Sri Mulyani Khawatir Pasokan Batu Bara untuk Listrik Bila Terus Ekspor
Pemerintah resmi melarang ekspor batu bara mulai 1-31 Januari 2022. Menteri Keuangan Sri Mulyani ikut buka suara terkait keputusan tersebut yang menurutnya sebagai imbas akibat kebijakan domestik market obligation (DMO) yang tidak dipenuhi.
"Kalau DMO kemarin dijalankan harusnya tidak perlu melakukan itu (larangan ekspor batu bara), tapi kan ternyata tidak, karena opportunity untuk ekspornya begitu sangat tinggi dengan harga yang tinggi," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA, Senin (3/1).
Bendahara negara itu mengatakan, larangan ekspor batu bara bertujuan untuk menjaga keberlanjutan pasokan listik di dalam negeri.
Dia kmenjelaskan pasokan batu bara itu menjaga agar listrik di dalam negeri tetap tersedia. Pilihan ekspor bisa berdampak potensi terjadinya krisis listrik karena ketiadaan batu bara.
"Pilihan yang sulit apakah listrik di Indonesia mati tapi tetap kita ekspor. Kalau listriknya mati dan kita tetap ekspor batu bara, ya Indonesia sendiri yang akhirnya pemulihan ekonominya terancam," kata dia.
Dia menyadari bahwa dua pilihan tersebut menimbulkan dilema bagi pemerintah. Kendati demikian, pihaknya memastikan keputusan akan diambil dengan hati-hati.
Selain itu, menurutnya setiap keputusan tentunya akan disertai pengorbanan. Namun, kebijakan akan dipilih dengan melihat dampaknya yang seminimal mungkin bagi perekonomian dan masyarakat.
Sri Mulyani mengatakan ada beberapa kondisi yang menjadi perhatian pemerintah dalam mengambil kebijakan.
Ini diantaranya dengan tren kenaikan harga batu bara, keputusan DMO, pertimbangan terhadap ketersediaan listrik di dalam negeri, sampai kontrak luar negeri sejumlah perusahaan.
