Transformasi Dorong Perbaikan Kinerja PLN
PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) mencetak kinerja baik di tengah pandemi Covid-19. Tahun lalu, PLN mencetak laba bersih senilai Rp13,17 triliun, lebih tinggi dibanding laba bersih 2020 sebesar Rp5,99 triliun.
Di samping itu, PLN juga membukukan pendapatan sebelum bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi (earning before interest, taxes, depreciation and amortization/EBITDA) 2021 sebesar Rp89,17 triliun. Angka tersebut naik 2,9 persen dari EBITDA 2020 senilai Rp86,69 triliun.
Di tengah tekanan ekonomi akibat pandemi, penjualan tenaga listrik 2021 bertumbuh Rp13,96 triliun atau 5,08 persen dibanding tahun sebelumnya, menjadi Rp 288,86 triliun.
Penjualan tenaga listrik ini meningkat signifikan jika dihitung sejak 2013 silam (lihat databoks di bawah ini).
Pertumbuhan penjualan tenaga listrik ini lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi 2021 yang sebesar 3,69 persen. Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan, kinerja keuangan PLN kian sehat.
“Ekonomi tumbuh, dan listrik mampu tumbuh lebih tinggi. Pertumbuhan ekonomi makin berkualitas, dan PLN siap menopang kebutuhan listriknya,” ujar Darmawan dalam siaran pers.
Jumlah pelanggan PLN bertambah, dari 79 juta pada 2020, menjadi 82,5 juta pada 2021. Hal tersebut juga sejalan dengan bertambahnya daya yang tersambung kepada pelanggan, dari 143.159 mega volt ampere (MVA) pada 2020, menjadi 151.985 MVA pada 2021.
Sementara itu, sebagai strategi efisiensi, PLN telah mempercepat pelunasan pinjaman sebesar Rp52,48 triliun dalam dua tahun terakhir. Hal tersebut mampu menurunkan sisa (outstanding) pinjaman secara signifikan. Beban keuangan perseroan pada tahun 2021 pun turun Rp7,04 triliun atau 25,7 persen dibanding 2020.
Langkah tersebut juga diikuti dengan pengendalian biaya pokok penyediaan (BPP) listrik melalui efisiensi biaya operasi, manajemen pinjaman yang proaktif, konsolidasi proses bisnis dan perbaikan layanan pelanggan, serta digitalisasi proses bisnis dari hulu ke hilir.
Hal itu dilakukan lewat digitalisasi pembangkit, transmisi, distribusi serta pengadaan.
“Dengan langkah-langkah tersebut, BPP listrik berhasil diturunkan sebesar Rp 15/kWh (kilo watt hour/kilowatt jam), dari Rp 1.348/kWh pada tahun 2020 menjadi Rp 1.333/kWh pada tahun 2021,” kata Darmawan.
Digitalisasi tak hanya dilakukan dalam kegiatan operasional, tapi juga mencakup pelayanan kepada pelanggan. Sepanjang 2021, terdapat penambahan 14,5 juta pengguna aplikasi PLN Mobile.
Sebelumnya ada 1,7 juta pengguna pada 2020, kemudian naik menjadi 16,3 juta pengguna pada 2021. Bahkan hingga April 2022, pengguna aplikasi tersebut mencapai 22 juta pengguna.
Selain fokus pada pertumbuhan bisnis, PLN juga menjalankan titah negara untuk menyediakan akses listrik hingga ke seluruh pelosok desa. Tahun lalu, PLN telah melistriki 491 desa yang sebelumnya tidak tersambung dengan jaringan listrik. Hal ini turut meningkatkan rasio elektrifikasi, dari 99,2 persen pada 2020 menjadi 99,4 persen pada 2021.
Di tengah situasi pandemi, PLN juga menjaga keadilan tarif bagi masyarakat kurang mampu. Perusahaan setrum itu memberi keringanan tarif bagi pelanggan dari segmen usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) maupun industri.
Mencetak Profit Berkat Transformasi
Segala pencapaian PLN ini tak luput dari efisiensi dan inovasi di berbagai lini. Upaya transformasi di tubuh perseroan pun telah berdampak positif bagi kinerja keuangan.
“PLN menjalankan transformasi yang membuat perusahaan makin sehat, bisa bergerak lebih lincah dalam menjalankan mandat negara untuk memberikan pelayanan kelistrikan kepada pelanggan. Dan, mampu merespons secara lebih trengginas berbagai peluang bisnis,” ujar Darmawan.
Sejak mendapat arahan transformasi badan usaha milik negara (BUMN), PLN melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi penjualan.
Hal tersebut dilakukan dengan meluncurkan program sambung baru, promo tambah daya bagi pelanggan, akuisisi pembangkit listrik milik swasta (captive power), serta menawarkan industri untuk beralih ke listrik andal dan tanpa kedip yang lebih efisien.
PLN juga mengembangkan ekosistem kendaraan listrik dan menyediakan penjualan energi bersih melalui Sertifikat Energi Terbarukan atau Renewable Energy Certificate (REC). Untuk meningkatkan produktivitas petani dan nelayan, PLN melakukan elektrifikasi di sektor agrikultur dan kelautan.
Transformasi ini juga akan dilanjutkan dengan pembentukan perusahaan induk (holding) dan subinduk (subholding) PLN pada 2023.
Darmawan mengungkapkan, transformasi itu membuat perseroan harus berubah, dari sebelumnya organisasi yang lambat bekerja dengan proses bisnis yang kompleks, menjadi suatu organisasi yang lincah dan dinamis.
“Sehingga (transformasi) mampu mengubah tantangan berupa transisi energi, disrupsi teknologi, krisis energi, dan energi baru terbarukan yang melimpah, menjadi suatu kesempatan,” katanya, Senin (9/5).
Pada kesempatan yang sama, Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan, saat ini Kementerian BUMN tengah mematangkan rancangan salah satu subholding yang akan mengusung tema Beyond Kwh.
Menteri Erick mengatakan, nantinya peta jalan subholding Beyond Kwh akan diarahkan untuk lebih dari sekadar menjual listrik.
Selain itu, juga akan ada subholding bertema Power Plan yang ditujukan untuk memaksimalkan potensi sumber daya alam menjadi sumber energi terbarukan. Aktivitas transoformasi ini akan dijalankan secara virtual sebagai tahap permulaan.
“Holding dan subholding PLN rencana tahun ini virtual dulu sebelum didorong menjadi holding dan subholding tahun depan,” ujar Erick.
Erick menjamin, adanya holding dan subholding di tubuh PLN tidak akan mengubah pola kerja yang sebelumnya sudah diterapkan.
PLN tetap akan fokus pada transmisi dan ritel listrik yang didorong dengan digitalisasi, agar pelayanan yang diberikan ke masyarakat menjadi lebih baik.
Kementerian BUMN akan menggandeng perusahaan swasta dalam pengembangan holding dan subholding PLN.
Sebab menurut Erick, era monopolistik akan semakin berat ke depannya, apalagi dengan adanya sejumlah sumber energi terbarukan.
“Saya rasa liberalisasi dalam kelistrikan bukan sesuatu program yang kita inginkan. Cuma kan bukan berarti kita tidak boleh bebenah atau introspeksi diri,” tutur Erick.
Transformasi ini perlu dilakukan, mengingat seluruh dunia sedang menghadapi tantangan berupa gangguan rantai pasok.
Tak hanya itu, pembentukan holding dan subholding PLN juga dilaksanakan agar sumber-sumber energi terbarukan bisa mendukung agenda besar Indonesia dalam mencapai target netralitas karbon pada 2060.
Erick mengatatakan, pemerintah memang sedang berusaha merapikan peta jalan energi, karena Indonesia mempunyai pasar yang besar dan sumber daya alam yang melimpah.
