Investor yang Berminat Proyek Listrik 35 GW Membeludak

Proyek 35 GW sudah oversubscribe kelebihan permintaan Investor yang mendaftar sudah 50 GW dari Jepang Cina dan dalam negeri
Safrezi Fitra
4 September 2015, 15:25
Katadata
KATADATA
Hingga saat ini, belum ada satu pun proyek pembangkit listrik 35 GW yang dibangun

KATADATA ? Proyek listrik 35 gigawatt (GW) pemerintah, mendapat respons yang sangat positif dari investor. Meski demikian, pemerintah mengaku kesulitan mengeksekusi proyek ini, salah satunya masalah aturan yang menghambat.

Sofjan Wanandi, Ketua Staf Ahli Wakil Presiden Jusuf Kalla, mengatakan sudah banyak investor asing dan dalam negeri yang mengajukan minat untuk menggarap proyek listrik 35 GW. Bahkan jika ditotal, minat investasi tersebut sudah melebihi kapasitas proyek listrik yang direncanakan.

(Baca: Dana Proyek Listrik 35 GW Sudah Tersedia 60 Persen)

?Proyek 35 GW sudah oversubscribe (kelebihan permintaan). Investor yang mendaftar sudah 50 GW dari Jepang, Cina, dan dalam negeri. Kemarin Wakil Presiden ke Korea Selatan, mereka (investor Korea) juga minta masuk, termasuk samsung. Semua mau masuk (menggarap) proyek ini,? kata Sofjan saat peluncuran buku ?Megastruktur Indonesia? di Kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Jakarta, Kamis (3/9).

Advertisement

(Baca: Puluhan Perusahaan Amerika Tertarik Proyek Listrik 35 GW)

Menurut dia, investor sangat tertarik menggarap proyek ini, karena dinilai cukup layak dari segi bisnis. Ini bisa menjadi angin segar bagi pemerintah di tengah keterbatasan dana untuk menggarap proyek-proyek infrastruktur prioritas dalam lima tahun ke depan.

Masalahnya, kata Sofjan, meski banyak investor yang berminat, proyek ini sulit terealisasi. Hingga saat ini belum ada satu pun proyek listrik 35 GW yang dibangun. Proyek listrik yang dibangun sepanjang awal tahun hingga akhir Agustus hanya proyek yang direncanakan oleh pemerintahan sebelumnya.

(Baca: Presiden Minta Menteri dan Menko Cari Solusi Megaproyek Listrik)

Sulitnya proyek ini terealisasi, akibat banyaknya peraturan yang bisa ditafsirkan berbeda-beda. Ini membuat pejabat pemerintah yang terkait dalam proyek ini tidak berani mengambil kebijakan, karena takut dikriminalisasi. Bisa saja keputusan yang diambil pemangku kebijakan dianggap bertentangan dengan aturan, karena penafsirannya yang berbeda. (Baca: Status Tersangka Dahlan Gugur, Ancaman Kriminalisasi Tetap Ada)

Dia juga menganggap PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) ikut mempersulit proyek ini. Selama ini Perusahaan Listrik Negara (PLN) memonopoli bisnis penyediaan listrik di Indonesia. PLN pun mendapat kewenangan untuk rencana penyediaan listrik dalam beberapa tahun ke depan. Makanya swasta cukup sulit membangun pembangkit di Indonesia.

?Harus diubah peraturan perencanaan lima tahun PLN. Orang-orang di dalam PLN juga saling mempersulit,? ujar Sofjan.

Reporter: Manal Musytaqo
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait