Jokowi Minta Kementerian BUMN Sinergikan PGN dan Pertagas

"Kemarin Presiden singgung kami semua, [PGN dan Pertagas] masih kurang sinergi di perpipaan. Tolong ke depan lebih disinergikan"
Safrezi Fitra
27 Oktober 2015, 15:44
pipa gas
Katadata | Arief Kamaludin

KATADATA - Presiden Joko Widodo mengakui hingga saat ini kerjasama antar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kurang berjalan dengan baik, khususnya di sektor gas. Dia mengingatkan agar PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. dan anak perusahaan PT Pertamina (Persero), PT Pertamina Gas untuk lebih dapat bersinergi dengan baik.

Teguran Jokowi ini diungkapkan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno. Dia mengatakan Jokowi mencontohkan koordinasi yang buruk pada kedua perusahaan di bidang pemipaan. Hal ini membuat lambannya pembangunan infrastruktur gas di dalam negeri.

"Kemarin Presiden singgung kami semua, [PGN dan Pertagas] masih kurang sinergi di perpipaan. Tolong ke depan lebih disinergikan," kata dia di Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (26/10).

(Baca: Harga Gas Industri Turun, Pertagas Tolak Pangkas Biaya Angkut Gas)

Rini juga mengaku terus berupaya agar kedua BUMN tersebut bisa saling bersinergi. Namun Rini enggan menyebutkan apakah kedua BUMN ini akan dimerger menjadi satu, atau ada cara lain. Dia hanya mengatakan Jokowi ingin sinergi BUMN diarahkan pada pembentukan holding.

Rini pun berkomitmen merealisasikan keinginan Jokowi Tersebut. Masalahnya, langkah ini agak sulit dilakukan dengan cepat. Untuk tahap awal, kementerian akan membuat peta jalan (roadmap) BUMN. Roadmap ini nantinya akan tetap mengikuti arahan dari Jokowi.

Menurut Rini, masalah PGN dan Pertagas akan menjadi salah satu yang akan dibahas dalam roadmap tersebut. Namun, dia tidak mau menjelaskan seperti apa gambaran besar roadmap ini, dan apa yang akan dilakukan untuk PGN dan Pertamina. Tidak menutup kemungkinan, dalam PGN dan Pertagas akan digabung dalam roadmap ini.

"Pertagas dan PGN kami lihat ini salah satu program dari roadmap. Nanti setelah roadmap akan terlihat akan dilakukan apa, sehingga ke depan tingkatkan kinerja," ujar dia.

(Baca: Pertamina - PGN Jadi Operator Jaringan Gas ke Rumah Tangga)

Ketika dikonfirmasi, baik PGN maupun Pertagas sama-sama mengatakan belum mengetahui seperti apa rencana yang akan dilakukan pemerintah untuk dua perusahaan gas tersebut. Keduanya masih menunggu roadmap tersebut.

PGN mengaku akan mengikuti keputusan apapun yang akan diambil pemegang saham. Sekretaris Perusahaan PGN Heri Yusup berharap keputusan yang diambil berdasarkan pertimbangan dan kajian yang terbaik untuk semua pihak.

"PGN akan mengikuti keputusan pemegang saham, karena ini wewenangnya pemegang saham. PGN siap untuk mendapat penugasan," kata Herikepada Katadata, Selasa (27/9).

Direktur Utama Pertagas Hendra Jaya juga menyatakan akan mengikuti langkah yang diambil pemerintah untuk perusahaannya. Dia yakin pemerintah perlu mendapat masukan dari berbagai pihak sebagai pertimbangan untuk memutuskan kebijakan roadmap tersebut. Pertagas juga telah memiliki usulan kepada pemerintah terkait sinergi dengan PGN. Namun, dia tidak mau menjelaskan seperti apa usulannya.

"Kami ikut saran pemegang saham. Tentunya untuk sampai pada keputusan final perlu masukan-masukan dan kami bisa saja memberikan usulan-usulan," kata Hendra kepada Katadata.

( Baca: Pertamina - PGN Siap Patungan Jadi Badan Penyangga Gas)

Video Pilihan

Artikel Terkait