Beda Pendapat Para Menteri Terkait Ancaman Resesi Ekonomi Indonesia

Para menteri kabinet Presiden Joko Widodo berbeda pandangan tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal ketiga. Sebagian memproyeksikan ekonomi akan minus lagi dan masuk ke jurang resesi. Sebagian lain percaya ekonomi bisa bangkit dan pertumbuhan positif.

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia Mahfud MD menilai pertumbuhan ekonomi kuartal ketiga akan kembali minus. Ia pun menyebut “bulan depan hampir dapat dipastikan 99,9% akan terjadi resesi di Indonesia.”

“Sekarang ini kita akan minus 2,2 sampai 0,5 persen,” kata Mahfud, Sabtu (29/8).

Pendapat Mahfud berdasarkan pada pengamatannya terhadap kondisi ekonomi yang disebutnya “semakin turun” lantaran belum meningkatnya daya beli masyarakat. Tercermin dari tingkat deflasi pada Juli 2020 yang tercatat sebesar 0,10% secara month on month (MOM).

Daya beli masyarakat yang berkelindan dengan tingkat konsumsi rumah tangga memang menjadi faktor utama ekonomi kuartal kedua terkontraksi 5,32%. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang menyumbang 57,85% ke Produk Domestik Bruto (PDB) terkontraksi 5,51%.

Meski demikian, Mahfud menilai resesi bukan kondisi berbahaya karena bukan berarti krisis. Ia berpendapat krisis bisa dicegah dengan menormalkan lagi kehidupan ekonomi masyarakat dan memaksimalkan penggunakan bahan dan produk lokal.   

“Pemerintah sudah siap menghadapi resesi dengan mengeluarkan Perpres 82 Tahun 2020 tentang penanggulangan Covid-19 dan PEN,” kata Mahfud di Yogyakarta.  

Proyeksi tersebut mirip dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang tidak menampik pertumbuhan ekonomi kuartal ketiga sulit bangkit. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi kuartal selanjutnya akan minus 2% sampai 0%.

“Untuk bisa masuk ke zona nol persen butuh perjuangan luar biasa berat,” kata Sri Mulyani ketika menyampaikan APBN KiTa secara daring, Selasa (25/8).

Beratnya upaya mengungkit perekonomian Indonesia, kata Sri Mulyani, terlihat dari penerimaan pajak yang masih rendah.  “Ini yang lebih menggambarkan denyut ekonomi kita meski pun beberapa sektor bebas pajak,” katanya.

Sepanjang semester I 2020, realisasi penerimaan pajak Indonesia terkontraksi hingga 12% dibandingkan periode yang sama tahun lalu atau year on year. Negara hanya mengantongi Rp 531,7,triliun. Jauh di bawah target awal sebesar Rp 1.198 triliun yang tercatat dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 tahun 2020.

Selain itu, kontraksi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12% sampai akhir Juli 2020 pun menggambarkan kondisi konsumsi masyarakat masih rapuh. Realisasi PPN masih Rp 219,5 triliun dari target Rp 507,5 triliun atau baru mencapai 43,2%.

Meski demikian, menurut Sri Mulyani, harapan ekonomi tumbuh positif masih ada. Mengingat kontraksi ekonomi kuartal kedua Indonesia masih lebih baik ketimbang negara tetangga. Misalnya, Singapura yang terkontraksi hingga 13%. Lalu, Malaysia dan Thailand yang masing-masing terkontraksi 17% dan 12%.

Semua instrumen, kata Sri, Mulyani sedang dilakukan pemerintah demi mengangkat kembali perekonomian dalam waktu dekat ini.

Minus Bukan Berarti Resesi

Pandangan berbeda muncul dari Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartanto. Ia menilai Indonesia tak akan masuk ke jurang resesi, meskipun ekonomi kembali tumbuh minus.  

“Tapi kalau ada perbaikan dari -5,3% ke angka lebih rendah, itu teknikali bukan resesi," terangnya dalam acara Kampanye Penggunaan Masker di Kawasan Stadion Utama GBK Senayan, Jakarta, Minggu (30/8).

Sementara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyatakan masyarakat tak perlu khawatir dengan pertumbuhan ekonomi kuartal ketiga. Mengingat pemerintah telah dan terus berupaya membuatnya menjadi positif.

“Kita jangan mau ditakut-takuti dengan hal buruk terutama pertumbuhan ekonomi,” kata Luhut dalam acara peluncuran Program Bank Indonesia dalam Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, Minggu (30/8).  

Definisi Resesi dan Indikatornya?

Menurut Profesor ekonomi dan statistik Universitas Rutgers, Julius Shiskin pada 1974, resesi adalah kontraksi atau pertumbuhan ekonomi negatif selama dua kuartal berturut-turut. Sementara National Bureau of Economic Research (NBER) mendefinisikan resesi sebagai penurunan signifikan aktivitas perekonomian dalam jangka waktu lama.

NBER menyatakan indikator resesi harus dilihat secara bulanan, bukan per kuartal. Beberapa indikator resesi antara lain pendapatan per kapita riil, tingkat pengangguran, penjualan ritel, dan produksi industri. Pendekatan ini dinilai lebih tepat untuk mengindikasikan terjadinya resesi ekonomi di Amerika Serikat, terutama pada 2001 dan 2007-2009.

Sedangkan Profesor Gregory Mankiw, ekonom dari Universitas Harvard menyatakan ada lima indikator resesi ekonomi, yakni; ketidakseimbangan produksi dengan konsumsi; perlambatan pertumbuhan ekonomi; nilai impor melebihi nilai ekspor; inflasi serta deflasi yang tinggi; dan tingkat pengangguran yang tinggi.

Dalam konteks Indonesia, beberapa indikator tersebut telah terjadi. Ketidakseimbangan produksi dan konsumsi terlihat dari kontraksi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12% sampai akhir Juli 2020 dengan realisasi senilai Rp 219,5 triliun dari target Rp 507,5 triliun atau baru mencapai 43,2%. PPN berbanding lurus dengan tingkat konsumsi masyarakat.

Perlambatan pertumbuhan ekonomi bisa terlihat dari kuartal pertama dan kedua yang semakin menurun. Lalu, pengangguran yang tinggi terlihat dari data BPS pada Februari 2020 menyatakan jumlah pengangguran sudah mencapai 6,88 juta orang. Belum lagi ditambah 3,7 juta orang yang dirumahkan selama pandemi virus corona.

Reporter: Muhamad Arfan Septiawan (Magang)