PUPR Kerahkan Petani Membangun Irigasi Lewat Padat Karya Tunai
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) terus menggencarkan program Padat Karya Tunai (PKT). Upaya itu bertujuan mengurangi angka pengangguran dan mempertahankan daya beli masyarakat sekaligus memperbanyak proyek infrastruktur. Salah satu proyek yang dikerjakan adalah pembangunan jaringan irigasi tersier Cileunya di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat.
Melalui program tersebut, para pekerja yang merupakan petani atau penduduk setempat diberikan upah harian atau mingguan untuk menambah penghasilan.
Penghasilan tersebut sangat membantu mereka karena diperoleh di antara musim tanam dan panen di mana penghasilan mereka tidak besar. Hingga saat ini, skema PKT sudah menyerap 930 Hari Orang Kerja (HOK) atau melebihi target yakni 780 HOK.
Jaringan irigasi tersier Cileunya dibangun untuk meningkatkan fungsi utama Bendungan Kuningan yang telah diresmikan Presiden Joko Widodo pada Selasa (31/8) lalu.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, Kementerian PUPR telah membangun banyak bendungan di berbagai daerah dan selanjutnya akan diikuti dengan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi untuk menunjang produktivitas sentra-sentra pertanian.
Meningkatnya produktivitas pertanian juga dapat membantu pemulihan ekonomi akibat Pandemi Covid-19.
“Pembangunan bendungan diikuti oleh pembangunan jaringan irigasinya. Dengan demikian bendungan yang dibangun dengan biaya besar dapat memberikan manfaat yang nyata, di mana air akan mengalir sampai ke sawah-sawah milik petani,” kata Basuki dalam keterangan resminya, Kamis (23/9).
Saluran irigasi tersier di Desa Cileunya dibangun Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk Cisanggarung, Ditjen SDA, Kementerian PUPR.
Irigasi tersebut memiliki panjang 665 meter untuk meningkatkan suplai air irigasi lahan pertanian dari sebelumnya 15 hektare menjadi 46 hektare. Bendungan seluas 221 hektare yang membendung Sungai Cikaro ini memiliki volume tampung total sebesar 25,9 juta meter kubik.
Dengan daya tampung sebesar itu, bendungan multifungsi ini akan menjadi sumber pengairan irigasi primer seluas 3.000 hektare sawah di dua Daerah Irigasi (DI) yakni DI Cileuweung di Kabupaten Kuningan seluas 1.000 hektare, dan DI Jangkelok di Kabupaten Brebes seluas 2.000 hektare.
Di Kabupaten Kuningan, saluran irigasi tersier melalui program P3-TGAI dilaksanakan di 44 desa, termasuk di Desa Cileunya.
Sementara itu, Program P3-TGAI yang dikerjakan BBWS Cimanuk Cisanggarung sebanyak 429 lokasi yang tersebar di Kabupaten Majalengka, Indramayu, Sumedang, Garut, Cirebon, dan Kuningan Provinsi Jawa Barat, serta Kabupaten Brebes di Jawa Tengah.
Dari data emonitoring Kementerian PUPR pada Rabu (22/9), pukul 13.36 WIB, tercatat bahwa progres fisik seluruh program tersebut mencapai 92,08% dengan menyerap 10.000 tenaga kerja atau setara 364.895 HOK.
Sebagaimana diketahui, pada Tahun Anggaran (TA) 2021 Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran Rp 23,24 triliun untuk PKT dengan target dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 1,23 juta tenaga kerja.
Basuki mengatakan, refocusing program TA 2021 salah satunya digunakan untuk program Padat Karya Tunai (PKT) yakni dari semula Rp 12,18 triliun menjadi Rp 23,24 triliun.
"Terdapat 20 kegiatan yang diharapkan dapat menyerap 1,23 juta tenaga kerja untuk mempercepat pemulihan ekonomi, sehingga akan memberikan kontribusi pada program Pemulihan Ekonomi Nasional pasca Pandemi Covid-19," ujarnya.
Sementara itu, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi Industri dan Lingkungan sekaligus Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S. Atmawidjaja mengatakan terdapat empat program lainnya yakni dukungan pengembangan pariwisata, ketahanan pangan, dukungan pengembangan Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang, dan Information and Communication Technologies (ICT) dengan nilai total anggaran PEN sekitar Rp 71 triliun.
“Dari lima program tersebut yang paling besar adalah PKT dengan anggaran Rp 23,24 triliun dan ketahanan pangan Rp 34,3 triliun, kemudian pengembangan KIT Batang Rp9,83 triliun, dukungan pariwisata Rp3,81 triliun, dan ICT Rp0,24 triliun," kata Endra.
