Belva, Andi dan Billy, Kontroversi 3 Stafsus Milenial Jokowi

Dua Stafsus Presiden dianggap terlibat konflik kepentingan karena masih memimpin perusahaan saat menduduki jabatan publik.
Pingit Aria
16 April 2020, 17:19
Staf khusus Presiden Joko Widodo yang baru dari kalangan milenial (kiri ke kanan) CEO Amartha, Andi Taufan Garuda Putra, Perumus Gerakan Sabang Merauke Ayu Kartika Dewi, Pendiri Ruang Guru Adamas Belva Syah Devara, CEO dan Founder Creativepreneur Putri In
ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
Staf khusus Presiden Joko Widodo yang baru dari kalangan milenial (kiri ke kanan) CEO Amartha, Andi Taufan Garuda Putra, Perumus Gerakan Sabang Merauke Ayu Kartika Dewi, Pendiri Ruang Guru Adamas Belva Syah Devara, CEO dan Founder Creativepreneur Putri Indahsari Tanjung, Mantan Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia/PMII Aminuddin Ma\'ruf, Peraih beasiswa kuliah di Oxford Billy Gracia Yosaphat Mambrasar dan Pendiri Thisable Enterprise Angkie Yudistia di Istana Merdeka Jakarta, Kamis (21/11/2019).

Di tengah situasi pandemi Covid-19, tiga staf khusus milenial Presiden Joko Widodo tiba-tiba menjadi sorotan. Ketiganya adalah Andi Taufan Garuda Putra, Adamas Belva Syah Devara dan Gracia Josaphat Jobel Mambrasar atau yang lebih akrab dengan sebutan Billy Mambrasar.

Apa yang sebenarnya terjadi?

Andi Taufan, Amartha dan Virus Corona

Sebelum dilantik sebagai Stafsus Jokowi, Andi Taufan Garuda Putra adalah CEO Amartha. Amartha adalah sebuah perusahaan financial technology (fintech) yang berfokus menyalurkan kredit secara komunal bagi perempuan di pedesaan.

(Baca: Profil Andi Taufan Garuda Putra, CEO Amartha yang Jadi Stafsus Jokowi)

Advertisement

Kontroversi bermula saat Andi, sebagai Stafsus, menulis surat yang ditujukan kepada camat di seluruh Indonesia. Surat itu berisi komitmen Amartha, perusahaan yang dipimpinnya, untuk turut program Relawan Desa Lawan Covid-19 yang diinisiasi oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Surat dengan nomor 003/S-SKP-ATGP/IV/2020 tertanggal 1 April itu menjelaskan bahwa petugas lapangan Amartha akan turut memberikan edukasi kepada masyarakat di desa terkait Covid-19 dan pendataan kebutuhan alat pelindung diri (APD) Puskesmas. Amartha siap berpartisipasi dalam program tersebut di Jawa, Sulawesi dan Sumatera.

Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai, langkah Andi ini bermasalah karena mengarah pada konflik kepentingan. “Sebagai pejabat publik, ia tak berpegang pada prinsip etika publik,” demikian dikutip dari pernyataan resmi ICW, Selasa (14/4). 

(Baca: Heboh Konflik Kepentingan Surat Stafsus Jokowi, CEO Amartha Minta Maaf)

Surat dengan kop Sekretariat Kabinet itu pun menuai polemik. Karena itu, Andi Taufan menarik kembali surat tersebut. “Saya mohon maaf atas hal ini dan menarik kembali surat tersebut,” kata dia dalam pernyataan resminya, hari ini (14/4).

Ia mengapresiasi berbagai pihak yang memberikan masukan terkait surat tersebut. “Tentunya hal ini akan menjadi pelajaran penting bagi saya sebagai anak muda yang ingin memberikan kontribusi untuk negeri, agar tetap mengikuti kaidah aturan dalam sistem birokrasi,” ujar dia.

Belva, Ruangguru dan Kartu Prakerja

Seperti Andi Taufan, Adamas Belva Syah Devara juga menuai polemik terkait dengan konflik kepentingan antara perannga sebagai Stafsus dan pemimpin perusahaan. Adamas Belva Syah Devara adalah pendiri sekaligus CEO Ruangguru.

Ruangguru, sebagai sebuah startup teknologi Pendidikan turut menyediakan pelatihan online yang menjadi bagian dari program Kartu Prakerja. Banyak pihak menilai hal ini tidak etis, sebab Belva sebagai pemimpin perusahaan dekat dengan lingkar kekuasaan.

Belva pun siap mundur sebagai Stafsus. “Walau tidak ada yg dilanggar secara hukum, sebenarnya demi menghindari persepsi/asumsi, saya siap dan sudah menawarkan untuk mundur (sebagai Stafsus). Namun keputusan mundur adalah keputusan besar dan harus didiskusikan dengan Istana,” katanya melalui akun Twitter @AdamasBelva, Rabu (15/4).

Belva juga menegaskan bahwa dirinya tidak ikut dalam pengambilan keputusan apapun terkait program kartu prakerja. "Termasuk besaran anggarannya maupun mekanisme teknisnya," ujarnya. Program tersebut, menurutnya merupakan wewenang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

(Baca: Anggaran Kartu Prakerja Naik jadi Rp 20 Triliun, per Orang Rp 3,5 Juta)

Selain Skill Academy  by Ruangguru, ada tujuh startup yang terlibat dalam memberikan pelatihan terkait program kartu prakerja. Di antaranya Tokopedia, Bukalapak, MauBelajarApa, HarukaEdu, PijarMahir, Sekolah.mu dan Sisnaker.

Kendati begitu, jabatan petinggi startup sekaligus staf khusus presiden kadung menuai pro dan kontra. Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Presiden untuk segera evaluasi kinerja dan posisi staf khusus. “Juga mengambil langkah pemecatan bagi staf yang mempunyai posisi atau jabatan di tempat lain yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan,” tulis ICW dalam pernyataan resminya, kemarin.

(Baca: CEO Startup Diuntungkan dari Rangkap Jabatan Staf Khusus Jokowi)

Bio LinkedIn Billy Mambrasar

Berbeda dengan dua sejawatnya, Billy Mambrasar menuai polemik karena bio LinkedIn-nya. Dalam aplikasi jejaring professional itu, Billy sempat menuliskan posisinya sebagai Stafsus Jokowi setingkat dengan Menteri.

(Baca: Billy Mambrasar, Putra Papua Pendiri Kitong Bisa Jadi Stafsus Jokowi)

“I was appointed to be one of the 14 Special Staffer of the President of Republic Indonesia. This position is as the same level as Minister, with direct report to the President Himself, on daily coordination, advising him on Policies Landscape Drafting and National Strategy on the country.”

Namun, ia kemudian mengganti keterangan profil itu menjadi:

“I was appointed to be one of the 13 Special Staffer of the President of Republic Indonesia, on daily coordination, advising him on Policies Landscape Drafting and National Strategy on the country.”

Billy kemudian menjelaskan maksud profil yang ditulisnya itu. Bahwa ia tak bermaksud menyamakan diri dengan menteri.

"Bahwa maksud saya adalah arti dari kalimat bahasa Inggris tersebut, dalam koordinasi dan pekerjaan harian, sesuai dengan Perpres No. 39 Tahun 2018 pasal 19 ayat 3: dalam penugasan sesuai bidang, masing-masing staf khusus bertanggung jawab kepada Presiden," ujar Billy, dikutip Kumparan, Rabu (15/4).

Reporter: Fahmi Ahmad Burhan, Desy Setyowati
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait