinilai masih jauh dari target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebesar 90% pada tahun 2024.

Lebih lanjut, ia meminta kepada pemerintah daerah untuk menjadikan percepatan penurunan stunting sebagai prioritas pembangunan daerah, memberikan anggaran yang cukup dari belanja daerah, serta menjamin konvergensi dan kesamaan sasaran dari setiap organisasi perangkat daerah.

“Kami akan terus mendorong dan mendukung upaya konvergensi percepatan penurunan stunting dan memastikan bahwa setiap intervensi akan mencapai target dari sasaran,” kata dia.

Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Aturan ini diteken Jokowi pada 5 Agustus 2021.

"Percepatan penurunan stunting adalah setiap upaya yang mencakup intervensi spesifik dan intervensi sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa," demikian bunyi Pasal 1 poin 4.

Reporter: Cahya Puteri Abdi Rabbi
Editor: Maesaroh
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait