Luhut: Ada 22 Ribu Hektare Lahan Potensial untuk Ladang Garam

Pemerintah juga akan memaksimalkan penggunaan lahan mangkrak di Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk produksi garam.
Michael Reily
14 Agustus 2017, 19:58
Petani Garam
ANTARA FOTO/Dedhez Anggara
Usai dihaluskan petakan tanah tersebut diisi air yang dipompa menggunakan kincir angin buatan sendiri.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan, Indonesia memiliki tanah yang potensial untuk ladang garam seluas 22 ribu hektare. Ada lahan mangkrak yang akan digunakan untuk membangun pabrik garam di Nusa Tenggara Timur (NTT).

"Kami sudah menginventarisasi, ada 22 ribu hektare lahan potensial untuk ladang garam," kata Luhut usai rapat koordinasi soal garam di kantornya, Jakarta, Senin (14/8).

Dia menyebutkan, jumlah ladang garam paling luas terdapat di NTT sekitar 15 ribu hektare. Sisanya terpecah di Jawa, Madura, dan Sulawesi Selatan.

(Baca juga:  Simalakama Petani Garam)

Luhut menjelaskan, akan pabrik garam nasional dngan teknologi canggih akan dibangun di NTT. Secara paralel, pemerintah juga akan mengembangkan teknologi pabrik garam lama yang tersebar di daerah lain.

Salah satu bidang tanah yang dimaksud Luhut adalah tanah mangkrak seluas 3.700 hektare milik PT Panggung Guna Ganda Semesta di Teluk Lampung, Nusa Tenggara Timur (NTT). Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil menyatakan, PT Garam akan menggunakan tanah bersertifikat Hak Guna Usaha (HGU) untuk membangun pabrik.

 (Baca: Investasi Garam Terkendala Pembebasan Lahan)

Dia mengungkapkan, pemerintah akan membatalkan HGU PT Panggung Guna Ganda Semesta jika dalam waktu 90 hari mereka tidak ‘merelakan’ tanah mangkrak itu untuk PT Garam, baik melalui mekanisme sewa atau jual beli.

"Kami mau berikan peringatan, kami harapkan mereka bisa selesaikan dengan cara business to business dengan PT Garam," kata Sofyan.

Selain itu, telah ada lahan milik PT Garam seluas 225 hektare di NTT. Lahan milik masyarakat seluas 400 hektare juga akan dimanfaatkan dengan cara kemitraan untuk menambah produksi garam.

Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan Brahmantya Satyamurti menyatakan tim untuk penyelesaian lahan dan persiapan produksi akan melapor pada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman pada Senin (21/4) pekan depan.

(Baca juga:  Pemerintah Butuh Dua Tahun Siapkan Pabrik Garam di NTT)

Setelah selesai, tim akan menuju NTT untuk melihat secara langsung lahan yang akan digunakan untuk pembuatan pabrik. "Diurus sampai minggu depan, setelah itu baru ke NTT terkait laporan dengan BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi)," ujar Brahmantya.

Dalam rapat ini, BPPT juga mempresentasikan teknologi yang dapat meningkatkan kadar NaCl garam hingga menjadi 97%. "Sebagian garam dibuat tidak pakai teknologi yang bagus sehingga (saat ini) kualitas (kandungan NaCl) garamnya mungkin hanya 80%," kata Luhut.

Dengan demikian, inovasi dalam pemurnian dan pengeringan air laut oleh BPPT tersebut akan menghasilkan produk berkualitas tinggi yang setara garam industri. Untuk diketahui, garam industri memiliki kadar NaCl minimal 97,4%.

Artinya, kadar air dan zat lain dalam garam itu sangat rendah. Luhut menyatakan, "Kami juga akan meniadakan garam industri dengan garam konsumsi. Tidak dibedakan lagi ke depannya.”

(Baca juga:  Pemerintah Pakai Teknologi BPPT Persingkat Produksi Garam)

Reporter: Michael Reily
Editor: Pingit Aria

Video Pilihan

Artikel Terkait