Terima Jawaban Facebook, Kominfo Masih Pertanyakan Dua Hal

Kominfo meminta Facebook memberi notifikasi kepada pemerintah atas potensi penyalahgunaan data oleh pihak ketiga.
Desy Setyowati
13 April 2018, 16:04
Facebook
Katadata

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengirim surat peringatan kedua kepada Facebook atas kebocoran data 1 juta pengguna Indonesia. Facebook telah merespons teguran tersebut, meski belum semua permintaan pemerintah dipenuhi.

Jawaban Facebook dikirim melalui surat elektronik tertanggal 10 April 2018, yang ditandatangani oleh Kepala Perlindungan Data dari Facebook Irlandia Yvonne Cunnane. Dalam surat yang ditujukan kepada Menteri Kominfo Rudiantara dengan tembusan kepada Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari itu, Cunnane menjelaskan tiga hal. 

Yang pertama, "Facebook telah mengaudit kebocoran data pribadi dari penggunanya," demikian tertulis dalam keterangan pers Kemenkominfo, Jumat (13/4). Hanya, hasil audit itu belum disampaikan secara lengkap dan rinci kepada Kemenkominfo.

Kedua, Facebook sudah memberikan rincian informasi mengenai akses pihak ketiga terhadap data user pass log in dalam aplikasi Cambridge Analytica.

Advertisement

(Baca juga: Susul Facebook, Instagram Bakal Izinkan Pengguna Mengunduh Data Mereka)

Terakhir, perusahaan asal Amerika Serikat (AS) tersebut sudah memperbaharui kebijakan dan mengubah fitur yang memungkinkan pihak ketiga menggunakan data pribadi pengguna.

Hanya, Kominfo masih mempertanyakan dua hal. Yang pertama, menurut Kominfo, Facebook belum menjelaskan cara pemberitahuan atas penyalahgunaan data pengguna sebagai bentuk early warning dalam platform-nya. Padahal, Facebook telah memberikan notifikasi terhadap pengguna yang akunnya terdampak pencurian data.

(Baca juga: Data 1 Juta Pengguna Facebook Indonesia Bocor, Anda Termasuk?)

Selain itu, Facebook juga disebut belum menjelaskan potensi penyalahgunaan data pengguna oleh platform aplikasi pihak ketiga kepada Kominfo.

Kominfo juga meminta Facebook mematuhi regulasi di Indonesia. Sebab, "di mana pun penanggung jawab Facebook, tetap dapat diterapkan yurisdiksi virtual terhadap legislasi Indonesia," sebagaimana tertera dalam siaran pers tersebut.

Reporter: Desy Setyowati
Editor: Pingit Aria
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait