KPK Segera Proses Laporan Terhadap Luhut dan Erick Thohir Soal Tes PCR
Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) segera menindaklanjuti laporan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) terhadap dua menteri yakni Lihut Binsar Pandjaitan dan Erick Thohir terkait bisnis tes polymerase chain reaction (PCR).
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan pihaknya akan melakukan verifikasi terhadap data dan informasi yang telah disampaikan. Tahapan ini dilakukan untuk mengidentifikasi apakah pokok-pokok aduan termasuk dalam ranah tindak pidana korupsi (tipikor) sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Selain itu, dilakukan juga untuk mengetahui apakah kasus tersebut masuk ranah KPK atau tidak.
"Apabila pokok aduannya merupakan kewenangan KPK tentu kami akan menindaklanjutinya sesuai SOP dan ketentuan hukum yang berlaku," ujar Ali kepada Katadata pada Jumat (5/11).
Seperti diketahui Prima melaporkan dua nama menteri ke KPK terkait dugaan bisnis tes PCR. Mereka adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.
Sebelumnya pada Rabu (3/11), Luhut melalui juru bicaranya telah membantah tudingan bahwa pihaknya mengambil keuntungan pribadi dari bisnis tes PCR yang dijalankan PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI).
Juru Bicara Menko Luhut, Jodi Mahardi menerangkan, partisipasi yang diberikan melalui PT Toba Bumi Energi merupakan wujud bantuan yang diinisiasi oleh rekan-rekannya dari Grup Indika, Adaro, Northstar, dan lain-lain untuk membantu penyediaan fasilitas tes Covid-19 dengan kapasitas yang besar.
Jodi mengatakan GSI tidak bertujuan mencari profit bagi para pemegang saham. Genomik Solidaritas Indonesia adalah kewirausahaan sosial, sehingga tidak sepenuhnya bisa diberikan secara gratis.
Menurut Jodi, hingga saat ini, tidak ada pembagian keuntungan baik dalam bentuk dividen maupun dalam bentuk lain kepada pemegang sahamnya. Keuntungan GSI banyak digunakan untuk memberikan tes swab gratis kepada masyarakat yang kurang mampu dan petugas kesehatan.
GSI juga tidak pernah kerjasama dengan BUMN maupun mendapatkan dana dari pemerintah. Justru mereka berinisiatif melakukan genome sequencing secara gratis utk membantu Kementerian Kesehatan.
“Partisipasi dari pak Luhut di GSI ini adalah bagian dari upaya yang bisa dilakukan untuk membantu penanganan pandemi pada masa-masa awal dulu, selain juga berbagai donasi pemberian alat-alat tes PCR dan reagen yang diberikan kepada fakultas kedokteran di beberapa kampus,” tutur Jodi dalam siaran pers, Rabu (3/11).
Adapun Staf Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan Yayasan Adaro yang dimiliki keluarga Erick Thohir memiliki 6% saham PT GSI. Arya menyebut jumlah kepemilikan 6% membuat peran Yayasan Adaro sangat kecil.
Dia juga menyebut sejak Erick menjabat menteri, sudah tak aktif lagi dalam bisnis dan yayasan tersebut. "Sangat jauh dikaitkan dengan Erick Thohir apalagi dikaitkan dengan bisnis PCR," kata dia.
