Dana Desa Tutupi Kekurangan Perbaikan Irigasi

"Makanya kita akan lihat secara holistik berapa saluran irigasi yang rusak."
Muchamad Nafi
19 Februari 2016, 20:42
Irigasi di Wilayah Tuban, Jawa Timur
Donang Wahyu | Katadata

KATADATA - Pemerintah akan memaksimalkan dana desa untuk memperbaiki saluran irigasi di tingkat tersier. Hal ini dilakukan apabila Dana Alokasi Khusus (DAK) infrastruktur tidak cukup untuk membenahi saluran irigasi di segala tingkat, dari primer hingga tersier.

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan selama ini perbaikan saluran irigasi dilakukan terpisah. Untuk membenahi saluran primer memakai anggaran dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Pertanian. Sementara saluran sekunder menggunakan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Kabupaten atau Kotamadya. Sedangkan beberapa porsi perbaikan saluran irigasi tersier dilakukan oleh Kementerian Pertanian.

Menurut Mardiasmo, kali ini perbaikan akan dilakukan menyeluruh dan tidak terpisah sehingga kebutuhan anggaran cukup besar. Oleh sebab itu Kementeriannya akan memaksimal dana desa untuk menutup kekurangan biaya tersebut. “Makanya kita akan lihat secara holistik berapa saluran irigasi yang rusak,” kata Mardiasmo saat ditemui di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat, 19 Februari 2016.

Pendataan tersebut akan menghasilkan data saluran irigasi yang rusak secara akurat. Nantinya seluruh saluran irigasi akan tersambung dari hulu hingga hilirnya. (Baca: Pemerintah Didorong Percepat Pencairan Dana Desa).

Di kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Hasil Sembiring mengatakan saat ini masih ada 52 persen saluran irigasi yang rusak. Oleh sebab itu dia menyambut baik apabila perbaikan dilakukan secara menyeluruh. “Jelas kami dukung apabila tujuannya untuk kedaulatan pangan,” katanya.

Sebelumnya Bank Dunia meminta pemerintah memaksimalkan dana desa untuk membiayai pembangunan infrastruktur. Lembaga keuangan internasional itu menilai pemerintah masih sulit mengandalkan pembangunan infrastruktur dari pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ketika harga minyak dunia diperkirakan masih turun. 

Kepala Ekonom Bank Dunia untuk Indonesia Ndiame Diop juga mengatakan penyerapan dana desa kurang maksimal. Padahal pada tahun ini besaran anggaran desa naik menjadi Rp 46,9 triliun. Di sisi lain, pemerintah perlu terus mendorong konsumsi rumah tangga dan pembangunan infrastruktur agar meningkat di masing-masing desa. (Baca: Bank Dunia Sarankan Dana Desa Dimaksimalkan untuk Infrastruktur).

Menurut Ndiame, kurangnya kemampuan desa untuk menyerap anggaran tersebut karena besaran dana yang diberikan ke tiap desa sama. Akibatnya, desa dengan skala kecil sulit menyerap anggaran yang jumlahnya besar. Sebaliknya, desa yang berpenduduk banyak mengalami keterbatasan dana. “Hal ini berkontribusi besar pada peningkatan ketimpangan,” tutur Ndiame.

 

Reporter: Ameidyo Daud Nasution
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait