Jokowi Bertemu Sultan dan Tokoh Adat Kaltim, Muluskan Perpindahan IKN?
Presiden Joko Widodo, atau Jokowi, menggelar pertemuan dengan sejumlah tokoh masyarakat dan adat Kalimantan Timur di Bandar Udara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, pada Senin (31/1).
Pada pertemuan tersebut Presiden Jokowi mendengarkan asipirasi dan harapan para tokoh masyarakat terhadap pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur.
Di antara tokoh masyarakat dan adat yang hadir di antaranya Sultan Kutai Kartanegara, Muhammad Arifin, Sultan Paser, Muhammad Jarnawi, Kepala Adat Dayak Kenya, Ajang Tedung, Syarifuddin HR selaku Ketua Kerukunan Bubuhan Banjar, dan Wakil Ketua 2 Keluarga Kerukunan Sulawesi Selatan, Andi Singkeru.
Dalam pertemuan, tokoh adat dan masyarakat Kalimantan Timur meminta agar Jokowi melibatkan masyarakat adat dalam pembangunan IKN.
“Tokoh masyarakat adat Kalimantan Timur sangat antusias dan mendukung penuh pembangunan IKN. Tentu ada masukan-masukan yang sangat berharga," tutur Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Taufik Hanafi, dalam keterangan resmi, Senin (31/1).
Masukan berupa pentingnya memperhatikan kearifan lokal, penguatan sumber daya manusia, dan juga aspek budaya yang harus diperhatikan dan ditingkatkan di dalam pengembangan IKN.
“Kami sendiri dari Kesultanan Paser menyambut dengan antusias IKN dan kami memohon segera dibangun ibu kota negara baru ini. Kami juga meminta dari Kesultanan Paser dibuat Istana Kesultanan Paser di dekat IKN ibu kota negara,” ujar Sultan Paser Muhammad Jarnawi.
Kepala Adat Dayak Kenya, Ajang Tedung, meminta agar masyarakat adat dilibatkan dalam Badan Otorita maupun pembangunan fisik IKN tersebut.
“Pertama itu, dengan adanya IKN ini tolong di dalam Badan Otorita tuh masyarakat adat bisa diakomodir. Yang kedua dalam pembangunan fisik ya masyarakat sebagai mitra kerja. Yang ketiga karifan lokal, tolong perhatikan kearifan lokal, adat istiadat, budaya,” kata Ajang.
Senada dengan Ajang, Ketua Kerukunan Bubuhan Banjar Syarifuddin HR meminta agar masyarakat adat setempat lebih diperhatikan, terutama menyangkut kualitas sumber daya manusianya.
“Kami hanya minta tolong diperhatikan sumber daya manusia kami supaya kami tidak kalah dengan saudara-saudara kami pendatang dari luar nantinya," tutur Syarifuddin.
"Supaya saudara-saudara kami generasi kami nanti bisa bersaing karena penduduk Kalimantan adalah penduduk yang welcome, yang selalu bisa menghargai satu sama lain,” tambahnya.
Pemerintah berencana memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur pada tahun 2024.
Ibu kota baru berlokasi di antara Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara..
Saat ini, pemerintah terus menyiapkan perpindahan Ibu Kota Negara baru. Sebagai bagian dari persiapan, pemerintah saat ini sedang menyusun 10 aturan turunan Undang-Undang IKN Nusantara.
Kesepuluh aturan tersebut akan dibuat dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Keputusan Presiden (Kepres), dan Peraturan Kepala Otorita IKN.
Aturan tersebut diharapkan selesai pertengahan Maret.
