Kebijakan Harga Gas khusus Industri Menggerus Dana Bagi Hasil Migas
Keputusan pemerintah memberikan harga gas khusus bagi tujuh sektor industri sebesar US$ 6 per juta British Thermal Unit (MMBTU) rupanya berpengaruh besar terhadap penerimaan daerah. Terutama bagi penerimaan daerah penghasil melalui Dana Bagi Hasil (DBH) migas.
Anggota Dewan Energi Nasional Satya Widya Yudha mengatakan selama ini Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor migas memang dibagihasilkan dengan persentase tertentu ke daerah penghasil. Namun, kebijakan penurunan harga gas di tingkat konsumen telah mengorbankan penerimaan negara.
Pemerintah telah memastikan penyesuaian harga gas US$ 6 per MMBTU tidak akan mengurangi jatah bagi hasil kontraktor hulu migas. Sehingga jika penerimaan negara terus tergerus, maka otomatis penerimaan daerah juga mengalami hal yang sama.
"Kalau lihat kebijakan itu, kalau sampai penerimaan negara hampir 0 itu akan berdampak pada DBH," kata Satya dalam diskusi secara virtual, Kamis (24/6).
Menurut dia pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terkait pemberian harga gas khusus ini. Baik dari sisi penerimaan negara dari sektor hulu migas, pendapatan negara dari pajak dan daya saing industri yang mendapat insentif harga gas khusus.
Selain itu, dibutuhkan suatu kebijakan untuk pengembangan industri di daerah yang memiliki sumber gas bumi. "Pada gilirannya, karena ini menyangkut DBH yang berkurang kami minta industri relokasi ke beberapa daerah yang memungkinkan berdekatan dengan sumber energi," katanya.
