Jadi Menkes, Ini Peran Budi Gunadi di Bidang kesehatan Saat Pandemi
Presiden Joko Widodo akhirnya mengumumkan perombakan kabinet. Ada enam calon menteri baru yang diperkenalkan. Di antaranya, Budi Gunadi Sadikin yang akan menggantikan Terawan Agus Putranto sebagai Menteri Kesehatan.
Beberapa pihak mempertanyakan penunjukan Budi. Mengapa bukan dokter yang dipilih sebagai Menteri Kesehatan?
Budi Gunadi Sadikin memang dikenal sebagai bankir. Namun, sebagai Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara I yang membidangi antara lain BUMN Kesehatan dan Farmasi, ia terlibat aktif dalam membantu menanggulangi pandemi Covid-19 sejak menerpa Indonesia di bulan Maret.
Pria kelahiran Bogor, 6 Mei 1964, ini ikut berperan di masa awal pandemi dalam membuka jaringan internasional dan mengerahkan sumberdaya dalam negeri untuk pengadaan: 20 alat PCR test dengan kapasitas lebih dari 10,000 test per hari atau 28% dari kapasitas nasional, vaksin Covid serta membuat rencana distribusinya, hingga obat penyembuhan (thereupatic) Covid-19.
Selain itu BGS juga turut aktif memonitor dan mengelola 70 Rumah Sakit BUMN dalam penanganan Covid-19 dengan salah satunya menaikan kapasitas tempat tidur RS BUMN menjadi lebih dari 6,500.
BGS memulai kariernya pada tahun 1988 sebagai Information Technology Officer di Kantor Pusat IBM Asia-Pasifik di Tokyo, Jepang. Ia berkarier di IBM hingga tahun 1994 dengan posisi terakhir sebagai Manager Systems Integration & Professional Services.
Selanjutnya ia bergabung dengan PT Bank Bali Tbk. hingga 1999. Ia dipercaya memegang berbagai peran manajerial seperti General Manager of Electronic Banking, Chief General Manager Regional Jakarta, dan Chief General Manager of Human Resources.
Setelah Bank Bali, karier profesionalnya berlabuh ke ABN AMRO Bank Indonesia hingga tahun 2004. Ia menduduki jabatan terakhir di ABN AMRO Bank sebagai Director of Consumer and Commercial Banking (Senior Vice President) untuk ABN AMRO Bank Indonesia & Malaysia.
Kemudian, Budi melanjutkan karier perbankannya dengan bergabung di PT Bank Danamon Tbk. sebagai Head of Consumer Banking (Executive Vice President). Ia juga sempat menjadi Direktur Adira Quantum Multi Finance.
Tahun 2006 Budi bergabung dengan Bank Mandiri sebagai Direktur Micro & Retail Banking. Kariernya melesat hingga pada tahun 2013 ia dipercaya menjabat sebagai Direktur Utama Bank Mandiri hingga Maret 2016.
Setelah menyelesaikan masa jabatannya di Bank Mandiri, Budi kemudian menjabat sebagai Senior Advisor Menteri Badan Usaha Milik Negara dari tahun 2016 hingga 2017.
Ia kemudian diangkat ditugaskan untuk mentransformasi PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) (Persero) sebagai Holding Industri Pertambangan yang membawahi PT Antam Tbk, PT Bukit Asam Tbk dan PT Timah Tbk.
Menjabat sebagai Direktur Utama Inalum dari September 2017 hingga November 2019, BGS berhasil memperbesar kepemilikan negara menjadi mayoritas di perusahaan tambang emas dan tembaga PT Freeport Indonesia.
Pada November 2019 ia kemudian diangkat menjadi Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara I.
Anggaran Kemenkes
Menghadapi pandemi Covid-19, Presiden Jokowi menunjuk Budi Gunadi Sadikin pun ditunjuk sebagai Ketua Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Dalam perannya itu, ia sempat menjelaskan mengapa alokasi anggaran bidang kesehatan lebih kecil dibandingkan bidang ekonomi dalam program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN).
Menurutnya, hal ini terjadi karena permintaan anggaran PC-PEN pada bidang kesehatan memang sedikit. "Minta (anggarannya) sedikit," kata Budi dalam diskusi Health Outlook 2021, Jumat (18/12) lalu.
Simak Databoks berikut:
Ia pun mengatakan, semestinya pejabat Kementerian Kesehatan berada di garis terdepan dalam menyusun respons kebijakan saat pandemi. Masalahnya, "Yang terbiasa maju orang ekonomi," ujar dia.
Budi menilai, pihak yang ahli bidang ekonomi telah terbiasa menghadapi krisis ekonomi berskala global, yaitu pada 1998, 2008, dan 2013. Namun, krisis pandemi ini berbeda dengan krisis ekonomi global sebelumnya. Sebab, krisis tidak akan berakhir bila permasalahan kesehatan belum dituntaskan. "Berapa ratus triliun uang kami gelontorkan, selama masalah kesehatan tidak beres, (krisis) tidak akan beres," katanya.
Sebagaimana diketahui, total anggaran PC-PEN pada tahun ini mencapai Rp 695,2 triliun. Dari jumlah itu, alokasi anggaran kesehatan sebesar Rp 96,17 triliun atau 13,8% dari total anggaran PC-PEN.
Selebihnya, anggaran tersebut dialokasikan untuk bidang PEN, yaitu insentif usaha sebesar Rp 120,61 triliun, perlindungan sosial Rp 230,66 triliun, sektoral kementerian/lembaga dan pemda Rp 70,70 triliun, UMKM Rp 115,82 triliun, dan pembiayaan korporasi Rp 61,22 triliun.
